Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 34. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 331
Link Soal
Komodo (Varanus komodoensis) merupakan fauna endemik Indonesia yang dilindungi secara internasional. Habitat asli hewan ini berada di Provinsi...
A
Nusa Tenggara Timur
B
Nusa Tenggara Barat
C
Bali
D
Maluku
E
Sulawesi Selatan
NO. 332
Link Soal
Pada masa awal kemerdekaan, sebelum terbentuknya lembaga legislatif daerah, tugas mengatur rumah tangga daerah dijalankan oleh suatu badan yang disebut ...
A
Komite Nasional Indonesia Daerah
B
Komite Nasional Indonesia Merdeka
C
Komite Nasional Perbantuan Daerah
D
Komite Daerah
E
Komite Daerah Perbantuan Nasional
NO. 333
Link Soal
Peristiwa "Bandung Lautan Api" (1946) dimana rakyat membakar rumah mereka sendiri menyiratkan nilai nasionalisme radikal, yaitu ...
A
Rela berkorban harta benda demi kehormatan agar wilayah tidak dipakai musuh
B
Upaya mencari perhatian dunia internasional dengan aksi ekstrem
C
Tanda keputusasaan karena kalah persenjataan
D
Menghindari konfrontasi fisik karena takut berperang
E
Strategi menunggu bantuan asing datang
NO. 334
Link Soal
BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dipimpin oleh seorang tokoh senior pergerakan nasional, yaitu...
A
Ir. Soekarno
B
Drs. Moh. Hatta
C
Mr. Muhammad Yamin
D
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
E
Sutan Syahrir
NO. 335
Link Soal
Pasca-kemerdekaan, fondasi nasionalisme Indonesia banyak dibentuk oleh perjuangan melawan kolonialisme yang menekankan persatuan dan anti-penjajahan. Dalam konteks Indonesia saat ini yang menghadapi tantangan disrupsi teknologi dan polarisasi sosial, interpretasi nasionalisme yang paling relevan untuk menjaga persatuan bangsa adalah...
A
Mempertahankan nilai-nilai tradisional dan menolak segala bentuk pengaruh asing yang dianggap tidak sesuai dengan budaya luhur bangsa.
B
Mengutamakan kepentingan ekonomi nasional di atas segalanya, bahkan jika harus mengorbankan kerjasama internasional.
C
Mengedepankan semangat persatuan melalui penguatan identitas lokal yang beragam sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas nasional.
D
Mengintegrasikan semangat persatuan dan kebanggaan akan warisan budaya dengan keterbukaan terhadap inovasi serta kerjasama global yang berlandaskan Pancasila untuk kemajuan bangsa.
E
Fokus pada pembangunan infrastruktur dan stabilitas politik agar Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat di kancah internasional.
NO. 336
Link Soal
Sebagai pemimpin komunitas di wilayah majemuk, Anda menyadari adanya gesekan sosial akibat perbedaan etnis. Strategi inklusif apa yang paling efektif untuk meredam potensi konflik tersebut dan memperkuat kohesi sosial?
A
Meminimalisir interaksi antar-etnis dengan membuat kegiatan terpisah
B
Memfasilitasi kolaborasi lintas budaya dalam satu event bersama untuk membangun kesepahaman
C
Menganjurkan segregasi wilayah tempat tinggal berdasarkan suku
D
Menyerahkan urusan kerukunan sepenuhnya kepada aparat keamanan tanpa intervensi komunitas
E
Menonjolkan satu budaya dominan sebagai standar pergaulan komunitas
NO. 337
Link Soal
Dalam menjaga nilai-nilai nasionalisme, pendidikan di Indonesia mengajarkan mata pelajaran yang berfokus pada sejarah perjuangan bangsa. Tujuan utama dari pengajaran sejarah perjuangan kemerdekaan adalah ...
A
agar generasi muda mengetahui penderitaan masa lalu tanpa belajar dari pengalaman
B
untuk membuat generasi muda membenci negara-negara lain
C
membangun kebanggaan dan rasa cinta tanah air melalui pemahaman terhadap perjuangan para pahlawan
D
memperkenalkan ide-ide budaya dari bangsa lain
E
membuat generasi muda melupakan budaya lokal
NO. 338
Link Soal
Kabinet manakah yang tercatat dalam sejarah sebagai kabinet pertama yang dibentuk berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 1955?
A
Kabinet Burhanuddin Harahap
B
Kabinet Djuanda
C
Kabinet Ali Sastroamidjojo II
D
Kabinet Wilopo
E
Kabinet Natsir
NO. 339
Link Soal
Di era otonomi daerah dan globalisasi, sebuah pemerintah kabupaten sedang merancang Peraturan Daerah (Perda) yang secara tegas membatasi masuknya produk dan investasi dari luar wilayah kabupaten, bahkan dari provinsi lain di Indonesia, dengan alasan untuk melindungi perekonomian lokal dan identitas budaya setempat. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpegang teguh pada nilai nasionalisme dan persatuan bangsa, bagaimana Anda seharusnya menyikapi rancangan Perda tersebut?
A
Mendukung penuh rancangan Perda tersebut sebagai bentuk konkret implementasi kedaulatan daerah dan keberpihakan terhadap ekonomi lokal.
B
Menolak secara mutlak Perda tersebut karena setiap pembatasan antar-wilayah di Indonesia akan merusak integrasi ekonomi nasional dan mengikis semangat persatuan.
C
Mengusulkan kajian mendalam terhadap Perda tersebut dengan melibatkan pakar hukum tata negara dan ekonomi nasional untuk memastikan bahwa Perda tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, serta mencari solusi yang harmonis antara kepentingan lokal dan nasional.
D
Membiarkan Perda tersebut karena merupakan kewenangan otonomi daerah, tanpa perlu intervensi dari ASN yang bukan bagian dari pemerintah daerah tersebut.
E
Mengadvokasi agar Perda tersebut dijadikan contoh bagi daerah lain untuk memperkuat identitas dan ekonomi lokal masing-masing, sebagai wujud keberagaman Indonesia.
NO. 340
Link Soal
Penerapan kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) bertujuan memberikan kemandirian kepada daerah. Namun, fenomena ini kerap memunculkan "Raja-raja kecil" atau peraturan daerah yang bertentangan dengan kebijakan nasional, yang berpotensi mengganggu integrasi bangsa. Langkah strategis apa yang harus diambil pemerintah pusat untuk menyelaraskan otonomi tanpa mematikan kreativitas daerah?
A
Menarik kembali seluruh kewenangan daerah ke pusat (Resentralisasi) demi stabilitas keamanan.
B
Menerbitkan regulasi payung dan pedoman umum (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) agar kebijakan daerah tetap segaris dengan visi nasional.
C
Memberikan kebebasan mutlak kepada daerah untuk membuat aturan apapun tanpa campur tangan pusat.
D
Menghapus sistem pemerintahan daerah dan menggantinya dengan sistem penunjukan langsung dari pusat.
E
Menyerahkan urusan vital seperti pertahanan dan kebijakan moneter sepenuhnya kepada daerah agar mandiri.