Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 34. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 331
Link Soal
Panitia Sembilan dibentuk untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Manakah di antara kombinasi tokoh berikut yang semuanya merupakan anggota dari Panitia Sembilan?
A
Ir. Soekarno, Moh. Hatta, dan Ahmad Soebarjo
B
Mr. Soepomo, Dr. Radjiman Wideodiningrat, dan Sukarni
C
Ki Hajar Dewantara, Ernest Douwes Dekker, dan Tjipto Mangoenkoesoemo
D
Sutan Sjahrir, Amir Sjarifuddin, dan Tan Malaka
E
Fatmawati, Sayuti Melik, dan Laksamana Maeda
NO. 332
Link Soal
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, khususnya pada masa Konstitusi RIS, Presiden memiliki kekuasaan yang 'tidak dapat diganggu gugat'. Konsep ini menunjukkan bahwa pada masa tersebut kedudukan Presiden adalah sebagai...
A
Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab pada parlemen
B
Kepala Negara simbolis, sementara tanggung jawab pemerintahan ada pada menteri
C
Pemimpin partai politik pemenang pemilu
D
Diktator yang memiliki kekuasaan tak terbatas
E
Ketua parlemen merangkap eksekutif
NO. 333
Link Soal
Di era digital yang penuh disrupsi, 'Forum Pemuda Merdeka' (FPM) dihadapkan pada tantangan pelik. Anggota FPM, yang terdiri dari berbagai latar belakang suku, agama, dan daerah, ingin menjaga semangat kebangsaan tetap menyala. Namun, sebagian dari mereka lebih sering terlibat dalam tren global yang mendominasi media sosial, bahkan terkesan kurang peduli dengan narasi perjuangan kemerdekaan atau kekayaan budaya lokal. Ada pula kelompok minoritas di FPM yang merasa identitas keagamaannya kurang terwadahi dalam diskusi kebangsaan, sementara kelompok mayoritas tanpa sengaja seringkali mengedepankan perspektif agamanya dalam setiap pembahasan isu nasional. Ketua FPM mengingatkan bahwa persatuan yang dirajut Budi Utomo dan Sumpah Pemuda adalah fondasi yang harus terus diadaptasi, bukan hanya dihafal. Ia juga menekankan bahwa nasionalisme bukan berarti menafikan keberagaman, melainkan merangkulnya dalam bingkai NKRI.
Berdasarkan narasi di atas, pendekatan strategis yang paling komprehensif untuk diterapkan oleh 'Forum Pemuda Merdeka' guna memperkuat nasionalisme, menjaga identitas bangsa di tengah arus globalisasi, dan mewujudkan moderasi beragama adalah...
A
Menginisiasi program 'Bhinneka Digital' yang memfasilitasi diskusi kritis tentang konten global, mengenalkan kembali kekayaan budaya dan narasi sejarah lokal melalui platform digital interaktif, serta mengadakan forum dialog lintas iman secara berkala untuk memperkuat pemahaman dan toleransi.
B
Meningkatkan kesadaran akan kewajiban membela negara di garda depan, mengadakan pelatihan fisik dan mental untuk menghadapi ancaman asing, serta secara tegas menolak segala bentuk paham transnasional yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila.
C
Memperbanyak publikasi kutipan tokoh-tokoh nasional di media sosial, mengadakan lomba mengenakan pakaian adat, dan mendorong anggota untuk lebih aktif menyuarakan pandangan keagamaan masing-masing agar merasa diakui.
D
Membatasi akses anggota terhadap media sosial asing, fokus hanya pada konten-konten kebangsaan murni, dan membentuk satu wadah tunggal bagi semua agama untuk menyamakan persepsi dalam bernegara demi menghindari friksi.
E
Mengintensifkan pembelajaran sejarah perjuangan bangsa melalui seminar dan kunjungan museum, serta menyerahkan urusan moderasi beragama sepenuhnya kepada pemuka agama agar tidak mencampuri urusan negara.
NO. 334
Link Soal
Sejarah mencatat bahwa BPUPKI resmi dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Tanggal berapakah pembubaran tersebut dilakukan?
