PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 4. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Pengakuan de facto Belanda atas wilayah Republik Indonesia yang hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura adalah hasil dari kesepakatan dalam perundingan...
A
Roem-Royen
B
Konferensi Meja Bundar
C
Renville
D
Giyanti
E
Linggarjati

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Di era otonomi daerah dan globalisasi, sebuah pemerintah kabupaten sedang merancang Peraturan Daerah (Perda) yang secara tegas membatasi masuknya produk dan investasi dari luar wilayah kabupaten, bahkan dari provinsi lain di Indonesia, dengan alasan untuk melindungi perekonomian lokal dan identitas budaya setempat. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpegang teguh pada nilai nasionalisme dan persatuan bangsa, bagaimana Anda seharusnya menyikapi rancangan Perda tersebut?
A
Mendukung penuh rancangan Perda tersebut sebagai bentuk konkret implementasi kedaulatan daerah dan keberpihakan terhadap ekonomi lokal.
B
Menolak secara mutlak Perda tersebut karena setiap pembatasan antar-wilayah di Indonesia akan merusak integrasi ekonomi nasional dan mengikis semangat persatuan.
C
Mengusulkan kajian mendalam terhadap Perda tersebut dengan melibatkan pakar hukum tata negara dan ekonomi nasional untuk memastikan bahwa Perda tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, serta mencari solusi yang harmonis antara kepentingan lokal dan nasional.
D
Membiarkan Perda tersebut karena merupakan kewenangan otonomi daerah, tanpa perlu intervensi dari ASN yang bukan bagian dari pemerintah daerah tersebut.
E
Mengadvokasi agar Perda tersebut dijadikan contoh bagi daerah lain untuk memperkuat identitas dan ekonomi lokal masing-masing, sebagai wujud keberagaman Indonesia.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pemerintah daerah 'X' mengeluarkan kebijakan yang secara eksklusif memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk semua posisi strategis di sektor industri baru, dengan alasan 'melindungi kepentingan putra daerah'. Kebijakan ini menimbulkan potensi protes dari warga negara Indonesia di luar daerah 'X' yang merasa haknya untuk bekerja di mana saja di wilayah NKRI terbatasi, serta berpotensi menghambat investasi dan pemerataan ekonomi nasional. Apabila ditinjau dari perspektif nasionalisme Pancasila, tindakan pemerintah daerah 'X' tersebut paling utama bertentangan dengan prinsip apa dan mengapa?
A
Sila kedua Pancasila, karena kebijakan tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia warga negara Indonesia yang bukan 'putra daerah'.
B
Sila ketiga Pancasila, karena mengedepankan primordialisme lokal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa serta mengabaikan identitas keindonesiaan.
C
Sila keempat Pancasila, karena keputusan tersebut tidak mencerminkan musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di tingkat nasional.
D
Sila kelima Pancasila, karena menciptakan ketidakadilan ekonomi dan kesempatan kerja yang tidak merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
E
Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, karena tidak mendukung perwujudan kemerdekaan yang berdaulat dalam bingkai negara kesatuan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pada 14 November 1945, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Siapakah tokoh yang menggantikan posisi Ir. Soekarno sebagai kepala pemerintahan (Perdana Menteri) saat itu?
A
Moh. Hatta
B
Amir Syarifudin
C
Sutan Syahrir
D
Mr. Ahmad Subardjo
E
Tan Malaka

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Perjanjian Linggarjati adalah salah satu upaya diplomasi Indonesia. Salah satu poin penting yang disepakati Belanda dalam perjanjian ini adalah pengakuan secara de facto wilayah Republik Indonesia yang meliputi...
A
Jawa, Bali, dan Madura
B
Sumatera, Jawa, dan Kalimantan
C
Jawa, Sumatera, dan Madura
D
Seluruh wilayah bekas Hindia Belanda
E
Jawa dan Madura saja

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Panitia Sembilan berperan penting dalam merumuskan dasar negara. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang termasuk dalam keanggotaannya, KECUALI...
A
Abi Koesno Tjokro Soejoso
B
Abdul Kahar Muzakkir
C
H. Agus Salim
D
Mr. Soepomo
E
Mr. Achmad Soebardjo

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Agresi Militer Belanda I pada 21 Juli 1947 tidak hanya bertujuan untuk menyerang pertahanan militer Indonesia, tetapi juga memiliki motif ekonomi strategis. Sasaran utama Belanda dalam agresi ini yang membuktikan motif tersebut adalah...
A
Penguasaan terhadap istana negara dan simbol pemerintahan di Yogyakarta.
B
Penangkapan para pemimpin negara untuk membubarkan kabinet.
C
Penguasaan daerah perkebunan di Sumatera dan pelabuhan-pelabuhan di Jawa.
D
Pemutusan hubungan diplomasi Indonesia dengan negara-negara Arab.
E
Pembentukan negara boneka di seluruh wilayah pulau Jawa.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pulau Kalimantan memiliki beberapa bentang alam yang khas, salah satunya adalah dataran tinggi. Dataran tinggi yang terletak di wilayah Kalimantan adalah...
A
Dataran Tinggi Dieng
B
Dataran Tinggi Wajo
C
Dataran Tinggi Muller
D
Dataran Tinggi Atlas
E
Dataran Tinggi Bingkoku

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Akibat pelanggaran Perjanjian Linggarjati oleh Belanda melalui Agresi Militer I, Dewan Keamanan PBB membentuk sebuah komite jasa baik untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda yang dikenal dengan nama...
A
UNCI (United Nations Commission for Indonesia)
B
AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies)
C
KTN (Komisi Tiga Negara)
D
UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority)
E
INTERFET

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Di era globalisasi ini, paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat dan harus dihindari demi membangun bangsa adalah...
A
Eksklusivisme
B
Proaktif
C
Kuriositas
D
Optimisme
E
Profesionalisme

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.