PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 4. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Dalam sejarah pembangunan (seperti era GBHN maupun RPJPN saat ini), beberapa wilayah seperti Aceh dan Papua sering mendapatkan 'Perhatian Khusus' atau status Otonomi Khusus. Tujuan utama kebijakan asimetris ini dalam bingkai NKRI adalah...
A
Menganak-emaskan daerah yang kaya sumber daya alam
B
Memisahkan sistem hukum daerah tersebut dari hukum nasional
C
Merendam potensi konflik dan mengakomodasi hak asal-usul demi persatuan
D
Mempersiapkan daerah tersebut untuk menjadi negara bagian
E
Memberikan hak istimewa kepada pejabat daerah semata

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Manfaat paling strategis dari kegiatan pelayaran dan perdagangan antar-pulau di Indonesia bagi keutuhan negara adalah...
A
Mempercepat proses integrasi nasional
B
Menghilangkan kebudayaan lokal daerah
C
Sekadar saling mengenal antar suku
D
Hanya menimbulkan rasa persaudaraan sesaat
E
Meningkatkan angka perkawinan antar daerah

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Transisi dari Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan payung hukum baru, yaitu UUDS 1950. Lembaga manakah yang saat itu melakukan pengesahan terhadap UUDS 1950?
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Konstituante
D
Presiden dan Wakil Presiden
E
Kabinet (Pemerintah) bersama perwakilan negara bagian

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Apa faktor utama yang melatarbelakangi pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat pada tahun 1948?
A
Keinginan Belanda untuk membangun pangkalan militer di wilayah Sumatera
B
Belanda menolak mengakui kedaulatan Indonesia meskipun agresi militer telah berakhir
C
Lumpuhnya pemerintahan pusat karena Presiden Soekarno dan Wapres Moh. Hatta ditangkap Belanda saat Agresi Militer II
D
Hasil kesepakatan perundingan Roem-Royen yang mewajibkan pembentukan pemerintahan sementara
E
Keputusan Konferensi Meja Bundar untuk menciptakan negara federal sebelum pengakuan kedaulatan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Era pemerintahan Orde Baru di Indonesia dimulai setelah keluarnya sebuah surat perintah yang memberikan wewenang kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keamanan. Dasar hukum lahirnya Orde Baru tersebut adalah...
A
Dekrit Presiden
B
Supersemar
C
Tritura
D
Piagam Jakarta
E
UUD 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Peristiwa Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945 terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai...
A
Tokoh yang akan membacakan teks proklamasi
B
Waktu dan cara pelaksanaan proklamasi kemerdekaan
C
Lokasi pembacaan teks proklamasi
D
Susunan kabinet pemerintahan pertama
E
Bendera negara yang akan dikibarkan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Prinsip nasionalisme yang secara tegas termaktub dalam falsafah Pancasila dan menjadi ciri khas Indonesia adalah ....
A
Mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan di atas kepentingan nasional.
B
Menjaga kebhinekaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa.
C
Mengembangkan sikap egoisme rasial dan primordial yang kuat.
D
Menolak segala bentuk interaksi dan kerja sama dengan negara lain.
E
Mengarahkan pada pembentukan negara kesatuan yang totaliter.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam mengimplementasikan kebijakan luar negerinya, Indonesia memegang teguh prinsip Bebas Aktif, yang pertama kali digagas oleh Mohammad Hatta. Makna dari prinsip "Bebas Aktif" adalah bahwa Indonesia akan...
A
Memiliki kebebasan untuk memilih sekutu dalam setiap konflik bersenjata global.
B
Menghindari segala bentuk keterlibatan dalam isu-isu internasional.
C
Secara proaktif membangun kerja sama internasional tanpa memihak pada salah satu blok kekuatan dunia.
D
Menyatakan dukungan eksplisit kepada salah satu aliansi besar selama era Perang Dingin.
E
Senantiasa terlibat aktif dalam semua jenis konflik dan perselisihan antarnegara.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam catatan sejarah, bangsa India kuno pernah menyebut wilayah kepulauan Indonesia dengan nama 'Dwipantara'. Secara etimologis, kata tersebut berarti...
A
Pulau Seberang
B
Negara Padi
C
Negara Emas
D
Negara Perantara
E
Kepulauan Laut Selatan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam sejarah diplomasi mempertahankan kemerdekaan, Indonesia pernah terikat dalam perjanjian yang menyebabkan wilayah Republik Indonesia menjadi sangat sempit dan terkepung oleh wilayah pendudukan Belanda. Perjanjian yang dimaksud adalah...
A
Perjanjian Linggarjati
B
Konferensi Meja Bundar
C
Perjanjian Roem-Royen
D
Perjanjian Renville
E
Konferensi Malino

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.