Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 35. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 341
Link Soal
Haji Samanhudi mendirikan sebuah organisasi di Solo yang menjadi cikal bakal pergerakan ekonomi dan nasionalisme Islam. Nama organisasi tersebut adalah...
A
Muhammadiyah
B
Sarekat Islam
C
Indische Partij
D
Sarekat Dagang Islam
E
Budi Utomo
NO. 342
Link Soal
KTT Gerakan Non-Blok (GNB) ke-10 yang diselenggarakan di Jakarta menghasilkan beberapa kesepakatan penting yang dikenal sebagai 'Pesan Jakarta'. Manakah di antara pernyataan berikut yang BUKAN merupakan hasil dari KTT tersebut?
A
Penolakan terhadap konsep HAM yang didiktekan oleh negara tertentu
B
Keprihatinan mendalam atas beban utang negara-negara berkembang
C
Penyerahan jabatan ketua GNB sebelumnya dari Presiden Soeharto kepada Presiden Kolombia
D
Desakan untuk reformasi ekonomi dunia guna memperkuat peran PBB
E
Seruan pengalihan anggaran militer untuk pembangunan ekonomi dan sosial
NO. 343
Link Soal
Salah satu kebijakan pemerintah untuk memperkuat nasionalisme budaya adalah pelestarian budaya daerah. Bentuk nyata kebijakan ini adalah ...
A
mendorong adopsi budaya luar di seluruh wilayah Indonesia
B
mendukung hanya satu jenis budaya yang diakui sebagai budaya nasional
C
memperkenalkan budaya daerah melalui festival, tari-tarian, dan kuliner tradisional
D
mengurangi anggaran untuk pelestarian budaya lokal
E
membatasi hak masyarakat dalam mengembangkan budaya sendiri
NO. 344
Link Soal
Dalam sidang BPUPKI, istilah 'Pancasila' tidak muncul secara tiba-tiba. Siapakah tokoh yang pertama kali memperkenalkan nama tersebut atas saran seorang ahli bahasa untuk menamai lima dasar negara?
A
Mohammad Yamin
B
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
C
Ir. Soekarno
D
Soepomo
E
Drs. Moh. Hatta
NO. 345
Link Soal
Pemerintah Provinsi X sedang menghadapi dilema. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja, mereka berencana membangun resort pariwisata besar dengan investasi asing dari negara A. Namun, pembangunan ini berpotensi merusak situs sejarah lokal yang kurang dikenal dan menggusur sebagian kecil komunitas adat yang hidup sederhana di sekitar situs tersebut. Pihak investor asing juga mensyaratkan penggunaan tenaga kerja inti dari negara mereka untuk posisi manajerial. Sebagai seorang warga negara yang menjunjung tinggi nasionalisme, tindakan mana yang paling sesuai untuk direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi X dalam menghadapi dilema ini?
A
Menolak seluruh investasi asing tersebut dan mencari sumber pendanaan domestik untuk proyek pariwisata yang lebih kecil dan ramah lingkungan, demi menjaga situs sejarah dan komunitas adat.
B
Menerima investasi dengan tegas menuntut agar situs sejarah dan komunitas adat tidak diganggu gugat, serta mewajibkan investor untuk merekrut seluruh tenaga kerja dari masyarakat lokal, termasuk manajerial.
C
Menerima investasi tersebut sepenuhnya dengan alasan peningkatan pendapatan daerah dan penciptaan lapangan kerja adalah prioritas utama, serta memberikan kompensasi yang layak bagi komunitas adat.
D
Menganalisis ulang secara komprehensif rencana investasi tersebut, memastikan aspek pelestarian situs sejarah dan budaya lokal serta perlindungan komunitas adat menjadi syarat mutlak, sekaligus menegosiasikan klausul penggunaan tenaga kerja lokal secara signifikan hingga posisi strategis, bahkan mempertimbangkan mencari alternatif investor atau skema pembiayaan yang lebih sejalan dengan kepentingan nasional jangka panjang.
E
Mengajukan protes keras kepada pemerintah pusat agar membatalkan proyek investasi tersebut karena dianggap sebagai bentuk penjajahan ekonomi dan budaya oleh negara asing.
NO. 346
Link Soal
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) merupakan badan yang meneruskan pekerjaan BPUPKI. Dalam terminologi bahasa Jepang, lembaga ini dikenal dengan nama...
A
Dokuritsu Junbi Sakai
B
Dokuritsu Junbi Inkai
C
Dokuritsu Junbi Nikai
D
Dokuritsu Junbi Chosakai
E
Dokuritsu Junbi Lakai
NO. 347
Link Soal
Pada masa kolonial Hindia Belanda, pembangunan Jalan Raya Pos (Grote Postweg) dari Anyer hingga Panarukan dilakukan melalui kerja paksa di bawah perintah Gubernur Jenderal...
A
Johannes van den Bosch
B
Herman Willem Daendels
C
Thomas Stamford Raffles
D
Jan Pieterszoon Coen
E
Van der Capellen
NO. 348
Link Soal
Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan pengesahan UUD 1945 dan pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Peristiwa tersebut menunjukan nilai nasionalisme, yakni ...
A
Patriotisme semangat perjuangan
B
Rela berkorban demi bangsa dan negara
C
Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
D
Toleransi antar suku bangsa, agama, dan daerah
E
Kemandirian sebagai suatu negara
NO. 349
Link Soal
Penerapan kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) bertujuan memberikan kemandirian kepada daerah. Namun, fenomena ini kerap memunculkan "Raja-raja kecil" atau peraturan daerah yang bertentangan dengan kebijakan nasional, yang berpotensi mengganggu integrasi bangsa. Langkah strategis apa yang harus diambil pemerintah pusat untuk menyelaraskan otonomi tanpa mematikan kreativitas daerah?
A
Menarik kembali seluruh kewenangan daerah ke pusat (Resentralisasi) demi stabilitas keamanan.
B
Menerbitkan regulasi payung dan pedoman umum (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) agar kebijakan daerah tetap segaris dengan visi nasional.
C
Memberikan kebebasan mutlak kepada daerah untuk membuat aturan apapun tanpa campur tangan pusat.
D
Menghapus sistem pemerintahan daerah dan menggantinya dengan sistem penunjukan langsung dari pusat.
E
Menyerahkan urusan vital seperti pertahanan dan kebijakan moneter sepenuhnya kepada daerah agar mandiri.
NO. 350
Link Soal
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional.
Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.