Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 39. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 381
Link Soal
Menjelang akhir masa penjajahan, Jepang membentuk badan khusus yang bertugas menyelidiki persiapan kemerdekaan Indonesia. Nama resmi badan tersebut adalah...
A
PPKI
B
PNI
C
BPPKI
D
Indonesisch Pers-Bureau
E
Dokuritzu Junbi Choosakai
NO. 382
Link Soal
Benturan Kepentingan dalam Pencegahan Korupsi: Bapak Rudi menjabat sebagai Kepala Divisi Pengadaan di Kementerian X dan merupakan salah satu anggota kunci dalam Panitia Pengadaan proyek infrastruktur senilai triliunan rupiah. Istri Bapak Rudi, Ibu Wati, adalah pemilik sekaligus direktur utama PT Adimulia Jaya, sebuah perusahaan kontraktor yang memiliki kualifikasi untuk mengikuti tender proyek tersebut dan berencana untuk mengajukan penawaran. Situasi ini menimbulkan potensi benturan kepentingan yang serius.
Berdasarkan prinsip-prinsip integritas dan pencegahan korupsi, tindakan paling tepat yang seharusnya diambil oleh Bapak Rudi adalah...
A
Mengundurkan diri dari seluruh proses Panitia Pengadaan proyek tersebut untuk menjamin objektivitas dan menghindari segala potensi benturan kepentingan serta menjaga kepercayaan publik.
B
Melaporkan potensi benturan kepentingan ini kepada atasan dan meminta agar ia tidak dilibatkan dalam rapat atau keputusan spesifik yang terkait langsung dengan PT Adimulia Jaya.
C
Tetap melanjutkan tugasnya di Panitia Pengadaan, namun dengan transparansi penuh kepada semua anggota panitia mengenai hubungan kekerabatannya, dan memastikan semua keputusan diambil secara kolektif.
D
Mendorong istrinya agar PT Adimulia Jaya menunda keikutsertaan dalam tender tersebut hingga Bapak Rudi tidak lagi menjabat di Panitia Pengadaan yang bersangkutan.
E
Mengabaikan potensi benturan kepentingan karena yakin mampu bertindak profesional dan objektif sesuai kode etik ASN, serta meminta anggota panitia lain untuk memantau dirinya.
NO. 383
Link Soal
Salah satu keputusan penting yang dihasilkan dalam Sidang Kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 adalah...
A
Pemilihan presiden dan wakil presiden
B
Penetapan dan pengesahan UUD 1945
C
Pembentukan Badan Komite Nasional sebagai pembantu presiden
D
Penetapan 12 kementerian untuk membantu tugas presiden
E
Penetapan dan pengesahan pembukaan UUD 1945
NO. 384
Link Soal
Organisasi modern pertama di Indonesia, Boedi Oetomo, didirikan pada tahun 1908 oleh...
A
Dr. Wahidin Sudirohusodo secara mandiri
B
Dr. Soetomo bersama rekan-rekan pelajar STOVIA
C
Panglima Polim dan Dr. Soetomo
D
Ki Hajar Dewantara dan Dr. Wahidin
E
E.F.E Douwes Dekker dan Dr. Soetomo
NO. 385
Link Soal
Gerakan separatis Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang meletus di Bandung pada Januari 1950 dipimpin oleh...
A
Andi Azis
B
S.M. Kartosuwiryo
C
Raymond Westerling
D
Kahar Muzakar
E
Soumokil
NO. 386
Link Soal
Dalam peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada pada 19 September 1945, Presiden Soekarno memilih untuk hanya menyampaikan pidato singkat dan meminta massa segera membubarkan diri dengan tertib. Alasan utama tindakan ini adalah...
A
Presiden Soekarno memiliki agenda pertemuan diplomatik mendesak
B
Mencegah terjadinya bentrokan fisik dengan tentara Jepang yang bersiaga penuh
C
Kondisi kesehatan Presiden Soekarno yang sedang menurun
D
Massa yang hadir melebihi kapasitas lapangan sehingga tidak kondusif
E
Menghormati kesepakatan gencatan senjata dengan Sekutu
NO. 387
Link Soal
Peristiwa Rengasdengklok merupakan momen krusial menjelang proklamasi kemerdekaan. Konflik antara golongan muda dan golongan tua saat itu sebenarnya bukan mengenai 'apakah' Indonesia harus merdeka, melainkan mengenai...
