Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 33. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 321
Link Soal
Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan usulan mengenai dasar negara Indonesia. Manakah di bawah ini yang BUKAN termasuk dalam usulan tersebut?
A
Demokrasi
B
Kekeluargaan
C
Perikemanusiaan
D
Kesejahteraan sosial
E
Kebangsaan
NO. 322
Link Soal
Reunifikasi Jerman pada tahun 1990 membawa tantangan tersendiri bagi wilayah bekas Jerman Timur. Kebijakan ekonomi utama yang diterapkan untuk mengatasi ketertinggalan Jerman Timur saat itu adalah...
A
Nasionalisasi aset swasta
B
Rehabilitasi perekonomian
C
Penutupan investasi asing
D
Penerapan sistem ekonomi terpusat
E
Pembatasan perdagangan bebas
NO. 323
Link Soal
Organisasi pergerakan nasional yang didirikan oleh Tiga Serangkai (Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat) yang secara tegas menyatakan tujuan kemerdekaan Indonesia adalah...
A
Budi Utomo
B
Sarekat Islam
C
Indische Partij
D
Perhimpunan Indonesia
E
Partai Nasional Indonesia
NO. 324
Link Soal
Di tengah keberagaman, ada kelompok yang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Jika Anda seorang pemimpin daerah, tindakan paling tepat untuk mengatasi potensi konflik ini dan menjaga nasionalisme adalah ...
A
Menerapkan aturan yang sama untuk semua kelompok tanpa terkecuali
B
Meminta pemerintah pusat untuk mengawasi kelompok-kelompok tersebut
C
Melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat dan menyosialisasikan pentingnya persatuan nasional
D
Melarang kelompok-kelompok tersebut untuk mengadakan kegiatan mereka
E
Menetapkan peraturan yang memihak salah satu kelompok terbesar di daerah tersebut
NO. 325
Link Soal
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional.
Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.
NO. 326
Link Soal
Siapakah tokoh pahlawan nasional yang memimpin perlawanan rakyat dalam Perang Tapanuli di Sumatera Utara?
A
Panglima Polim
B
Thomas Matulessi
C
Mohammad Shahab
D
Sisingamangaraja XII
E
Peto Syarif
NO. 327
Link Soal
Indonesia menghadapi dilema antara menjaga identitas nasional yang kokoh dan mengakomodasi tuntutan otonomi daerah yang semakin kuat, terutama dalam isu pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian budaya lokal. Dalam konteks ini, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada situasi di mana aspirasi masyarakat lokal terhadap pemanfaatan sumber daya alam tertentu bertentangan dengan kebijakan nasional yang dianggap lebih mengutamakan kepentingan industri besar.
Sebagai ASN yang menjunjung tinggi nilai nasionalisme Pancasila, tindakan paling tepat yang seharusnya diambil adalah:
A
Mengutamakan pemenuhan aspirasi masyarakat lokal sepenuhnya karena ASN bertugas melayani rakyat di daerah tersebut.
B
Mematuhi kebijakan nasional secara mutlak dan mengabaikan tuntutan masyarakat lokal demi menjaga stabilitas dan kesatuan bangsa.
C
Menganalisis kebijakan nasional dan aspirasi lokal secara komprehensif, kemudian mengusulkan formulasi kebijakan yang mengintegrasikan kedua kepentingan dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan.
D
Menjadi mediator pasif antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal, tanpa memberikan rekomendasi konkrit, agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.
E
Mendorong masyarakat lokal untuk menolak kebijakan pusat secara damai, jika kebijakan tersebut dinilai merugikan kearifan lokal.
NO. 328
Link Soal
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan beberapa kali sidang setelah proklamasi. Sidang ketiga yang membahas pembentukan Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat dilaksanakan pada...
A
19 Agustus 1945
B
21 Agustus 1945
C
24 Agustus 1945
D
22 Agustus 1945
E
26 Agustus 1945
NO. 329
Link Soal
Sebuah negara berkembang dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah menghadapi dilema. Di satu sisi, investasi asing dari perusahaan multinasional (MNC) sangat dibutuhkan untuk percepatan pembangunan ekonomi, namun seringkali disertai dengan syarat-syarat yang kurang menguntungkan bagi kepentingan nasional jangka panjang dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Di sisi lain, arus informasi dan budaya global melalui media digital mengikis identitas lokal di kalangan generasi muda, menimbulkan kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai kebangsaan.
Sebagai seorang pejabat negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme Pancasila, bagaimana pendekatan terbaik yang harus diambil pemerintah untuk mengatasi tantangan tersebut secara komprehensif?
A
Memprioritaskan penarikan investasi asing tanpa negosiasi ulang syarat-syarat yang lebih adil, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi akan secara otomatis memperkuat ketahanan budaya dan identitas nasional.
B
Menghentikan seluruh investasi asing dan membatasi akses budaya global secara ketat untuk melindungi kedaulatan ekonomi dan identitas budaya, meskipun berisiko memperlambat laju pembangunan nasional.
C
Mendorong negosiasi ulang kontrak investasi asing yang berkeadilan, memaksimalkan transfer teknologi dan kearifan lokal, serta secara simultan menggalakkan pendidikan karakter, literasi digital kritis, dan penguatan ekspresi budaya nasional melalui platform digital.
D
Menyerahkan sepenuhnya keputusan investasi kepada mekanisme pasar global dan membiarkan masyarakat secara mandiri menyaring pengaruh budaya asing tanpa campur tangan aktif dari pemerintah.
E
Mengandalkan bantuan dan arahan dari lembaga-lembaga internasional untuk mengelola sumber daya dan mengadopsi model pembangunan negara maju, sambil berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik semata.
NO. 330
Link Soal
Salah satu keputusan penting yang dihasilkan dalam Sidang Kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 adalah...
A
Pemilihan presiden dan wakil presiden
B
Penetapan dan pengesahan UUD 1945
C
Pembentukan Badan Komite Nasional sebagai pembantu presiden
D
Penetapan 12 kementerian untuk membantu tugas presiden
E
Penetapan dan pengesahan pembukaan UUD 1945