Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 28. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 271
Link Soal
Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia (Persatuan Indonesia) tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal yaitu, KECUALI...
A
Kesatuan sejarah
B
Kesatuan cita-cita
C
Kesatuan nasib
D
Kesatuan kebudayaan
E
Kesatuan asas kerohanian
NO. 272
Link Soal
Pada masa kolonial Hindia Belanda, pembangunan Jalan Raya Pos (Grote Postweg) dari Anyer hingga Panarukan dilakukan melalui kerja paksa di bawah perintah Gubernur Jenderal...
A
Johannes van den Bosch
B
Herman Willem Daendels
C
Thomas Stamford Raffles
D
Jan Pieterszoon Coen
E
Van der Capellen
NO. 273
Link Soal
Panitia Sembilan memiliki komposisi anggota yang merepresentasikan dua kelompok ideologi besar. Siapakah tokoh berikut yang TIDAK termasuk dalam kelompok Nasionalis?
A
Mohammad Hatta
B
A.A. Maramis
C
Muhammad Yamin
D
Abikusno Tjokrosuyoso
E
Ahmad Soebardjo
NO. 274
Link Soal
Siapakah sosok Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menetapkan kebijakan sistem tanam paksa (cultuurstelsel) di Indonesia?
A
Raffles
B
Van Daalen
C
Van Der Bosch
D
Baron van Hoevel
E
Van Switen
NO. 275
Link Soal
Dasar hukum pembentukan NATO adalah sebuah perjanjian internasional yang ditandatangani pada 4 April 1949, yaitu...
A
Treaty of Versailles
B
North Atlantic Treaty
C
Warsaw Pact
D
Marshall Plan
E
Atlantic Charter
NO. 276
Link Soal
Pada masa Orde Baru, pemerintah menerapkan kebijakan politik untuk mengurangi pengaruh ideologis dan ketokohan Presiden pertama RI, Soekarno, demi menjaga stabilitas kekuasaan saat itu. Fenomena sejarah politik ini dikenal dengan istilah...
A
Nasakomisasi
B
De-Soekarnosasi
C
Revolusi Mental
D
Demokrasi Terpimpin
E
Supersemar
NO. 277
Link Soal
Sebuah negara memutuskan untuk menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Manakah di bawah ini yang merupakan faktor INTERNAL (berasal dari dalam negeri) yang mendorong terjadinya hubungan tersebut?
A
Ketergantungan ekonomi global
B
Hukum alam bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri
C
Keinginan menciptakan perdamaian dunia
D
Kekhawatiran akan ancaman kelangsungan hidup bangsa (kudeta/intervensi)
E
Adanya kesamaan budaya dan ideologi
NO. 278
Link Soal
Kebangkitan Nasional 1908 bukan hanya soal berdirinya organisasi modern, tetapi juga perubahan paradigma pergerakan. Pergeseran strategi perjuangan yang paling mendasar dari masa sebelum 1908 ke masa pergerakan nasional adalah...
A
Dari perjuangan fisik bersenjata menjadi perjuangan diplomasi dan politik melalui organisasi
B
Dari perjuangan yang bergantung pada pemimpin karismatik menjadi perjuangan rakyat semesta
C
Dari perlawanan bersifat kedaerahan menjadi perlawanan yang meminta bantuan asing
D
Perubahan dari sistem kerajaan menjadi sistem republik yang demokratis
E
Fokus perjuangan yang awalnya mengusir penjajah menjadi menuntut persamaan hak dagang
NO. 279
Link Soal
Berikut ini adalah nilai-nilai Pancasila: 1. Toleransi 2. Kerja sama 3. Musyawarah 4. Patuh 5. Disiplin Manakah nilai-nilai yang paling sesuai dengan karakteristik sila keempat Pancasila?
A
1, 2, dan 3
B
1, 2, dan 4
C
2, 3, dan 4
D
2, 3, dan 5
E
3, 4, dan 5
NO. 280
Link Soal
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional.
Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.