PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 30. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 291
Pancasila bukanlah paham yang menganut chauvinisme. Definisi yang paling tepat untuk mendeskripsikan istilah chauvinisme adalah...
A
Kesetiaan tinggi terhadap tradisi kuno daerah asal
B
Paham yang menganggap semua bangsa di dunia memiliki kedudukan setara
C
Rasa cinta tanah air yang sangat ekstrim dengan merendahkan martabat bangsa lain
D
Perjuangan bersenjata untuk mendapatkan kemerdekaan nasional
E
Paham yang mengutamakan kepentingan individu di atas negara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 292
Panitia Sembilan yang dibentuk untuk merumuskan dasar negara Indonesia diketuai oleh tokoh pergerakan nasional, yaitu...
A
Mohammad Hatta
B
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
C
Mohammad Yamin
D
Soekarno
E
A. A. Maramis

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 293
Salah satu faktor yang mempercepat diterimanya ajaran Islam oleh masyarakat Nusantara yang sebelumnya menganut Hindu-Buddha adalah...
A
Sering terjadinya perang antara mubaligh dengan kerajaan lokal
B
Tidak adanya sistem kasta atau pelapisan sosial dalam ajaran Islam
C
Adanya paksaan dari pedagang-pedagang Arab
D
Runtuhnya pengaruh ekonomi pedagang Hindu
E
Dukungan penuh dari penjajah Portugis

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 294
Setelah tugas BPUPKI dianggap selesai, Jepang membubarkannya dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal...
A
1 Juni 1945
B
22 Juni 1945
C
7 Agustus 1945
D
17 Agustus 1945
E
18 Agustus 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 295
Insiden perobekan warna biru pada bendera Belanda sehingga menjadi Merah Putih di Surabaya terjadi di lokasi yang sangat bersejarah, yaitu...
A
Gedung Grahadi
B
Jembatan Merah
C
Hotel Yamato
D
Tugu Pahlawan
E
Pelabuhan Tanjung Perak

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 296
Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) terjadi di beberapa wilayah Indonesia sebagai bentuk disintegrasi bangsa. Di antara provinsi berikut di Pulau Jawa, manakah yang TIDAK menjadi basis pemberontakan tersebut?
A
Jawa Barat
B
Jawa Tengah
C
Jawa Timur
D
Banten (saat itu bagian Jabar)
E
Aceh (luar Jawa)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 297
Penyebaran agama Islam di Indonesia membawa banyak perubahan positif. Namun, manakah di antara pilihan berikut yang BUKAN merupakan dampak positif dari penyebaran Islam?
A
Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan
B
Mempercepat proses integrasi bangsa
C
Mempertebal semangat kesukuan (primordialisme)
D
Berkembangnya kebudayaan yang berakulturasi
E
Pelestarian kesenian lokal yang bernafaskan Islam

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 298
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional. Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 299
Transisi dari Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan payung hukum baru, yaitu UUDS 1950. Lembaga manakah yang saat itu melakukan pengesahan terhadap UUDS 1950?
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Konstituante
D
Presiden dan Wakil Presiden
E
Kabinet (Pemerintah) bersama perwakilan negara bagian

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 300
Peristiwa Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945 menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda. Inti perbedaan tersebut bukan pada pelaksanaan proklamasi, melainkan pada...
A
Siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi
B
Tempat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan
C
Waktu dan cara pelaksanaan proklamasi (keterlibatan PPKI/Jepang)
D
Penyusunan naskah proklamasi
E
Bentuk negara yang akan diproklamasikan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.