Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 35. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 341
Link Soal
Nasionalisme dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika berarti…
A
Menyeragamkan semua perbedaan budaya.
B
Menghapus perbedaan suku dan agama.
C
Mengutamakan persatuan tanpa menghilangkan keberagaman.
D
Mengabaikan perbedaan demi kepentingan negara.
E
Hanya mengakui satu kebudayaan nasional.
NO. 342
Link Soal
Bukti sejarah bahwa nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan sejak masa kerajaan Nusantara terlihat pada Kerajaan Kutai, yaitu berupa...
A
Penyusunan kitab undang-undang kerajaan yang adil
B
Pemberian sedekah sapi kepada para Brahmana
C
Kerja sama maritim dengan kerajaan tetangga
D
Sistem pemilihan raja secara musyawarah
E
Pembangunan candi sebagai tempat ibadah bersama
NO. 343
Link Soal
Dalam filosofi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara, seorang pemimpin harus mampu memberikan dorongan moral dan semangat kepada bawahannya dari belakang. Asas ini dikenal dengan istilah...
A
Ing Ngarso Sung Tulodo
B
Ing Madya Mangun Karso
C
Tut Wuri Handayani
D
Demokrasi Pancasila
E
Bhinneka Tunggal Ika
NO. 344
Link Soal
Akibat pelanggaran Perjanjian Linggarjati oleh Belanda melalui Agresi Militer I, Dewan Keamanan PBB membentuk sebuah komite jasa baik untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda yang dikenal dengan nama...
A
UNCI (United Nations Commission for Indonesia)
B
AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies)
C
KTN (Komisi Tiga Negara)
D
UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority)
E
INTERFET
NO. 345
Link Soal
Dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), Indonesia menganut prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Makna filosofis dari 'memperhatikan kesinambungan kesejahteraan bangsa' dalam pengelolaan SDA adalah...
A
SDA harus dihabiskan secepat mungkin untuk kemakmuran saat ini
B
Kesejahteraan harus dinikmati tidak hanya oleh generasi sekarang, tetapi juga generasi mendatang
C
Mengekspor seluruh bahan mentah untuk devisa negara
D
Menjaga jumlah penduduk agar tetap statis
E
Melarang total penggunaan sumber daya alam
NO. 346
Link Soal
Manakah dari daftar berikut yang TIDAK termasuk dalam Tujuh Keajaiban Dunia Kuno?
A
Mausoleum Mausolus
B
Kolosus di Rodos
C
Gereja Konstantinopel
D
Taman Gantung Babilonia
E
Patung Zeus
NO. 347
Link Soal
Kesepakatan untuk tidak menggunakan kekuatan militer dan sipil guna menghambat perjanjian dagang merupakan salah satu isi dari perjanjian apa?
A
Konvensi London
B
Perjanjian Wina
C
Konvensi Jawa
D
Traktat London
E
Traktat Sumatera
NO. 348
Link Soal
Bagaimana sebaiknya pemerintah dan masyarakat mengelola sumber daya alam dengan bijak untuk menjaga keberlanjutan dan mencerminkan nasionalisme?
A
Mengeksploitasi sumber daya alam sebanyak mungkin untuk meningkatkan pendapatan negara
B
Membangun lebih banyak industri berat di kawasan hutan lindung
C
Menggalakkan program konservasi alam serta menanamkan kesadaran lingkungan di masyarakat
D
Membiarkan perusahaan asing mengambil alih pengelolaan sumber daya alam
E
Memusatkan semua pengelolaan sumber daya alam pada pemerintah pusat
NO. 349
Link Soal
Sidang BPUPKI pertama menjadi wadah bagi para tokoh nasional untuk mengusulkan dasar negara. Tokoh yang menyampaikan rumusan dasar negara dalam sidang tersebut adalah, KECUALI...
A
Mr. Soepomo
B
Mr. Mohammad Yamin
C
Drs. Mohammad Hatta
D
Ir. Soekarno
E
Soepomo, Yamin, dan Soekarno
NO. 350
Link Soal
Penerapan kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) bertujuan memberikan kemandirian kepada daerah. Namun, fenomena ini kerap memunculkan "Raja-raja kecil" atau peraturan daerah yang bertentangan dengan kebijakan nasional, yang berpotensi mengganggu integrasi bangsa. Langkah strategis apa yang harus diambil pemerintah pusat untuk menyelaraskan otonomi tanpa mematikan kreativitas daerah?
A
Menarik kembali seluruh kewenangan daerah ke pusat (Resentralisasi) demi stabilitas keamanan.
B
Menerbitkan regulasi payung dan pedoman umum (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) agar kebijakan daerah tetap segaris dengan visi nasional.
C
Memberikan kebebasan mutlak kepada daerah untuk membuat aturan apapun tanpa campur tangan pusat.
D
Menghapus sistem pemerintahan daerah dan menggantinya dengan sistem penunjukan langsung dari pusat.
E
Menyerahkan urusan vital seperti pertahanan dan kebijakan moneter sepenuhnya kepada daerah agar mandiri.