Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 29. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 281
Link Soal
Upaya Gerakan Non-Blok dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan damai sering kali menghadapi berbagai hambatan global. Berikut ini yang BUKAN merupakan kendala bagi perjuangan GNB adalah...
A
Dominasi negara-negara besar di kursi Dewan Keamanan PBB
B
Posisi tawar negara-negara berkembang yang relatif masih lemah
C
Kecenderungan PBB yang dianggap lebih berpihak pada kepentingan negara-negara Eropa
D
Sentimen internasional bahwa negara berkembang kurang peduli pada pelestarian alam
E
Adanya pandangan bahwa negara berkembang sering mengabaikan HAM
NO. 282
Link Soal
Siapakah tokoh dari golongan muda yang mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia?
A
Chairul Saleh
B
Wikana
C
Sukarni
D
Sayuti Melik
E
B.M. Diah
NO. 283
Link Soal
Pada tanggal 14-15 November 2009, para pemimpin ekonomi APEC mengadakan pertemuan di Singapura. Agenda utama yang menjadi fokus pembahasan dalam forum internasional tersebut adalah terkait isu...
A
Perjanjian ekstradisi antar negara
B
Kesepakatan ekspor impor
C
Isu perubahan iklim dunia
D
Kerjasama ekonomi global
E
Penanganan krisis ekonomi global
NO. 284
Link Soal
Di masa pergerakan nasional, terdapat organisasi politik yang bersifat inklusif karena membuka keanggotaannya bagi kaum Indo-Belanda dan Pribumi tanpa membedakan ras. Organisasi tersebut adalah...
A
Budi Utomo
B
Indische Partij
C
Sarekat Islam
D
PNI
E
Partai Syarikat Islam Indonesia
NO. 285
Link Soal
Tonggak sejarah yang dianggap sebagai dasar legalitas dan penanda lahirnya pemerintahan Orde Baru adalah peristiwa...
A
Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
B
Terjadinya pemberontakan G30S/PKI
C
Dikumandangkannya Tritura oleh mahasiswa
D
Diterbitkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966
E
Dibubarkannya Partai Komunis Indonesia (PKI)
NO. 286
Link Soal
Dalam rapat BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, Ir. Soekarno menyampaikan laporan yang memuat tiga poin utama hasil kerja panitia, yaitu...
A
Teks Proklamasi, kesepakatan penyerahan Jepang, dan Pembukaan UUD
B
Isi Pasal-Pasal UUD, Proklamasi Kemerdekaan, dan penyerahan kekuasaan Jepang
C
Pernyataan Kemerdekaan Indonesia, Pembukaan UUD, dan Batang Tubuh UUD
D
Revisi Sila Pertama, Batang Tubuh UUD, dan pernyataan kekalahan Jepang
E
Perubahan Piagam Jakarta, Pembukaan UUD, dan teks resmi Proklamasi
NO. 287
Link Soal
Dalam sejarah perumusan konstitusi, Panitia Kecil memiliki tanggung jawab utama untuk...
A
Menyusun teks proklamasi kemerdekaan
B
Membantu tugas Panitia Sembilan dalam melobi pihak Jepang
C
Merancang draf undang-undang dasar dengan merujuk pada hasil sidang BPUPKI dan Panitia Hukum
D
Mengesahkan UUD 1945 dalam sidang pleno
E
Menunjuk Presiden dan Wakil Presiden sementara
NO. 288
Link Soal
Bukti sejarah bahwa nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan sejak masa kerajaan Nusantara terlihat pada Kerajaan Kutai, yaitu berupa...
A
Penyusunan kitab undang-undang kerajaan yang adil
B
Pemberian sedekah sapi kepada para Brahmana
C
Kerja sama maritim dengan kerajaan tetangga
D
Sistem pemilihan raja secara musyawarah
E
Pembangunan candi sebagai tempat ibadah bersama
NO. 289
Link Soal
Ancaman disintegrasi bangsa di masa lalu dapat diklasifikasikan berdasarkan motifnya. Pemberontakan yang secara spesifik didasari oleh keinginan untuk mengubah ideologi negara Pancasila adalah...
A
Pemberontakan APRA
B
Pemberontakan DI/TII
C
Pemberontakan Andi Aziz
D
Pemberontakan RMS
E
Pemberontakan PRRI/Permesta
NO. 290
Link Soal
Penerapan kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) bertujuan memberikan kemandirian kepada daerah. Namun, fenomena ini kerap memunculkan "Raja-raja kecil" atau peraturan daerah yang bertentangan dengan kebijakan nasional, yang berpotensi mengganggu integrasi bangsa. Langkah strategis apa yang harus diambil pemerintah pusat untuk menyelaraskan otonomi tanpa mematikan kreativitas daerah?
A
Menarik kembali seluruh kewenangan daerah ke pusat (Resentralisasi) demi stabilitas keamanan.
B
Menerbitkan regulasi payung dan pedoman umum (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) agar kebijakan daerah tetap segaris dengan visi nasional.
C
Memberikan kebebasan mutlak kepada daerah untuk membuat aturan apapun tanpa campur tangan pusat.
D
Menghapus sistem pemerintahan daerah dan menggantinya dengan sistem penunjukan langsung dari pusat.
E
Menyerahkan urusan vital seperti pertahanan dan kebijakan moneter sepenuhnya kepada daerah agar mandiri.