PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 36. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 351
Pada 14 November 1945, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Siapakah tokoh yang menggantikan posisi Ir. Soekarno sebagai kepala pemerintahan (Perdana Menteri) saat itu?
A
Moh. Hatta
B
Amir Syarifudin
C
Sutan Syahrir
D
Mr. Ahmad Subardjo
E
Tan Malaka

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 352
Dalam aksi 'pengamanan' Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang, kelompok pemuda tersebut bergerak di bawah pimpinan...
A
Sutan Sjahrir
B
Sukarni
C
Cudanco Subeno
D
Yusuf Kunto
E
Sayuti Melik

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 353
BPUPKI mengawali rangkaian sidangnya dengan agenda utama membahas dasar negara. Secara resmi, sidang pertama tersebut berlangsung pada rentang waktu...
A
28 Mei sampai 1 Juni 1945
B
29 Mei sampai 1 Juni 1945
C
1 Juni sampai 31 Juli 1945
D
29 Mei sampai 31 Mei 1945
E
28 Mei sampai 31 Juni 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 354
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional. Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 355
Pendidikan nasional menghadapi tantangan ganda: mencetak SDM berdaya saing global sekaligus mempertahankan karakter kebangsaan. Bagaimana sebaiknya kurikulum disusun untuk menjawab paradoks ini?
A
Menghapus semua materi berbau asing agar siswa fokus 100% pada wawasan lokal.
B
Menyusun kurikulum adaptif yang memadukan kompetensi global (IPTEK) dengan fondasi nilai Pancasila dan sejarah bangsa.
C
Mengadopsi kurikulum barat sepenuhnya tanpa filter nilai-nilai lokal.
D
Hanya fokus pada pengajaran teknis (hard-skill) dan mengabaikan pendidikan karakter.
E
Membatasi akses siswa terhadap literasi internasional.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 356
Sejarah mencatat pembagian wilayah Kerajaan Mataram menjadi dua otoritas kekuasaan, yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Peristiwa ini terjadi akibat disepakatinya...
A
Perjanjian Bongaya
B
Perjanjian Salatiga
C
Perjanjian Gianti
D
Perjanjian Jepara
E
Perjanjian Linggarjati

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 357
Siapakah tokoh yang memimpin Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) saat lembaga tersebut dibentuk pada 7 Agustus 1945?
A
Mohammad Hatta
B
Ir. Soekarno
C
Mr. Soepomo
D
Dr. Radjiman Wideodiningrat
E
Ahmad Soebardjo

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 358
Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi besar di Indonesia. Pusat pemerintahan atau ibu kota dari provinsi ini berada di...
A
Balikpapan
B
Samarinda
C
Bontang
D
Kutai Kartanegara
E
Penajam Paser Utara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 359
Kerja sama ASEAN mencakup berbagai bidang termasuk ekonomi dan pariwisata. Dimanakah lokasi markas Komite Perdagangan dan Pariwisata ASEAN (ASEAN Committee on Trade and Tourism)?
A
Jakarta, Indonesia
B
Singapura
C
Bangkok, Thailand
D
Kuala Lumpur, Malaysia
E
Manila, Filipina

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 360
Pusat Tenaga Rakyat (Putera) dipimpin oleh tokoh-tokoh yang dikenal dengan sebutan Empat Serangkai. Manakah tokoh berikut yang BUKAN bagian dari kepemimpinan Putera?
A
Dr. Cipto Mangunkusumo
B
Ir. Soekarno
C
M. Hatta
D
Ki Hajar Dewantoro
E
K.H. Mas Mansyur

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.