PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 35. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 341
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional. Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 342
Prinsip 'Ma-Limo' merupakan pedoman moral yang sudah ada di Nusantara sejak masa Kerajaan Singasari. Manakah di bawah ini yang menjelaskan arti dari istilah 'madon' dalam aturan tersebut?
A
Melakukan tindakan pencurian atau mengambil hak orang lain
B
Mengkonsumsi minuman keras hingga kehilangan kesadaran
C
Melakukan kegiatan perjudian yang merugikan
D
Perilaku melacur atau melakukan perbuatan asusila
E
Menghisap candu atau menggunakan narkotika

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 343
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan tonggak sejarah kembalinya Indonesia ke UUD 1945. Salah satu poin utama dari isi dekrit tersebut adalah...
A
Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI)
B
Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup
C
Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950
D
Pembentukan kabinet Dwikora
E
Pelaksanaan pemilihan umum yang dipercepat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 344
Kebijakan 'Sanering' atau pemotongan nilai uang (Gunting Syafrudin) pada tahun 1950 dilakukan saat jabatan Menteri Keuangan dipegang oleh...
A
Ali Sastroamidjojo
B
Sumitro Djojohadikusumo
C
Syafrudin Prawiranegara
D
Iskaq Tjokrohadisurjo
E
Juanda Kartawidjaja

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 345
Republik Indonesia Serikat (RIS) merupakan hasil dari KMB yang tidak bertahan lama. Indonesia secara resmi kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal...
A
27 Desember 1949
B
17 Agustus 1950
C
5 Juli 1959
D
18 Agustus 1945
E
11 Maret 1966

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 346
Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955 memiliki peran strategis bagi bangsa-bangsa di dua benua tersebut. Salah satu tujuan utama penyelenggaraannya adalah...
A
Mendukung salah satu kekuatan blok besar
B
Membentuk pakta pertahanan militer baru
C
Mendorong kerja sama antar bangsa Asia dan Afrika
D
Menetapkan mata uang tunggal bagi negara anggota
E
Membentuk organisasi olahraga bersama

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 347
Sultan Hasanuddin dikenal sebagai sosok pemimpin tangguh dari wilayah Timur Nusantara yang gigih melawan monopoli VOC. Beliau memimpin perjuangan rakyat dari kerajaan...
A
Kerajaan Ternate dan Tidore
B
Kerajaan Gowa dan Tallo
C
Kerajaan Bone
D
Kerajaan Kutai
E
Kerajaan Banjar

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 348
Prinsip "Gotong Royong" merupakan bentuk nyata nasionalisme sehari-hari. Prinsip ini menekankan bahwa ...
A
setiap orang harus hidup mandiri tanpa bantuan orang lain
B
semua pekerjaan harus diselesaikan oleh pemerintah
C
masyarakat bekerja sama dan saling membantu dalam berbagai kegiatan
D
pekerjaan hanya dilakukan oleh kelompok tertentu saja
E
gotong royong hanya diterapkan di daerah pedesaan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 349
Tokoh "Tiga Serangkai" pendiri Indische Partij terdiri dari E.F.E. Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan...
A
H.O.S. Tjokroaminoto
B
Dr. Sutomo
C
Dr. Tjipto Mangunkusumo
D
Ki Hajar Dewantara
E
Haji Samanhudi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 350
Ketika Agresi Militer Belanda II terjadi, Kabinet Hatta menginstruksikan pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) melalui surat mandat yang ditujukan ke dua lokasi strategis, yaitu...
A
Yogyakarta dan Sumatera
B
Bukit Tinggi dan Yogyakarta
C
New Delhi dan Bukit Tinggi
D
New Delhi dan Madura
E
Sumatera dan Irian

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.