Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 32. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 311
Link Soal
Kebijakan 'Sanering' atau pemotongan nilai uang (Gunting Syafrudin) pada tahun 1950 dilakukan saat jabatan Menteri Keuangan dipegang oleh...
A
Ali Sastroamidjojo
B
Sumitro Djojohadikusumo
C
Syafrudin Prawiranegara
D
Iskaq Tjokrohadisurjo
E
Juanda Kartawidjaja
NO. 312
Link Soal
Piagam Jakarta mempunyai arti penting dalam sejarah konstitusi negara Republik Indonesia. Setelah mengalami perubahan dijadikan pembuatan Undang-undang Dasar 1945, kebolehan elit politik Islam dalam kaitannya dengan ini adalah, kecuali ....
A
Tidak adanya peraturan dikalangan elit politik Islam
B
Semangat kebangsaan yang keliru
C
Semangat toleransi yang berlebihan
D
Semangat juang yang kurang
E
Persepsi yang berbeda terhadap hakikat Islam
NO. 313
Link Soal
Sebagai representasi dari berbagai wilayah di Indonesia, anggota PPKI awalnya ditetapkan berjumlah...
A
9 orang
B
62 orang
C
21 orang
D
45 orang
E
8 orang
NO. 314
Link Soal
Sebagai respons PBB terhadap Agresi Militer Belanda I, dibentuklah Komisi Tiga Negara (KTN) atau Komisi Jasa Baik pada 25 Agustus 1947. Manakah pasangan yang tepat antara negara anggota KTN dan perwakilannya?
A
Amerika Serikat diwakili oleh Dr. Frank Graham
B
Australia diwakili oleh Paul Van Zeeland
C
Belgia diwakili oleh Richard Kirby
D
Belanda diwakili oleh Dr. Frank Graham
E
Australia diwakili oleh Dr. Frank Graham
NO. 315
Link Soal
Panitia Sembilan dibentuk untuk merumuskan naskah rancangan pembukaan UUD. Tokoh berikut ini yang BUKAN merupakan bagian dari keanggotaan Panitia Sembilan adalah...
A
Mohammad Hatta
B
Sultan Hamid II
C
Abikoesno Tjokrosoejoso
D
Agus Salim
E
A.A. Maramis
NO. 316
Link Soal
Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengimplementasikan berbagai program pembangunan yang merefleksikan semangat nasionalisme. Contoh program tersebut dalam bidang ekonomi adalah...
A
Mengajak investasi asing untuk mengelola seluruh sumber daya alam tanpa batas.
B
Mengizinkan penanaman modal asing di sektor strategis tanpa pengawasan ketat.
C
Melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di sektor ekonomi vital.
D
Menyerahkan sepenuhnya hak pengelolaan sumber daya kepada pihak swasta asing.
E
Memberikan konsesi pengelolaan hutan kepada perusahaan multinasional.
NO. 317
Link Soal
Organisasi Budi Utomo yang didirikan pada 20 Mei 1908 memiliki corak perjuangan awal yang berfokus pada...
A
Gerakan politik radikal menuntut kemerdekaan penuh
B
Perjuangan fisik melawan militer Belanda
C
Perdagangan dan ekonomi kerakyatan (Sarekat Dagang)
D
Sosial, budaya, dan pengajaran (pendidikan)
E
Penyatuan seluruh partai politik di Hindia Belanda
NO. 318
Link Soal
Andi, seorang mahasiswa generasi Z yang aktif di media sosial, seringkali merasa dilema antara pesatnya arus informasi dan budaya global dengan nilai-nilai luhur bangsanya. Ia melihat tren konsumsi budaya asing yang masif di kalangan teman-temannya, sementara diskursus tentang sejarah nasional sering dianggap 'kuno' atau tidak relevan. Belum lagi, ia juga kerap menjumpai polarisasi tajam dalam perdebatan isu-isu keagamaan di dunia maya yang kadang mengancam kerukunan.
Suatu hari, Andi mengikuti seminar bertema 'Ketahanan Nasional di Era Digital'. Seorang pembicara menarik benang merah semangat Budi Utomo dan Sumpah Pemuda sebagai landasan untuk menjaga persatuan bangsa dari disinformasi dan perpecahan. Pembicara lain menekankan bahwa rasa cinta tanah air (nasionalisme) harus termanifestasi dalam tindakan nyata pengorbanan dan dedikasi (patriotisme), bukan hanya simbol-simbol. Terakhir, seorang tokoh agama menyoroti pentingnya moderasi beragama sebagai pilar utama dalam menjaga keutuhan NKRI, terutama di tengah keberagaman keyakinan.
Berdasarkan narasi di atas dan refleksi Andi terhadap tantangan yang dihadapinya, sikap paling komprehensif yang sebaiknya dikembangkan Andi untuk mengimplementasikan nasionalisme yang tangguh di era modern adalah...
A
Menginternalisasi nilai-nilai kejuangan Budi Utomo dan Sumpah Pemuda untuk aktif melawan hoaks dan narasi pemecah belah, berpartisipasi dalam pelestarian budaya lokal sembari bersikap terbuka terhadap keragaman global, serta senantiasa mempraktikkan moderasi beragama sebagai wujud konkret menjaga persatuan dalam bingkai NKRI.
B
Mengembangkan apresiasi terhadap produk dan budaya lokal secara eksklusif, serta membatasi interaksi dengan budaya asing untuk menghindari erosi identitas nasional.
C
Mempelajari sejarah perjuangan bangsa secara mendalam untuk menumbuhkan rasa bangga, serta aktif mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan pemerintah.
D
Menjaga citra positif bangsa di media sosial dengan mengunggah konten patriotik dan mendukung setiap kebijakan negara tanpa perlu mengkritisi secara terbuka.
E
Fokus pada pengembangan nilai-nilai keagamaan pribadi yang luhur dan menyampaikannya kepada sesama sebagai cara menjaga moral bangsa, sambil menghargai perayaan hari besar nasional.
NO. 319
Link Soal
Kebijakan pemerintah yang mendukung industri dalam negeri merupakan wujud nyata dari upaya…
A
Globalisasi.
B
Liberalisasi Ekonomi.
C
Nasionalisme Ekonomi.
D
Kapitalisme.
E
Proteksionisme.
NO. 320
Link Soal
Indonesia menghadapi dilema antara menjaga identitas nasional yang kokoh dan mengakomodasi tuntutan otonomi daerah yang semakin kuat, terutama dalam isu pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian budaya lokal. Dalam konteks ini, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada situasi di mana aspirasi masyarakat lokal terhadap pemanfaatan sumber daya alam tertentu bertentangan dengan kebijakan nasional yang dianggap lebih mengutamakan kepentingan industri besar.
Sebagai ASN yang menjunjung tinggi nilai nasionalisme Pancasila, tindakan paling tepat yang seharusnya diambil adalah:
A
Mengutamakan pemenuhan aspirasi masyarakat lokal sepenuhnya karena ASN bertugas melayani rakyat di daerah tersebut.
B
Mematuhi kebijakan nasional secara mutlak dan mengabaikan tuntutan masyarakat lokal demi menjaga stabilitas dan kesatuan bangsa.
C
Menganalisis kebijakan nasional dan aspirasi lokal secara komprehensif, kemudian mengusulkan formulasi kebijakan yang mengintegrasikan kedua kepentingan dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan.
D
Menjadi mediator pasif antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal, tanpa memberikan rekomendasi konkrit, agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.
E
Mendorong masyarakat lokal untuk menolak kebijakan pusat secara damai, jika kebijakan tersebut dinilai merugikan kearifan lokal.