A
Siapa yang akan menandatangani teks proklamasi
B
Lokasi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan
C
Waktu dan cara pelaksanaan proklamasi (tanpa campur tangan Jepang)
D
Bentuk negara yang akan didirikan (Republik atau Kerajaan)
E
Susunan kabinet pemerintahan pertama
NO. 388
Link Soal
Di tengah derasnya arus globalisasi dan digitalisasi, nilai-nilai budaya asing dengan mudah masuk dan memengaruhi masyarakat Indonesia. Sebuah kelompok masyarakat adat di daerah terpencil menolak pembangunan infrastruktur vital oleh pemerintah pusat, mengklaim bahwa proyek tersebut akan merusak tatanan adat dan kearifan lokal mereka, serta mengancam identitas budaya yang telah dipegang teguh secara turun-temurun. Di sisi lain, pemerintah beralasan bahwa pembangunan tersebut esensial untuk pemerataan ekonomi dan integrasi nasional. Berdasarkan kasus di atas, bagaimana seharusnya prinsip nasionalisme Indonesia, yang berlandaskan Pancasila, diinterpretasikan dan diimplementasikan untuk mencapai solusi yang holistik dan berkelanjutan?
A
Mengutamakan pembangunan infrastruktur demi integrasi nasional, dengan mengabaikan tuntutan kelompok adat karena dianggap menghambat kemajuan.
B
Mendukung penuh penolakan kelompok adat sebagai bentuk pertahanan identitas lokal, bahkan jika itu menghambat kemajuan ekonomi nasional.
C
Mencari titik temu melalui dialog partisipatif, mengintegrasikan kearifan lokal dalam perencanaan pembangunan, serta memastikan manfaat pembangunan juga dirasakan oleh masyarakat adat, sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
D
Memberikan kompensasi finansial yang besar kepada kelompok adat agar bersedia menerima pembangunan, tanpa perlu melibatkan mereka dalam perencanaan.
E
Menggunakan kekuatan hukum untuk memaksakan pembangunan karena kepentingan nasional lebih tinggi daripada kepentingan kelompok.
NO. 389
Link Soal
Bangsa Indonesia menyadari kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat internasional, sehingga senantiasa menjalin kerja sama yang harmonis dengan negara-negara lain. Hal ini mencerminkan pengamalan...
A
Sila Pertama
B
Sila Kedua
C
Sila Ketiga
D
Sila Keempat
E
Sila Kelima
NO. 390
Link Soal
Dalam sebuah provinsi di Indonesia, muncul wacana peraturan daerah (Perda) yang, meski bertujuan memperkuat identitas lokal, mengadopsi norma-norma yang sangat spesifik dan eksklusif bagi kelompok mayoritas tertentu. Pendekatan ini berpotensi mengekang praktik kebudayaan atau keyakinan minoritas yang telah lama hidup berdampingan di daerah tersebut. Meskipun para pemrakarsa Perda berargumen bahwa ini adalah bentuk otonomi daerah dan manifestasi 'cinta tanah air' di level lokal, banyak pihak khawatir akan implikasi jangka panjangnya terhadap persatuan nasional dan identitas kebangsaan yang lebih luas. Menilai kasus ini, apa prinsip fundamental nasionalisme Indonesia yang paling terancam oleh wacana Perda tersebut, dan mengapa hal itu krusial bagi keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
A
Prinsip Persatuan Indonesia, karena tindakan eksklusif lokal dapat memecah belah bangsa dan mengikis semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang pada akhirnya melemahkan sendi-sendi NKRI.
B
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab Perda tersebut berpotensi memaksakan keyakinan mayoritas dan melanggar hak asasi beragama bagi kelompok minoritas, mengancam kerukunan antarumat beragama.
C
Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena Perda semacam itu dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, mengurangi martabat kemanusiaan mereka dan melanggar keadilan sosial.
D
Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena Perda tersebut mungkin tidak melewati proses musyawarah yang inklusif dan aspiratif bagi seluruh elemen masyarakat.
E
Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena Perda tersebut dapat menciptakan ketimpangan sosial dan hukum bagi warga negara berdasarkan identitas kelompok, menghambat tercapainya kesejahteraan bersama.