Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 36. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 351
Link Soal
Siapakah sosok yang dipercaya menjabat sebagai ketua saat Partai Nasional Indonesia (PNI) pertama kali didirikan dengan visi mewujudkan kedaulatan NKRI?
A
Moh. Yamin
B
Ir. Soekarno
C
Achmad Soebardjo
D
Amir Syamsudin
E
Supriyadi
NO. 352
Link Soal
Di sebuah negeri kepulauan bernama Nusantara Jaya, terdapat Provinsi Seruni yang kaya akan sumber daya alam. Namun, belakangan ini, sentimen kedaerahan di Seruni mulai menguat, didorong oleh beberapa tokoh lokal yang merasa kebijakan pemerintah pusat tidak adil dan hanya menguntungkan daerah lain. Mereka sering menyuarakan kepentingan daerah di atas kepentingan nasional, bahkan sampai muncul wacana untuk memisahkan diri jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Pada saat yang sama, masuknya investasi dan budaya asing yang masif tanpa filter yang kuat telah mengikis rasa bangga terhadap produk dan identitas nasional di kalangan generasi muda Seruni. Banyak pemuda lebih mengidolakan budaya luar dan merasa asing dengan nilai-nilai luhur bangsanya sendiri. Berdasarkan narasi tersebut, dampak negatif paling signifikan yang mungkin terjadi akibat situasi di Provinsi Seruni adalah...
A
Munculnya potensi disintegrasi bangsa dan melemahnya persatuan serta kesatuan nasional.
B
Peningkatan konflik horizontal antar suku dan agama di Provinsi Seruni.
C
Terhambatnya laju investasi asing dan pertumbuhan ekonomi di daerah.
D
Penguatan identitas budaya lokal Seruni secara signifikan di kancah global.
E
Rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat terpapar budaya asing.
NO. 353
Link Soal
Siapakah tokoh yang memimpin Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai?
A
Mohammad Yamin
B
Ahmad Soebardjo
C
Dr. Radjiman Wideodiningrat
D
Mr. Soepomo
E
Ir. Soekarno
NO. 354
Link Soal
Berdasarkan sila Persatuan Indonesia, hendaknya kita sebagai warga negara yang baik adalah ….
A
ikut memelihara bermacam-macam kepentingan masyarakat
B
menempatkan kepentingan keluarga di atas kepentingan masyarakat
C
mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan negara
D
menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan
E
menempatkan kepentingan masyarakat dan golongan daripada kepentingan negara
NO. 355
Link Soal
Untuk meredam gejolak politik menjelang akhir kekuasaannya, Presiden Soekarno melakukan perombakan kabinet pada 21 Februari 1966. Apa nama kabinet hasil reshuffle yang dikenal juga dengan sebutan kabinet 100 menteri tersebut?
A
Kabinet Ampera
B
Kabinet Kerja
C
Kabinet Gotong Royong
D
Kabinet Pembangunan
E
Kabinet Dwikora yang Disempurnakan
NO. 356
Link Soal
Dalam perencanaan pembangunan nasional dikenal istilah PJP (Pembangunan Jangka Panjang). Berapakah rentang waktu yang ditetapkan untuk satu periode PJP?
A
5 Tahun
B
10 Tahun
C
15 Tahun
D
20 Tahun
E
25 Tahun
NO. 357
Link Soal
Kapan tepatnya sidang ketiga PPKI dilaksanakan untuk membahas pembentukan Komite Nasional, PNI, dan BKR?
A
18 Agustus 1945
B
19 Agustus 1945
C
21 Agustus 1945
D
22 Agustus 1945
E
23 Agustus 1945
NO. 358
Link Soal
Dampak politik ekonomi liberal pada akhir abad ke-19 menyebabkan migrasi penduduk ke berbagai sektor industri perkebunan berikut, KECUALI...
A
Industri gula
B
Industri kelapa sawit
C
Industri teh
D
Industri kopi
E
Industri tembakau
NO. 359
Link Soal
Di sebuah wilayah perbatasan Indonesia yang sangat heterogen, keberadaan identitas sub-nasional (suku, agama) dan paparan informasi dari negara tetangga kerap menimbulkan tantangan dalam memperkuat identitas kebangsaan Indonesia. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di daerah tersebut, Anda mengamati kecenderungan masyarakat untuk lebih mengutamakan solidaritas etnis atau agama daripada solidaritas kebangsaan.
Tindakan strategis paling efektif yang dapat Anda usulan untuk membendung disintegrasi dan memperkuat nasionalisme Pancasila yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika di tengah masyarakat tersebut adalah...
A
Mengintensifkan pendidikan formal tentang sejarah perjuangan bangsa dan menumbuhkan rasa bangga terhadap simbol-simbol negara melalui kegiatan seremonial di sekolah-sekolah.
B
Memperketat pengawasan terhadap konten media sosial dari negara tetangga dan menerapkan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang menyebarkan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila.
C
Mengadakan forum dialog kebangsaan secara berkala yang melibatkan tokoh agama, adat, pemuda, dan perwakilan masyarakat untuk membahas isu-isu lokal dalam perspektif kebangsaan serta mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam program pembangunan desa.
D
Mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui program bantuan pemerintah dan pengembangan potensi ekonomi lokal untuk mengurangi potensi konflik sosial berbasis identitas.
E
Menyelenggarakan festival budaya lintas suku dan agama yang masif secara rutin untuk menunjukkan keragaman dan menciptakan rasa kebersamaan di antara komunitas.
NO. 360
Link Soal
Pemerintah daerah "X" mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang menekankan penggunaan bahasa daerah dan promosi budaya lokal secara eksklusif dalam setiap kegiatan resmi serta kurikulum pendidikan. Ranperda ini bahkan mengusulkan pembatasan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik tertentu dengan alasan untuk melestarikan identitas lokal yang terancam punah. Namun, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran sebagian masyarakat terkait potensi disintegrasi dan melemahnya semangat persatuan bangsa.
Bagaimana seharusnya pemerintah pusat menyikapi inisiatif kebijakan pemerintah daerah "X" tersebut dalam kerangka nilai-nilai Pancasila dan prinsip nasionalisme Indonesia?
A
Mendukung penuh Ranperda tersebut sebagai bentuk otonomi daerah dan keberagaman budaya yang merupakan kekayaan bangsa.
B
Menolak tegas Ranperda tersebut karena dianggap mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta mengabaikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
C
Melakukan dialog dengan pemerintah daerah "X" untuk mencari titik temu yang dapat mengakomodasi pelestarian budaya lokal tanpa mengorbankan persatuan nasional dan kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.
D
Menginstruksikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengembangkan kurikulum nasional yang lebih inklusif terhadap budaya lokal di seluruh Indonesia.
E
Membiarkan Ranperda tersebut disahkan, namun meminta masyarakat untuk tetap menjunjung tinggi Bahasa Indonesia dan simbol negara lainnya secara sukarela.