Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 28. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 271
Link Soal
Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag menghasilkan kesepakatan yang cukup berat, salah satunya kewajiban Indonesia melunasi hutang Belanda sejak 1942. Alasan utama delegasi Indonesia yang dipimpin Moh. Hatta menerima syarat tersebut adalah...
A
Sebagai bentuk kompensasi atas kerusakan perang yang disebabkan oleh pejuang Indonesia
B
Strategi diplomatik guna mempercepat pengakuan kedaulatan Indonesia secara penuh dan formal
C
Adanya ancaman Belanda untuk melakukan agresi militer ketiga jika syarat ditolak
D
Indonesia merasa memiliki tanggung jawab moral atas pinjaman pembangunan masa kolonial
E
Kurangnya pengalaman delegasi Indonesia dalam melakukan negosiasi ekonomi internasional
NO. 272
Link Soal
Reformasi 1998 menjadi tonggak sejarah baru bagi Indonesia. Peristiwa pengunduran diri Presiden Soeharto yang menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru terjadi pada tanggal...
A
12 Mei 1998
B
19 Mei 1998
C
20 Mei 1998
D
21 Mei 1998
E
22 Mei 1998
NO. 273
Link Soal
Sebagai seorang pendidik, langkah apa yang bisa Anda lakukan untuk menyeimbangkan pengaruh budaya asing dengan penanaman nilai-nilai nasionalisme pada siswa?
A
Melarang siswa mengakses media sosial untuk menghindari pengaruh budaya asing
B
Mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam kurikulum sekolah dan mendorong siswa untuk bangga dengan budaya Indonesia
C
Mengadakan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan bahasa asing sebagai pengantar utama
D
Mewajibkan siswa untuk menghafal sejarah perjuangan bangsa Indonesia
E
Mengadakan seminar yang hanya membahas budaya asing dan manfaatnya
NO. 274
Link Soal
Konferensi London yang digelar pada 16 Agustus 1956 menghasilkan keputusan terkait sengketa Terusan Suez, yang menyatakan bahwa...
A
Terusan Suez adalah milik penuh pemerintah Inggris
B
Terusan Suez harus dikelola secara bersama oleh PBB
C
Terusan Suez dikembalikan sepenuhnya kepada Mesir
D
Terusan Suez berstatus sebagai perairan internasional
E
Terusan Suez ditutup untuk kapal-kapal perang
NO. 275
Link Soal
Isu perbatasan seringkali menjadi dilema antara kedaulatan dan hubungan tetangga. Strategi "Jalan Tengah" yang paling tepat dalam diplomasi perbatasan adalah ...
A
Operasi militer ofensif ke wilayah sengketa
B
Kombinasi patroli keamanan rutin dan negosiasi diplomatik intensif
C
Menerapkan pengelolaan bersama (joint management) tanpa batas waktu
D
Isolasi total wilayah perbatasan dari interaksi luar
E
Mengalah demi menjaga perasaan negara tetangga
NO. 276
Link Soal
Pendidikan nasional menghadapi tantangan ganda: mencetak SDM berdaya saing global sekaligus mempertahankan karakter kebangsaan. Bagaimana sebaiknya kurikulum disusun untuk menjawab paradoks ini?
A
Menghapus semua materi berbau asing agar siswa fokus 100% pada wawasan lokal.
B
Menyusun kurikulum adaptif yang memadukan kompetensi global (IPTEK) dengan fondasi nilai Pancasila dan sejarah bangsa.
C
Mengadopsi kurikulum barat sepenuhnya tanpa filter nilai-nilai lokal.
D
Hanya fokus pada pengajaran teknis (hard-skill) dan mengabaikan pendidikan karakter.
E
Membatasi akses siswa terhadap literasi internasional.
NO. 277
Link Soal
Sebagai respons PBB terhadap Agresi Militer Belanda I, dibentuklah Komisi Tiga Negara (KTN) atau Komisi Jasa Baik pada 25 Agustus 1947. Manakah pasangan yang tepat antara negara anggota KTN dan perwakilannya?
A
Amerika Serikat diwakili oleh Dr. Frank Graham
B
Australia diwakili oleh Paul Van Zeeland
C
Belgia diwakili oleh Richard Kirby
D
Belanda diwakili oleh Dr. Frank Graham
E
Australia diwakili oleh Dr. Frank Graham
NO. 278
Link Soal
Peristiwa Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945 terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai...
A
Tokoh yang akan membacakan teks proklamasi
B
Waktu dan cara pelaksanaan proklamasi kemerdekaan
C
Lokasi pembacaan teks proklamasi
D
Susunan kabinet pemerintahan pertama
E
Bendera negara yang akan dikibarkan
NO. 279
Link Soal
Salah satu tantangan besar di Indonesia adalah ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Jika dibiarkan, ketimpangan ini bisa memicu konflik sosial yang mengancam persatuan bangsa. Sebagai pemerintah, apa kebijakan yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini?
A
Membangun infrastruktur hanya di kota besar yang lebih potensial
B
Meningkatkan pembangunan di pedesaan, termasuk akses infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan untuk menciptakan pemerataan ekonomi
C
Mengalihkan penduduk desa ke kota agar dapat menikmati fasilitas perkotaan
D
Menurunkan anggaran pembangunan desa untuk mendukung kota-kota besar
E
Mengurangi pembangunan di perkotaan agar seimbang dengan pedesaan
NO. 280
Link Soal
Dalam era globalisasi yang mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan masyarakat dunia, semangat nasionalisme seringkali menghadapi tantangan kompleks antara mempertahankan identitas lokal dan keterbukaan terhadap pengaruh eksternal. Bagi Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai fondasi yang kuat untuk mengarahkan nasionalisme agar tetap relevan dan adaptif. Manakah di antara pernyataan berikut yang paling tepat mencerminkan implementasi nasionalisme Pancasila yang inklusif dan progresif dalam menghadapi dinamika global kontemporer?
A
Memprioritaskan penolakan keras terhadap segala bentuk intervensi budaya asing yang berpotensi merusak nilai-nilai luhur bangsa, meskipun itu berarti membatasi akses informasi dan inovasi.
B
Menggalakkan semangat persatuan dengan menekankan keseragaman pandangan dan praktik sosial di seluruh lapisan masyarakat, guna menghindari potensi perpecahan.
C
Mendorong pengembangan dan promosi nilai-nilai kebhinekaan tunggal ika dan Pancasila, sembari secara selektif mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjalin kerja sama internasional yang bermanfaat tanpa mengikis jati diri bangsa.
D
Mengisolasi diri dari pergaulan dunia dengan fokus pada pengembangan potensi lokal secara mandiri untuk mencapai kemandirian total, terlepas dari kebutuhan akan interaksi global.
E
Mengutamakan kepentingan kelompok mayoritas dalam setiap kebijakan publik, dengan asumsi bahwa kepentingan mayoritas secara otomatis mencerminkan kepentingan nasional yang sah.