A
29 Mei 1945
B
1 Juni 1945
C
22 Juni 1945
D
7 Agustus 1945
E
18 Agustus 1945
NO. 335
Link Soal
Konsep politik luar negeri Indonesia yang 'Bebas Aktif' pertama kali dicetuskan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. Dalam pidato bersejarahnya, beliau menguraikan posisi Indonesia di tengah konflik Blok Barat dan Blok Timur. Apa judul pidato tersebut?
A
Indonesia Menggugat
B
Mendayung di Antara Dua Karang
C
Di Bawah Bendera Revolusi
D
Jalannya Revolusi Kita
E
Penemuan Kembali Revolusi Kita
NO. 336
Link Soal
KTT Gerakan Non-Blok (GNB) ke-10 yang diselenggarakan di Jakarta menghasilkan beberapa kesepakatan penting yang dikenal sebagai 'Pesan Jakarta'. Manakah di antara pernyataan berikut yang BUKAN merupakan hasil dari KTT tersebut?
A
Penolakan terhadap konsep HAM yang didiktekan oleh negara tertentu
B
Keprihatinan mendalam atas beban utang negara-negara berkembang
C
Penyerahan jabatan ketua GNB sebelumnya dari Presiden Soeharto kepada Presiden Kolombia
D
Desakan untuk reformasi ekonomi dunia guna memperkuat peran PBB
E
Seruan pengalihan anggaran militer untuk pembangunan ekonomi dan sosial
NO. 337
Link Soal
Di masa pergerakan nasional, terdapat organisasi politik yang bersifat inklusif karena membuka keanggotaannya bagi kaum Indo-Belanda dan Pribumi tanpa membedakan ras. Organisasi tersebut adalah...
A
Budi Utomo
B
Indische Partij
C
Sarekat Islam
D
PNI
E
Partai Syarikat Islam Indonesia
NO. 338
Link Soal
Isu perbatasan seringkali menjadi dilema antara kedaulatan dan hubungan tetangga. Strategi "Jalan Tengah" yang paling tepat dalam diplomasi perbatasan adalah ...
A
Operasi militer ofensif ke wilayah sengketa
B
Kombinasi patroli keamanan rutin dan negosiasi diplomatik intensif
C
Menerapkan pengelolaan bersama (joint management) tanpa batas waktu
D
Isolasi total wilayah perbatasan dari interaksi luar
E
Mengalah demi menjaga perasaan negara tetangga
NO. 339
Link Soal
Sebagai representasi dari berbagai wilayah di Indonesia, anggota PPKI awalnya ditetapkan berjumlah...
A
9 orang
B
62 orang
C
21 orang
D
45 orang
E
8 orang
NO. 340
Link Soal
Pemerintah daerah 'X' mengeluarkan kebijakan yang secara eksklusif memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk semua posisi strategis di sektor industri baru, dengan alasan 'melindungi kepentingan putra daerah'. Kebijakan ini menimbulkan potensi protes dari warga negara Indonesia di luar daerah 'X' yang merasa haknya untuk bekerja di mana saja di wilayah NKRI terbatasi, serta berpotensi menghambat investasi dan pemerataan ekonomi nasional.
Apabila ditinjau dari perspektif nasionalisme Pancasila, tindakan pemerintah daerah 'X' tersebut paling utama bertentangan dengan prinsip apa dan mengapa?
A
Sila kedua Pancasila, karena kebijakan tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia warga negara Indonesia yang bukan 'putra daerah'.
B
Sila ketiga Pancasila, karena mengedepankan primordialisme lokal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa serta mengabaikan identitas keindonesiaan.
C
Sila keempat Pancasila, karena keputusan tersebut tidak mencerminkan musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di tingkat nasional.
D
Sila kelima Pancasila, karena menciptakan ketidakadilan ekonomi dan kesempatan kerja yang tidak merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
E
Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, karena tidak mendukung perwujudan kemerdekaan yang berdaulat dalam bingkai negara kesatuan.