Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 35. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 341
Link Soal
Ketergantungan Indonesia pada energi fosil yang tidak terbarukan mengancam kedaulatan energi masa depan. Sebagai wujud nasionalisme visioner (berorientasi masa depan), kebijakan apa yang harus diprioritaskan pemerintah?
A
Meningkatkan eksploitasi batu bara secara masif selagi harga pasar dunia tinggi.
B
Melakukan transisi energi dengan mempercepat investasi pada Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti surya dan panas bumi.
C
Melarang masyarakat menggunakan teknologi alternatif yang dapat mengganggu industri migas.
D
Mempertahankan subsidi BBM fosil sebesar-besarnya demi popularitas politik semata.
E
Menyerahkan seluruh aset energi negara kepada perusahaan multinasional yang lebih canggih.
NO. 342
Link Soal
Seorang ilmuwan asal Perancis bernama George Coedes menjadi sosok penting dalam sejarah Nusantara karena jasanya merekonstruksi keberadaan kerajaan maritim besar di Palembang yang sempat terlupakan. Nama kerajaan yang dimaksud adalah...
A
Kerajaan Kutai
B
Kerajaan Tarumanegara
C
Kerajaan Majapahit
D
Kerajaan Sriwijaya
E
Kerajaan Banten
NO. 343
Link Soal
Perlawanan rakyat Aceh melawan kolonialisme Belanda melibatkan banyak tokoh pejuang legendaris. Berikut ini pahlawan yang TIDAK termasuk dalam daftar tokoh Perang Aceh adalah...
A
Teuku Umar
B
Dewi Sartika
C
Panglima Polim
D
Teuku Cik Ditiro
E
Cut Nyak Dien
NO. 344
Link Soal
Pemerintah daerah "X" mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang menekankan penggunaan bahasa daerah dan promosi budaya lokal secara eksklusif dalam setiap kegiatan resmi serta kurikulum pendidikan. Ranperda ini bahkan mengusulkan pembatasan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik tertentu dengan alasan untuk melestarikan identitas lokal yang terancam punah. Namun, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran sebagian masyarakat terkait potensi disintegrasi dan melemahnya semangat persatuan bangsa.
Bagaimana seharusnya pemerintah pusat menyikapi inisiatif kebijakan pemerintah daerah "X" tersebut dalam kerangka nilai-nilai Pancasila dan prinsip nasionalisme Indonesia?
A
Mendukung penuh Ranperda tersebut sebagai bentuk otonomi daerah dan keberagaman budaya yang merupakan kekayaan bangsa.
B
Menolak tegas Ranperda tersebut karena dianggap mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta mengabaikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
C
Melakukan dialog dengan pemerintah daerah "X" untuk mencari titik temu yang dapat mengakomodasi pelestarian budaya lokal tanpa mengorbankan persatuan nasional dan kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.
D
Menginstruksikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengembangkan kurikulum nasional yang lebih inklusif terhadap budaya lokal di seluruh Indonesia.
E
Membiarkan Ranperda tersebut disahkan, namun meminta masyarakat untuk tetap menjunjung tinggi Bahasa Indonesia dan simbol negara lainnya secara sukarela.
NO. 345
Link Soal
Di bawah ini perjanjian yang timbul dari Perang Dunia I, kecuali ....
A
Perjanjian Versailles
B
Perjanjian St. Germani)
C
Perjanjian Neulily
D
Perjanjian Trianon
E
Perjanjian Postdam
NO. 346
Link Soal
Perjanjian Renville dianggap sangat merugikan Indonesia karena wilayah RI menjadi semakin sempit. Hal ini disebabkan oleh adanya pengakuan terhadap...
A
Garis Demarkasi Van Mook
B
Zona Ekonomi Eksklusif Belanda
C
Negara Sumatera Timur
D
Wilayah Indonesia Timur sebagai negara berdaulat
E
Batas Laut Teritorial
NO. 347
Link Soal
Peristiwa 'Bill of Rights' tahun 1689 di Inggris merupakan tonggak sejarah demokrasi dunia. Peristiwa ini menandai perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan, yaitu pergeseran kekuasaan dari...
A
Parlemen ke Presiden
B
Raja (Monarki Absolut) ke Parlemen (Monarki Konstitusional)
C
Gereja ke Negara
D
Kaum Bangsawan ke Kaum Buruh
E
Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah
NO. 348
Link Soal
Perjuangan pembebasan Irian Barat melibatkan diplomasi internasional melalui PBB. Pada tanggal berapakah PBB secara resmi menyerahkan otoritas administrasi Irian Barat kepada pemerintah Indonesia?
A
1 Mei 1963
B
17 Agustus 1962
C
30 September 1962
D
19 Desember 1961
E
1 Oktober 1962
NO. 349
Link Soal
Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, Indonesia dihadapkan pada dilema global ketika pandemi COVID-19 memunculkan desakan kuat untuk memprioritaskan kepentingan nasional secara absolut, termasuk potensi pembatasan ketat terhadap impor vaksin dan alat kesehatan demi melindungi kedaulatan dan ekonomi bangsa. Di sisi lain, komunitas internasional menyerukan solidaritas global dan kerja sama lintas batas untuk mengatasi krisis kesehatan bersama. Dalam konteks ini, manakah sikap yang paling mencerminkan nasionalisme Pancasila yang utuh dan kontekstual bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN)?
A
Mendukung sepenuhnya pembatasan impor dan memfokuskan sumber daya hanya untuk produksi dalam negeri sebagai manifestasi kemandirian nasional yang mutlak, tanpa melibatkan bantuan eksternal.
B
Mendorong partisipasi aktif Indonesia dalam forum dan inisiatif global untuk kerja sama riset, pengembangan, dan distribusi vaksin, sambil tetap memastikan ketersediaan dan pemerataan akses bagi seluruh rakyat Indonesia.
C
Mengadvokasi sikap netralitas Indonesia dalam isu-isu kesehatan global, dengan fokus utama pada pemulihan ekonomi domestik dan kesejahteraan internal tanpa terlalu banyak terlibat dalam dinamika internasional.
D
Mendesak pemerintah untuk hanya menerima bantuan dari negara-negara sahabat yang memiliki ikatan sejarah atau ideologi yang kuat dengan Indonesia, mengabaikan tawaran dari negara lain yang tidak memiliki koneksi serupa.
E
Menolak segala bentuk bantuan atau kerja sama dengan pihak asing, menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus mampu berdiri sendiri sepenuhnya dalam menghadapi setiap tantangan global, tanpa intervensi apapun.
NO. 350
Link Soal
Setelah konflik berkepanjangan mengenai wilayah Papua Barat, PBB membentuk sebuah badan khusus untuk mengelola masa transisi dan penyerahan kekuasaan dari Belanda kepada Indonesia. Badan yang dimaksud adalah...
A
United Nations Commission for Indonesia (UNCI)
B
United Nations Temporary Executive Administration (UNTEA)
C
Komisi Tiga Negara (KTN)
D
Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI)
E
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)