Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 37. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 361
Link Soal
Benturan Kepentingan dalam Pencegahan Korupsi: Bapak Rudi menjabat sebagai Kepala Divisi Pengadaan di Kementerian X dan merupakan salah satu anggota kunci dalam Panitia Pengadaan proyek infrastruktur senilai triliunan rupiah. Istri Bapak Rudi, Ibu Wati, adalah pemilik sekaligus direktur utama PT Adimulia Jaya, sebuah perusahaan kontraktor yang memiliki kualifikasi untuk mengikuti tender proyek tersebut dan berencana untuk mengajukan penawaran. Situasi ini menimbulkan potensi benturan kepentingan yang serius.
Berdasarkan prinsip-prinsip integritas dan pencegahan korupsi, tindakan paling tepat yang seharusnya diambil oleh Bapak Rudi adalah...
A
Mengundurkan diri dari seluruh proses Panitia Pengadaan proyek tersebut untuk menjamin objektivitas dan menghindari segala potensi benturan kepentingan serta menjaga kepercayaan publik.
B
Melaporkan potensi benturan kepentingan ini kepada atasan dan meminta agar ia tidak dilibatkan dalam rapat atau keputusan spesifik yang terkait langsung dengan PT Adimulia Jaya.
C
Tetap melanjutkan tugasnya di Panitia Pengadaan, namun dengan transparansi penuh kepada semua anggota panitia mengenai hubungan kekerabatannya, dan memastikan semua keputusan diambil secara kolektif.
D
Mendorong istrinya agar PT Adimulia Jaya menunda keikutsertaan dalam tender tersebut hingga Bapak Rudi tidak lagi menjabat di Panitia Pengadaan yang bersangkutan.
E
Mengabaikan potensi benturan kepentingan karena yakin mampu bertindak profesional dan objektif sesuai kode etik ASN, serta meminta anggota panitia lain untuk memantau dirinya.
NO. 362
Link Soal
Dalam proses pemilihan lambang negara, salah satu desain ditolak karena dianggap memiliki unsur pengaruh pendudukan Jepang (sinar matahari). Desain yang ditolak tersebut adalah karya dari...
A
Ir. Soekarno
B
Sultan Hamid II
C
Mohammad Hatta
D
Mohammad Yamin
E
Ahmad Soebardjo
NO. 363
Link Soal
Nasionalisme Indonesia pasca-reformasi menghadapi tantangan kompleks, salah satunya adalah bagaimana menyelaraskan kepentingan globalisasi yang mendorong kemajuan ekonomi dengan pelestarian identitas dan kearifan lokal yang beragam. Apabila seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada situasi di mana sebuah proyek infrastruktur vital nasional yang didanai asing berpotensi menggusur situs adat yang sakral dan merusak ekosistem lokal, sementara proyek tersebut menjanjikan ribuan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi daerah, tindakan yang paling mencerminkan implementasi nasionalisme Pancasila yang utuh adalah...
A
Memprioritaskan keberlanjutan proyek dengan alasan demi kepentingan nasional yang lebih besar, seraya menyediakan kompensasi finansial yang memadai bagi masyarakat adat.
B
Menolak keras proyek tersebut demi menjaga kelestarian situs adat dan lingkungan, meskipun harus mengorbankan potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
C
Mendorong dialog multisektoral untuk mencari solusi inovatif yang memungkinkan proyek berjalan dengan modifikasi, meminimalkan dampak negatif terhadap situs adat dan ekosistem, serta memberdayakan masyarakat lokal melalui partisipasi aktif dan berbagi manfaat.
D
Mengajukan usulan untuk memindahkan lokasi proyek ke daerah lain yang tidak memiliki situs adat, meskipun hal tersebut dapat menunda proyek dan meningkatkan biaya.
E
Bersikap netral dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada mekanisme pasar atau negosiasi antara investor dan masyarakat tanpa campur tangan aktif pemerintah daerah.
NO. 364
Link Soal
Kapan Ir. Soekarno pertama kali menyampaikan pidato tentang konsep dasar negara yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila di hadapan sidang BPUPKI?
A
29 Mei 1945
B
1 Juni 1945
C
22 Juni 1945
D
17 Agustus 1945
E
18 Agustus 1945
NO. 365
Link Soal
Dalam sejarah pergerakan nasional, terdapat organisasi yang dianggap sebagai pelopor partai politik modern pertama di Indonesia karena secara tegas mencantumkan tujuan mencapai kemerdekaan. Organisasi manakah yang dimaksud?
A
Budi Utomo
B
Sarekat Islam
C
Partai Nasional Indonesia
D
Indische Partij
E
Perhimpunan Indonesia
NO. 366
Link Soal
Komodo (Varanus komodoensis) merupakan fauna endemik Indonesia yang dilindungi secara internasional. Habitat asli hewan ini berada di Provinsi...
A
Nusa Tenggara Timur
B
Nusa Tenggara Barat
C
Bali
D
Maluku
E
Sulawesi Selatan
NO. 367
Link Soal
Dalam peraturan Tanam Paksa (Cultuurstelsel), terdapat ketentuan yang mengatur jika terjadi kegagalan panen. Manakah pernyataan yang benar mengenai aturan tersebut sesuai lembaran negara?
A
Kerusakan tanaman akibat hama ditanggung oleh petani
B
Kegagalan panen karena bencana alam akan diganti oleh pemerintah
C
Segala bentuk kerugian panen ditanggung oleh kepala desa
D
Petani wajib mengganti tanaman yang mati dengan bekerja sukarela
E
Pemerintah tidak menanggung risiko apapun dalam proses penanaman
NO. 368
Link Soal
ASEAN diawali dengan Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh lima menteri luar negeri negara peserta konferensi, adapun delegasi dari Singapura adalah ....
A
H. Adam Malik
B
Tun Abdul Razak
C
S. Rajaratman
D
Narsisco Ramos
E
Thanat Khoman
NO. 369
Link Soal
Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Namun, sering kali laut Indonesia terancam oleh aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan oleh kapal asing. Dalam rangka mempertahankan kedaulatan laut, apa tindakan yang paling efektif untuk dilakukan pemerintah?
A
Mengizinkan kapal asing menangkap ikan di perairan Indonesia dengan syarat tertentu
B
Meningkatkan patroli di wilayah laut Indonesia dan menindak tegas kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal
C
Membatasi penggunaan laut hanya untuk kepentingan ekonomi negara lain
D
Menyerahkan pengelolaan laut kepada perusahaan asing
E
Menaikkan harga ikan untuk mengurangi penangkapan ikan secara keseluruhan
NO. 370
Link Soal
Pada masa awal pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), posisi Kepala Staf Umum dipercayakan kepada tokoh yang berjasa besar dalam meletakkan dasar struktur organisasi militer Indonesia, yaitu...
A
Jenderal Soedirman
B
Supriyadi
C
Letjen Oerip Soemoharjo
D
Jenderal Ahmad Yani
E
Jenderal A.H. Nasution