Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 30. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 291
Link Soal
Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) diberikan hak-hak istimewa oleh pemerintah Belanda yang membuatnya bertindak layaknya sebuah negara. Hak istimewa ini disebut dengan...
A
Hak Veto
B
Hak Oktroi
C
Hak Eksteritorial
D
Hak Angket
E
Hak Prerogatif
NO. 292
Link Soal
Teks yang menjadi cikal bakal Pembukaan UUD 1945 termuat dalam Piagam Jakarta. Dokumen bersejarah ini secara resmi disahkan pada tanggal...
A
29 Mei 1945.
B
1 Juni 1945.
C
22 Juni 1945.
D
14 Juni 1945.
E
17 Agustus 1945.
NO. 293
Link Soal
Menjelang akhir masa penjajahan, Jepang membentuk badan khusus yang bertugas menyelidiki persiapan kemerdekaan Indonesia. Nama resmi badan tersebut adalah...
A
PPKI
B
PNI
C
BPPKI
D
Indonesisch Pers-Bureau
E
Dokuritzu Junbi Choosakai
NO. 294
Link Soal
Pada tanggal berapakah Jepang secara resmi menyatakan menyerah tanpa syarat kepada pihak Sekutu?
A
13 Agustus 1945
B
14 Agustus 1945
C
15 Agustus 1945
D
16 Agustus 1945
E
17 Agustus 1945
NO. 295
Link Soal
Konsep pembangunan Indonesia tidak bersifat parsial atau berat sebelah. Sasaran utama pembangunan nasional adalah mewujudkan...
A
Manusia Indonesia yang unggul dalam teknologi saja
B
Masyarakat yang religius tanpa mementingkan duniawi
C
Manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya
D
Pertumbuhan ekonomi tinggi meski terjadi kesenjangan
E
Infrastruktur yang merata di pulau Jawa dan Bali
NO. 296
Link Soal
Berdasarkan sila Persatuan Indonesia, hendaknya kita sebagai warga negara yang baik adalah ….
A
ikut memelihara bermacam-macam kepentingan masyarakat
B
menempatkan kepentingan keluarga di atas kepentingan masyarakat
C
mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan negara
D
menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan
E
menempatkan kepentingan masyarakat dan golongan daripada kepentingan negara
NO. 297
Link Soal
Setelah Proklamasi, Indonesia terus melengkapi struktur negaranya. Pembentukan Badan Penolong Korban Perang (BPKP) atau yang dikenal dengan Badan Keamanan Rakyat (BKR) merupakan hasil dari keputusan sidang lembaga apa?
A
Sidang BPUPKI pertama
B
Sidang PPKI pertama
C
Sidang BPUPKI kedua
D
Sidang PPKI kedua
E
Sidang PPKI ketiga
NO. 298
Link Soal
Terbitnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966 menjadi tonggak sejarah yang menandai dimulainya era pemerintahan...
A
Orde Lama
B
Orde Baru
C
Pembangunan
D
Reformasi
E
Serikat
NO. 299
Link Soal
KTT Gerakan Non-Blok ke-16 pada tahun 2012 diselenggarakan di kota...
A
Jakarta, Indonesia
B
Beograd, Yugoslavia
C
Teheran, Iran
D
Kuala Lumpur, Malaysia
E
Karakas, Venezuela
NO. 300
Link Soal
Dalam sebuah provinsi di Indonesia, muncul wacana peraturan daerah (Perda) yang, meski bertujuan memperkuat identitas lokal, mengadopsi norma-norma yang sangat spesifik dan eksklusif bagi kelompok mayoritas tertentu. Pendekatan ini berpotensi mengekang praktik kebudayaan atau keyakinan minoritas yang telah lama hidup berdampingan di daerah tersebut. Meskipun para pemrakarsa Perda berargumen bahwa ini adalah bentuk otonomi daerah dan manifestasi 'cinta tanah air' di level lokal, banyak pihak khawatir akan implikasi jangka panjangnya terhadap persatuan nasional dan identitas kebangsaan yang lebih luas. Menilai kasus ini, apa prinsip fundamental nasionalisme Indonesia yang paling terancam oleh wacana Perda tersebut, dan mengapa hal itu krusial bagi keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
A
Prinsip Persatuan Indonesia, karena tindakan eksklusif lokal dapat memecah belah bangsa dan mengikis semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang pada akhirnya melemahkan sendi-sendi NKRI.
B
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab Perda tersebut berpotensi memaksakan keyakinan mayoritas dan melanggar hak asasi beragama bagi kelompok minoritas, mengancam kerukunan antarumat beragama.
C
Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena Perda semacam itu dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, mengurangi martabat kemanusiaan mereka dan melanggar keadilan sosial.
D
Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena Perda tersebut mungkin tidak melewati proses musyawarah yang inklusif dan aspiratif bagi seluruh elemen masyarakat.
E
Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena Perda tersebut dapat menciptakan ketimpangan sosial dan hukum bagi warga negara berdasarkan identitas kelompok, menghambat tercapainya kesejahteraan bersama.