Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 34. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 331
Link Soal
Pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah pendudukan Jepang mengumumkan pembentukan badan khusus untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, yaitu...
A
PPKI (Dokuritsu Junbi Iinkai)
B
BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai)
C
PETA (Pembela Tanah Air)
D
Putera (Pusat Tenaga Rakyat)
E
Chuo Sangi In
NO. 332
Link Soal
Berikut ini yang BUKAN merupakan unsur-unsur pembentuk nasionalisme Indonesia adalah...
A
Kesatuan wilayah
B
Kesatuan nasib
C
Kesamaan ras dan keturunan
D
Kesatuan budaya
E
Kesatuan cita-cita
NO. 333
Link Soal
Di tengah arus globalisasi dan digitalisasi yang pesat, generasi muda Indonesia dihadapkan pada dilema antara identitas nasional dan pengaruh budaya asing. Bagaimana nasionalisme Pancasila seharusnya diinternalisasikan agar tetap relevan dan kokoh, sekaligus mampu mengadopsi kemajuan global tanpa kehilangan jati diri bangsa?
A
Mengintensifkan program pertukaran budaya dengan negara lain untuk memperkenalkan budaya lokal dan menyerap budaya asing yang positif.
B
Memperketat filter terhadap konten asing di media sosial dan menggalakkan penggunaan produk serta konten lokal secara masif.
C
Membangun kesadaran kritis melalui pendidikan multikultural dan literasi digital, menekankan nilai-nilai Pancasila sebagai filter adaptif.
D
Menghidupkan kembali tradisi gotong royong dan musyawarah dalam setiap sendi kehidupan masyarakat sebagai benteng utama.
E
Mendorong generasi muda untuk berprestasi di kancah internasional sebagai bentuk kebanggaan dan pembuktian eksistensi bangsa.
NO. 334
Link Soal
KTT Gerakan Non-Blok ke-16 pada tahun 2012 diselenggarakan di kota...
A
Jakarta, Indonesia
B
Beograd, Yugoslavia
C
Teheran, Iran
D
Kuala Lumpur, Malaysia
E
Karakas, Venezuela
NO. 335
Link Soal
Nasionalisme Indonesia pasca-reformasi menghadapi tantangan kompleks, salah satunya adalah bagaimana menyelaraskan kepentingan globalisasi yang mendorong kemajuan ekonomi dengan pelestarian identitas dan kearifan lokal yang beragam. Apabila seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada situasi di mana sebuah proyek infrastruktur vital nasional yang didanai asing berpotensi menggusur situs adat yang sakral dan merusak ekosistem lokal, sementara proyek tersebut menjanjikan ribuan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi daerah, tindakan yang paling mencerminkan implementasi nasionalisme Pancasila yang utuh adalah...
A
Memprioritaskan keberlanjutan proyek dengan alasan demi kepentingan nasional yang lebih besar, seraya menyediakan kompensasi finansial yang memadai bagi masyarakat adat.
B
Menolak keras proyek tersebut demi menjaga kelestarian situs adat dan lingkungan, meskipun harus mengorbankan potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
C
Mendorong dialog multisektoral untuk mencari solusi inovatif yang memungkinkan proyek berjalan dengan modifikasi, meminimalkan dampak negatif terhadap situs adat dan ekosistem, serta memberdayakan masyarakat lokal melalui partisipasi aktif dan berbagi manfaat.
D
Mengajukan usulan untuk memindahkan lokasi proyek ke daerah lain yang tidak memiliki situs adat, meskipun hal tersebut dapat menunda proyek dan meningkatkan biaya.
E
Bersikap netral dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada mekanisme pasar atau negosiasi antara investor dan masyarakat tanpa campur tangan aktif pemerintah daerah.
NO. 336
Link Soal
Di tengah arus globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, ideologi transnasional yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila semakin mudah menyebar, berpotensi mengikis rasa nasionalisme terutama di kalangan generasi muda. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkomitmen pada pengamalan Pancasila, langkah strategis apakah yang paling efektif untuk membentengi dan memperkuat nasionalisme Pancasila di era ini?
A
Mengadakan kampanye masif literasi digital dan pendidikan Pancasila berbasis kontekstualisasi masalah kekinian, dengan melibatkan berbagai platform media sosial dan kolaborasi lintas sektoral.
B
Meningkatkan pengawasan dan pemblokiran terhadap situs atau konten yang terindikasi menyebarkan ideologi radikal atau transnasional yang anti-Pancasila.
C
Menekankan pentingnya mempelajari sejarah perjuangan bangsa dan tokoh-tokoh pahlawan kepada generasi muda melalui kurikulum formal dan kegiatan ekstrakurikuler.
D
Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam forum-forum dialog kebangsaan yang membahas tantangan nasionalisme di era digital serta mencari solusi bersama.
E
Fokus pada penguatan nilai-nilai keagamaan dan adat istiadat sebagai benteng moral utama agar masyarakat tidak mudah terpengaruh ideologi asing.
NO. 337
Link Soal
Pada prosesi pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dilaksanakan secara bersamaan di Belanda dan Indonesia pada 27 Desember 1949, terdapat pembagian delegasi. Siapakah tokoh yang ditunjuk untuk mewakili Kerajaan Belanda dalam upacara yang berlangsung di Yogyakarta?
A
Dr. Joseph Luns
B
A.H.J. Lovink
C
Ratu Yuliana
D
Van Maarseveen
E
Elsworth Bunker
NO. 338
Link Soal
Tokoh bangsa yang mengemban jabatan ganda sebagai Wakil Ketua BPUPKI sekaligus memimpin kantor tata usaha atau sekretariat badan tersebut adalah...
A
Raden Pandji Soeroso
B
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
C
Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo
D
Moh. Hatta
E
Moh. Yamin
NO. 339
Link Soal
Dalam proses pemilihan lambang negara, salah satu desain ditolak karena dianggap memiliki unsur pengaruh pendudukan Jepang (sinar matahari). Desain yang ditolak tersebut adalah karya dari...
A
Ir. Soekarno
B
Sultan Hamid II
C
Mohammad Hatta
D
Mohammad Yamin
E
Ahmad Soebardjo
NO. 340
Link Soal
Di tengah tantangan globalisasi, bagaimana peran pemerintah dan masyarakat untuk menjaga identitas budaya Indonesia tanpa menolak pengaruh positif dari luar?
A
Melarang masuknya budaya asing ke Indonesia secara total
B
Mempromosikan budaya lokal dan menciptakan ruang kolaborasi budaya yang positif
C
Menggantikan budaya lokal dengan budaya asing yang lebih modern
D
Mewajibkan seluruh masyarakat untuk mengikuti satu jenis budaya saja
E
Menetapkan aturan ketat yang melarang masyarakat untuk mengakses media asing