Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 3. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 21
Link Soal
Berikut ini adalah negara-negara yang pernah tercatat menjajah atau menduduki wilayah Indonesia dalam sejarah, kecuali...
A
Portugis
B
Spanyol
C
Prancis
D
Rusia
E
Inggris
NO. 22
Link Soal
Pada masa kolonial Belanda, terdapat kebijakan sistem pertanian yang sangat membebani rakyat Indonesia yang dikenal dengan nama Cultuurstelsel. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini berarti...
A
Kerja Rodi
B
Sewa Tanah
C
Politik Etis
D
Tanam Paksa
E
Monopoli Perdagangan
NO. 23
Link Soal
Pemanggilan tiga tokoh nasional (Soekarno, Hatta, Radjiman) ke Dalat, Vietnam pada 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi bertujuan untuk meresmikan PPKI. Dari kacamata strategi perjuangan, bagaimana para tokoh bangsa menyikapi pembentukan badan buatan Jepang ini?
A
Menolaknya mentah-mentah karena dianggap sebagai jebakan sekutu.
B
Menerimanya sebagai satu-satunya cara legal untuk mendapatkan kemerdekaan tanpa pertumpahan darah.
C
Memanfaatkannya sebagai wadah legalitas untuk mempersiapkan kelengkapan negara meskipun tujuan Jepang adalah memberi 'hadiah'.
D
Menggunakannya untuk menyusun kekuatan militer guna menyerang balik tentara Jepang.
E
Membubarkannya segera setelah kembali ke Indonesia untuk menghindari cap boneka Jepang.
NO. 24
Link Soal
Peristiwa mundurnya Soeharto dari jabatan Presiden RI yang menandai berakhirnya era Orde Baru terjadi pada...
A
19 Mei 1998
B
20 Mei 1998
C
21 Mei 1998
D
22 Mei 1998
E
23 Mei 1998
NO. 25
Link Soal
Siapakah tokoh yang mewakili Indonesia dalam proses berdirinya organisasi regional ASEAN?
A
Adam Malik
B
Soeharto
C
Wiranto
D
Ali Sadikin
E
Sri Sultan Hamengkubuwono IX
NO. 26
Link Soal
Perang Aceh adalah salah satu perlawanan terberat yang dihadapi Belanda. Tokoh di bawah ini adalah pahlawan yang terlibat dalam perang tersebut, KECUALI...
A
Teuku Umar
B
Panglima Polim
C
Teuku Cik Ditiro
D
Cut Nyak Dien
E
Dewi Sartika
NO. 27
Link Soal
Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal...
A
17 Agustus 1945
B
17 Agustus 1946
C
17 Agustus 1947
D
17 Agustus 1948
E
17 Agustus 1949
NO. 28
Link Soal
Pada pelaksanaan KTT Gerakan Non-Blok (GNB) ke-X yang diselenggarakan di Jakarta, dihasilkan kesepakatan penting berupa...
A
Kerja sama militer negara-negara Selatan
B
Kerja sama teknologi nuklir antar anggota GNB
C
Kerja sama ekonomi Selatan-Selatan
D
Kesepakatan pembentukan pakta pertahanan baru
E
Pembubaran organisasi GNB
NO. 29
Link Soal
Paham nasionalisme di Indonesia tidak bersifat chauvinisme, yang berarti...
A
Bangsa Indonesia menutup diri dari pengaruh bangsa lain
B
Mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain
C
Menerima segala bentuk penjajahan asalkan menguntungkan
D
Menjunjung tinggi kemanusiaan dan menghormati bangsa lain
E
Hanya fokus pada pembangunan fisik negara
NO. 30
Link Soal
Di Kabupaten Merdeka, sentimen lokal yang berlebihan mulai mendominasi wacana publik. Para pemimpin adat dan sebagian besar masyarakatnya semakin mengedepankan tradisi dan kepentingan kesukuan mereka di atas nilai-nilai persatuan nasional. Dalam kurikulum pendidikan lokal, materi tentang sejarah perjuangan kemerdekaan nasional mulai dikurangi, digantikan dengan penekanan pada sejarah heroik tokoh-tokoh lokal. Dana pembangunan lebih banyak dialokasikan untuk proyek-proyek yang hanya menguntungkan kelompok etnis tertentu, sementara fasilitas umum di wilayah yang dihuni etnis minoritas terbengkalai. Media massa lokal juga sering memberitakan isu-isu yang memojokkan kebijakan pemerintah pusat. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa intervensi yang tepat, dampak negatif yang paling mungkin terjadi terhadap keutuhan bangsa adalah...
A
Terbentuknya identitas budaya baru yang lebih inklusif dan memperkaya keberagaman nasional.
B
Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) karena fokus pada potensi ekonomi lokal yang unik.
C
Munculnya gerakan-gerakan separatisme atau disintegrasi yang mengancam persatuan dan keutuhan wilayah negara.
D
Penguatan sistem otonomi daerah yang lebih mandiri dan efektif dalam pembangunan lokal.
E
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik di tingkat daerah.