Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 39. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 381
Link Soal
Tragedi Perang Bubat pada masa kejayaan Majapahit bermula dari kesalahpahaman antara Mahapatih Gajah Mada dengan rombongan kerajaan lain. Siapakah raja yang terlibat perselisihan dengan Gajah Mada dalam peristiwa tersebut?
A
Raja Kertanegara (Singasari)
B
Prabu Maharaja Linggabuana (Pajajaran)
C
Raja Jayabaya (Kediri)
D
Sultan Hasanuddin (Gowa)
E
Raden Patah (Demak)
NO. 382
Link Soal
Gerakan Non-Blok (GNB) merupakan organisasi yang dipelopori oleh para pemimpin negara berkembang. Dari tokoh-tokoh berikut, siapakah yang BUKAN merupakan inisiator utama berdirinya GNB?
A
Jawaharlal Nehru
B
Gamal Abdul Nasser
C
Tuanku Abdul Razak
D
Yoseph Broz Tito
E
Ir. Soekarno
NO. 383
Link Soal
Tokoh Presiden Indonesia yang pada masa pemerintahannya mengambil kebijakan untuk mengembalikan nama Irian Jaya menjadi Papua adalah...
A
B.J. Habibie
B
Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
C
Megawati Soekarnoputri
D
Susilo Bambang Yudhoyono
E
Joko Widodo
NO. 384
Link Soal
Sebagai seorang pendidik, langkah apa yang bisa Anda lakukan untuk menyeimbangkan pengaruh budaya asing dengan penanaman nilai-nilai nasionalisme pada siswa?
A
Melarang siswa mengakses media sosial untuk menghindari pengaruh budaya asing
B
Mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam kurikulum sekolah dan mendorong siswa untuk bangga dengan budaya Indonesia
C
Mengadakan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan bahasa asing sebagai pengantar utama
D
Mewajibkan siswa untuk menghafal sejarah perjuangan bangsa Indonesia
E
Mengadakan seminar yang hanya membahas budaya asing dan manfaatnya
NO. 385
Link Soal
Dalam sejarah pergerakan nasional, terdapat organisasi yang dianggap sebagai pelopor partai politik modern pertama di Indonesia karena secara tegas mencantumkan tujuan mencapai kemerdekaan. Organisasi manakah yang dimaksud?
A
Budi Utomo
B
Sarekat Islam
C
Partai Nasional Indonesia
D
Indische Partij
E
Perhimpunan Indonesia
NO. 386
Link Soal
Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Berikut ini yang merupakan contoh konkret pelaksanaan prinsip tersebut adalah...
A
Mengirimkan pasukan perdamaian (Kontingen Garuda) ke wilayah konflik
B
Memihak pada salah satu blok kekuatan dunia demi keamanan
C
Bergabung dalam pakta pertahanan militer negara adidaya
D
Membentuk aliansi ekonomi yang tertutup dan eksklusif
E
Menolak kerja sama dengan negara yang berbeda ideologi
NO. 387
Link Soal
Sejarah reformasi 1998 mencatat berbagai peristiwa kelam, salah satunya bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan yang mengakibatkan korban jiwa. Peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di area Jembatan Semanggi dikenal dengan sebutan...
A
Tragedi Trisakti
B
Tragedi Semanggi I
C
Peristiwa Malari
D
Peristiwa Tanjung Priok
E
Tragedi Gejayan
NO. 388
Link Soal
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan beberapa kali sidang setelah proklamasi. Sidang ketiga yang membahas pembentukan Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat dilaksanakan pada...
A
19 Agustus 1945
B
21 Agustus 1945
C
24 Agustus 1945
D
22 Agustus 1945
E
26 Agustus 1945
NO. 389
Link Soal
Di era otonomi daerah dan globalisasi, sebuah pemerintah kabupaten sedang merancang Peraturan Daerah (Perda) yang secara tegas membatasi masuknya produk dan investasi dari luar wilayah kabupaten, bahkan dari provinsi lain di Indonesia, dengan alasan untuk melindungi perekonomian lokal dan identitas budaya setempat. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpegang teguh pada nilai nasionalisme dan persatuan bangsa, bagaimana Anda seharusnya menyikapi rancangan Perda tersebut?
A
Mendukung penuh rancangan Perda tersebut sebagai bentuk konkret implementasi kedaulatan daerah dan keberpihakan terhadap ekonomi lokal.
B
Menolak secara mutlak Perda tersebut karena setiap pembatasan antar-wilayah di Indonesia akan merusak integrasi ekonomi nasional dan mengikis semangat persatuan.
C
Mengusulkan kajian mendalam terhadap Perda tersebut dengan melibatkan pakar hukum tata negara dan ekonomi nasional untuk memastikan bahwa Perda tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, serta mencari solusi yang harmonis antara kepentingan lokal dan nasional.
D
Membiarkan Perda tersebut karena merupakan kewenangan otonomi daerah, tanpa perlu intervensi dari ASN yang bukan bagian dari pemerintah daerah tersebut.
E
Mengadvokasi agar Perda tersebut dijadikan contoh bagi daerah lain untuk memperkuat identitas dan ekonomi lokal masing-masing, sebagai wujud keberagaman Indonesia.
NO. 390
Link Soal
Kebijakan pemerintah yang mendukung industri dalam negeri merupakan wujud nyata dari upaya…
A
Globalisasi.
B
Liberalisasi Ekonomi.
C
Nasionalisme Ekonomi.
D
Kapitalisme.
E
Proteksionisme.