Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 31. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 301
Link Soal
Di era otonomi daerah dan globalisasi, sebuah pemerintah kabupaten sedang merancang Peraturan Daerah (Perda) yang secara tegas membatasi masuknya produk dan investasi dari luar wilayah kabupaten, bahkan dari provinsi lain di Indonesia, dengan alasan untuk melindungi perekonomian lokal dan identitas budaya setempat. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpegang teguh pada nilai nasionalisme dan persatuan bangsa, bagaimana Anda seharusnya menyikapi rancangan Perda tersebut?
A
Mendukung penuh rancangan Perda tersebut sebagai bentuk konkret implementasi kedaulatan daerah dan keberpihakan terhadap ekonomi lokal.
B
Menolak secara mutlak Perda tersebut karena setiap pembatasan antar-wilayah di Indonesia akan merusak integrasi ekonomi nasional dan mengikis semangat persatuan.
C
Mengusulkan kajian mendalam terhadap Perda tersebut dengan melibatkan pakar hukum tata negara dan ekonomi nasional untuk memastikan bahwa Perda tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, serta mencari solusi yang harmonis antara kepentingan lokal dan nasional.
D
Membiarkan Perda tersebut karena merupakan kewenangan otonomi daerah, tanpa perlu intervensi dari ASN yang bukan bagian dari pemerintah daerah tersebut.
E
Mengadvokasi agar Perda tersebut dijadikan contoh bagi daerah lain untuk memperkuat identitas dan ekonomi lokal masing-masing, sebagai wujud keberagaman Indonesia.
NO. 302
Link Soal
Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia (Persatuan Indonesia) tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal yaitu, kecuali ...
A
Kesatuan sejarah
B
Kesatuan cita-cita
C
Kesatuan nasib
D
Kesatuan kebudayaan
E
Kesatuan asas kerohanian
NO. 303
Link Soal
Dalam proses pemilihan lambang negara, salah satu desain ditolak karena dianggap memiliki unsur pengaruh pendudukan Jepang (sinar matahari). Desain yang ditolak tersebut adalah karya dari...
A
Ir. Soekarno
B
Sultan Hamid II
C
Mohammad Hatta
D
Mohammad Yamin
E
Ahmad Soebardjo
NO. 304
Link Soal
Pada masa awal pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), posisi Kepala Staf Umum dipercayakan kepada tokoh yang berjasa besar dalam meletakkan dasar struktur organisasi militer Indonesia, yaitu...
A
Jenderal Soedirman
B
Supriyadi
C
Letjen Oerip Soemoharjo
D
Jenderal Ahmad Yani
E
Jenderal A.H. Nasution
NO. 305
Link Soal
Setelah konflik berkepanjangan mengenai wilayah Papua Barat, PBB membentuk sebuah badan khusus untuk mengelola masa transisi dan penyerahan kekuasaan dari Belanda kepada Indonesia. Badan yang dimaksud adalah...
A
United Nations Commission for Indonesia (UNCI)
B
United Nations Temporary Executive Administration (UNTEA)
C
Komisi Tiga Negara (KTN)
D
Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI)
E
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
NO. 306
Link Soal
Indonesia memiliki keragaman seni tari yang kaya. Salah satunya adalah Tari Maengket yang merupakan identitas budaya dari daerah...
A
Bali
B
Belitung
C
Nusa Tenggara Barat
D
Jawa Timur
E
Sulawesi Utara
NO. 307
Link Soal
Nasionalisme Pancasila menekankan persatuan dalam keberagaman, keadilan sosial, dan kedaulatan bangsa. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan media sosial, muncul berbagai narasi yang mengancam persatuan, seperti hoaks yang memecah belah, ujaran kebencian, dan kampanye disinformasi yang merendahkan simbol negara. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan upaya seorang warga negara dalam mengaktualisasikan nasionalisme Pancasila di era digital?
A
Aktif menyebarkan konten positif tentang pariwisata dan budaya Indonesia di media sosial untuk meningkatkan citra bangsa.
B
Menuntut pemerintah untuk memperketat regulasi internet dan memblokir semua akun penyebar berita bohong tanpa toleransi.
C
Terlibat dalam diskusi daring yang proaktif mengkritisi kebijakan pemerintah demi mendorong transparansi dan akuntabilitas.
D
Membangun literasi digital yang kuat, secara kritis memilah informasi, memverifikasi kebenaran sebelum berbagi, serta aktif melawan narasi destruktif dengan argumen berbasis fakta dan nilai Pancasila.
E
Menjaga jarak dari isu-isu kontroversial di media sosial agar tidak terprovokasi dan fokus pada aktivitas pribadi yang tidak berhubungan dengan politik.
NO. 308
Link Soal
Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 7 Agustus 1945 memiliki makna strategis karena...
A
Menggantikan BPUPKI dan menandakan proses kemerdekaan memasuki tahap finalisasi/pelaksanaan
B
Menunjukkan bahwa Jepang sudah menyerah total kepada Sekutu
C
Merupakan hadiah langsung dari Jenderal Terauchi tanpa syarat
D
Dibentuk atas desakan golongan muda yang ingin segera merdeka
E
Bertugas menyusun teks proklamasi yang akan dibacakan Soekarno
NO. 309
Link Soal
Kitab Sutasoma yang memuat istilah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ditulis oleh Mpu Tantular pada masa kerajaan...
A
Sriwijaya
B
Singasari
C
Majapahit
D
Mataram Kuno
E
Demak
NO. 310
Link Soal
Fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta praktik birokrasi yang lambat dan berbelit-belit masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Praktik-praktik ini secara langsung merugikan negara dan rakyat, menghambat pembangunan, serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Jika nasionalisme diartikan sebagai pengabdian tulus demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat, maka KKN adalah bentuk anti-nasionalisme yang paling merusak. Bagaimana perilaku KKN ini, secara fundamental, merusak fondasi nasionalisme yang seharusnya berlandaskan pada pengabdian dan integritas, serta apa implikasinya terhadap legitimasi negara di mata warganya?
A
Menciptakan jurang kepercayaan yang dalam antara rakyat dan pemerintah, karena perilaku koruptif menunjukkan pengkhianatan terhadap amanah dan kepentingan publik, sehingga melemahkan legitimasi negara.
B
Menyebabkan kerugian finansial negara yang besar, menghambat alokasi dana untuk program-program pembangunan penting yang seharusnya meningkatkan kualitas hidup rakyat.
C
Mendorong budaya permisif di masyarakat di mana individu lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada kepentingan bersama, mengikis etos kerja dan gotong royong.
D
Mempersulit masuknya investasi asing karena iklim usaha yang tidak kondusif dan sarat pungli, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
E
Merusak reputasi Indonesia di mata dunia internasional, yang dapat berdampak pada citra negara dan posisi tawar dalam hubungan diplomatik dan perdagangan.