PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 39. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 381
Prinsip 'Ma-Limo' merupakan pedoman moral yang sudah ada di Nusantara sejak masa Kerajaan Singasari. Manakah di bawah ini yang menjelaskan arti dari istilah 'madon' dalam aturan tersebut?
A
Melakukan tindakan pencurian atau mengambil hak orang lain
B
Mengkonsumsi minuman keras hingga kehilangan kesadaran
C
Melakukan kegiatan perjudian yang merugikan
D
Perilaku melacur atau melakukan perbuatan asusila
E
Menghisap candu atau menggunakan narkotika

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 382
Sebelum terjadinya peristiwa proklamasi, pihak otoritas Jepang di Tokyo semula merencanakan pengesahan kemerdekaan Indonesia pada tanggal...
A
17 Agustus 1945
B
24 Agustus 1945
C
18 Agustus 1945
D
27 Desember 1949
E
1 Juni 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 383
Berakhirnya dominasi kekuasaan ras kulit putih di Afrika Selatan ditandai dengan sebuah peristiwa politik bersejarah, yaitu...
A
Keluarnya Afrika Selatan dari Commonwealth
B
Pemberian sanksi embargo oleh PBB
C
Kerusuhan Soweto
D
Kemenangan partai ANC dalam pemilu multirasial
E
Wafatnya tokoh Apartheid Hendrik Verwoerd

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 384
Tantangan mendesak yang dihadapi bangsa Indonesia dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas pada tahun 2020, seperti yang telah disepakati oleh Negara-negara anggota APEC adalah...
A
Jenis dan mutu barang-barang produksi yang lebih kompetitif
B
Tenaga kerja terampil dan mampu bekerja dalam lintas sektoral
C
Kerja sama yang lebih menguntungkan bagi ekonomi nasional
D
Barang produksi yang lebih unggul dalam kualitas dan kuantitas
E
Barang produksi untuk di ekspor ke negara lain

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 385
Upaya Gerakan Non-Blok dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan damai sering kali menghadapi berbagai hambatan global. Berikut ini yang BUKAN merupakan kendala bagi perjuangan GNB adalah...
A
Dominasi negara-negara besar di kursi Dewan Keamanan PBB
B
Posisi tawar negara-negara berkembang yang relatif masih lemah
C
Kecenderungan PBB yang dianggap lebih berpihak pada kepentingan negara-negara Eropa
D
Sentimen internasional bahwa negara berkembang kurang peduli pada pelestarian alam
E
Adanya pandangan bahwa negara berkembang sering mengabaikan HAM

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 386
Secara etimologi, nama 'Indonesia' berakar dari bahasa Latin yang memiliki arti harfiah sebagai...
A
Kepulauan Melayu
B
India dan pulau-pulau
C
Samudra dan India
D
India dan perairan
E
Melayu dan perairan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 387
Negara yang temasuk dalam blok fasis dalam Perang Dunia II adalah ....
A
Inggris
B
Perancis
C
Austria
D
Polandia
E
Belgia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 388
Salah satu tantangan besar di Indonesia adalah ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Jika dibiarkan, ketimpangan ini bisa memicu konflik sosial yang mengancam persatuan bangsa. Sebagai pemerintah, apa kebijakan yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini?
A
Membangun infrastruktur hanya di kota besar yang lebih potensial
B
Meningkatkan pembangunan di pedesaan, termasuk akses infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan untuk menciptakan pemerataan ekonomi
C
Mengalihkan penduduk desa ke kota agar dapat menikmati fasilitas perkotaan
D
Menurunkan anggaran pembangunan desa untuk mendukung kota-kota besar
E
Mengurangi pembangunan di perkotaan agar seimbang dengan pedesaan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 389
Dalam proses pemilihan lambang negara, salah satu desain ditolak karena dianggap memiliki unsur pengaruh pendudukan Jepang (sinar matahari). Desain yang ditolak tersebut adalah karya dari...
A
Ir. Soekarno
B
Sultan Hamid II
C
Mohammad Hatta
D
Mohammad Yamin
E
Ahmad Soebardjo

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 390
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional. Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.