Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 30. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 291
Link Soal
Sejak era Reformasi, penerapan kebijakan desentralisasi bertujuan untuk memperluas otonomi bagi pemerintah daerah. Kebijakan ini merupakan manifestasi nasionalisme karena...
A
Mendorong daerah untuk memisahkan diri sepenuhnya dari pemerintahan pusat.
B
Memberikan peluang lebih besar bagi setiap daerah untuk mengelola dan mengatur kepentingan lokalnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya.
C
Memotivasi daerah-daerah untuk mengadopsi sistem pemerintahan dari negara asing.
D
Membatasi ekspresi dan perkembangan kebudayaan lokal di berbagai wilayah.
E
Menghapus sama sekali fungsi dan peranan pemerintah pusat dalam proses pembangunan nasional.
NO. 292
Link Soal
Rasa cinta tanah air masa kini tidak hanya fisik, tapi juga partisipasi pembangunan. Contoh nyata sikap nasionalisme di bidang pendidikan adalah ...
A
mengajarkan bahasa asing di semua sekolah dasar
B
mengikuti pendidikan di luar negeri dan bekerja di luar negeri selamanya
C
berpartisipasi dalam riset dan inovasi untuk kemajuan Indonesia
D
menolak semua pengaruh dari budaya luar dalam dunia pendidikan
E
hanya mempelajari sejarah negara lain
NO. 293
Link Soal
Indonesia, sebagai negara majemuk, menghadapi tantangan dalam mempertahankan nasionalisme di tengah arus globalisasi dan kepentingan regional. Sebuah kebijakan pemerintah daerah mengizinkan investasi asing besar-besaran yang menjanjikan lapangan kerja, namun berpotensi menggerus kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks nasionalisme Pancasila, tindakan yang paling bijaksana bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpegang teguh pada nilai-nilai kebangsaan adalah:
A
Menolak seluruh investasi asing demi menjaga kearifan lokal dan lingkungan sebagai benteng terakhir identitas bangsa.
B
Mendukung penuh investasi dengan alasan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja adalah prioritas utama untuk kemajuan bangsa.
C
Mengadvokasi negosiasi ulang dengan investor asing untuk memastikan klausul perlindungan kearifan lokal dan lingkungan hidup yang ketat, serta transfer teknologi yang bermanfaat bagi bangsa.
D
Membiarkan mekanisme pasar yang menentukan, karena intervensi pemerintah dapat menghambat investasi dan daya saing global.
E
Mengajak masyarakat untuk melakukan demonstrasi menentang investasi sebagai bentuk perlawanan terhadap potensi "penjajahan ekonomi" modern.
NO. 294
Link Soal
Sebagai seorang pendidik, langkah apa yang bisa Anda lakukan untuk menyeimbangkan pengaruh budaya asing dengan penanaman nilai-nilai nasionalisme pada siswa?
A
Melarang siswa mengakses media sosial untuk menghindari pengaruh budaya asing
B
Mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam kurikulum sekolah dan mendorong siswa untuk bangga dengan budaya Indonesia
C
Mengadakan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan bahasa asing sebagai pengantar utama
D
Mewajibkan siswa untuk menghafal sejarah perjuangan bangsa Indonesia
E
Mengadakan seminar yang hanya membahas budaya asing dan manfaatnya
NO. 295
Link Soal
Indonesia menghadapi dilema antara menjaga identitas nasional yang kokoh dan mengakomodasi tuntutan otonomi daerah yang semakin kuat, terutama dalam isu pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian budaya lokal. Dalam konteks ini, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada situasi di mana aspirasi masyarakat lokal terhadap pemanfaatan sumber daya alam tertentu bertentangan dengan kebijakan nasional yang dianggap lebih mengutamakan kepentingan industri besar.
Sebagai ASN yang menjunjung tinggi nilai nasionalisme Pancasila, tindakan paling tepat yang seharusnya diambil adalah:
A
Mengutamakan pemenuhan aspirasi masyarakat lokal sepenuhnya karena ASN bertugas melayani rakyat di daerah tersebut.
B
Mematuhi kebijakan nasional secara mutlak dan mengabaikan tuntutan masyarakat lokal demi menjaga stabilitas dan kesatuan bangsa.
C
Menganalisis kebijakan nasional dan aspirasi lokal secara komprehensif, kemudian mengusulkan formulasi kebijakan yang mengintegrasikan kedua kepentingan dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan.
D
Menjadi mediator pasif antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal, tanpa memberikan rekomendasi konkrit, agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.
E
Mendorong masyarakat lokal untuk menolak kebijakan pusat secara damai, jika kebijakan tersebut dinilai merugikan kearifan lokal.
NO. 296
Link Soal
Setelah masa tugas BPUPKI berakhir dan organisasi tersebut dibubarkan, pemerintah pendudukan Jepang membentuk badan baru untuk melanjutkan persiapan kemerdekaan. Badan yang dimaksud adalah...
A
Panitia Sembilan
B
Putera
C
Budi Oetomo
D
PPKI
E
KNIP
NO. 297
Link Soal
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan beberapa kali sidang setelah proklamasi. Sidang ketiga yang membahas pembentukan Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat dilaksanakan pada...
A
19 Agustus 1945
B
21 Agustus 1945
C
24 Agustus 1945
D
22 Agustus 1945
E
26 Agustus 1945
NO. 298
Link Soal
Organisasi modern pertama di Indonesia, Boedi Oetomo, didirikan pada tahun 1908 oleh...
A
Dr. Wahidin Sudirohusodo secara mandiri
B
Dr. Soetomo bersama rekan-rekan pelajar STOVIA
C
Panglima Polim dan Dr. Soetomo
D
Ki Hajar Dewantara dan Dr. Wahidin
E
E.F.E Douwes Dekker dan Dr. Soetomo
NO. 299
Link Soal
Peristiwa Rengasdengklok merupakan momen krusial menjelang proklamasi kemerdekaan. Konflik antara golongan muda dan golongan tua saat itu sebenarnya bukan mengenai 'apakah' Indonesia harus merdeka, melainkan mengenai...
A
Siapa yang akan menandatangani teks proklamasi
B
Lokasi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan
C
Waktu dan cara pelaksanaan proklamasi (tanpa campur tangan Jepang)
D
Bentuk negara yang akan didirikan (Republik atau Kerajaan)
E
Susunan kabinet pemerintahan pertama
NO. 300
Link Soal
Reunifikasi Jerman pada tahun 1990 membawa tantangan tersendiri bagi wilayah bekas Jerman Timur. Kebijakan ekonomi utama yang diterapkan untuk mengatasi ketertinggalan Jerman Timur saat itu adalah...
A
Nasionalisasi aset swasta
B
Rehabilitasi perekonomian
C
Penutupan investasi asing
D
Penerapan sistem ekonomi terpusat
E
Pembatasan perdagangan bebas