Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 4. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 31
Link Soal
Dalam rapat BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, Ir. Soekarno menyampaikan laporan yang memuat tiga poin utama hasil kerja panitia, yaitu...
A
Teks Proklamasi, kesepakatan penyerahan Jepang, dan Pembukaan UUD
B
Isi Pasal-Pasal UUD, Proklamasi Kemerdekaan, dan penyerahan kekuasaan Jepang
C
Pernyataan Kemerdekaan Indonesia, Pembukaan UUD, dan Batang Tubuh UUD
D
Revisi Sila Pertama, Batang Tubuh UUD, dan pernyataan kekalahan Jepang
E
Perubahan Piagam Jakarta, Pembukaan UUD, dan teks resmi Proklamasi
NO. 32
Link Soal
Provinsi Megah Lestari, yang dulunya dikenal dengan semangat persatuan dan kebanggaannya terhadap warisan budaya lokal, kini menghadapi tantangan serius. Mayoritas penduduknya, terutama kaum muda, lebih memilih produk impor, mengidolakan figur asing, dan bahkan cenderung skeptis terhadap upaya pemerintah dalam melestarikan budaya dan bahasa daerah. Media sosial dipenuhi dengan konten yang mengolok-olok tradisi dan pencapaian bangsa sendiri, sementara nilai-nilai gotong royong dan solidaritas sosial semakin terkikis. Para pemimpin daerah pun seringkali lebih mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan daripada kepentingan bersama Provinsi. Jika kondisi pengabaian nilai-nilai nasionalisme ini terus berlanjut tanpa tindakan serius, dampak negatif paling fundamental yang akan terjadi adalah...
A
Melemahnya persatuan dan kesatuan bangsa, berpotensi memicu disintegrasi sosial dan politik di tingkat lokal hingga nasional.
B
Peningkatan pendapatan per kapita akibat masuknya investasi asing dalam jumlah besar.
C
Terciptanya masyarakat yang lebih terbuka dan adaptif terhadap budaya global, sehingga meningkatkan daya saing.
D
Bergesernya fokus pembangunan dari sektor primer ke sektor tersier yang lebih menguntungkan.
E
Meningkatnya partisipasi politik warga dalam pemilihan umum daerah karena semangat individualisme.
NO. 33
Link Soal
Salah satu hasil diplomasi yang menyatakan bahwa Belanda mengakui kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera adalah isi dari perjanjian...
A
Konferensi Meja Bundar
B
Perjanjian Linggarjati
C
Perjanjian Renville
D
Perjanjian Roem-Royen
E
Konferensi Inter-Indonesia
NO. 34
Link Soal
Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, merupakan fondasi penting bagi nasionalisme Indonesia. Prinsip ini mengajarkan bahwa...
A
Perbedaan suku, agama, dan budaya harus dihilangkan untuk mencapai kesatuan.
B
Kesatuan dapat tercapai meskipun ada perbedaan, asalkan perbedaan tersebut tidak dipertentangkan.
C
Mayoritas harus mendominasi minoritas demi menjaga stabilitas nasional.
D
Masing-masing kelompok harus mengembangkan identitasnya secara terpisah tanpa interaksi.
E
Penggunaan satu bahasa daerah sebagai bahasa nasional adalah kunci persatuan.
NO. 35
Link Soal
Dalam sejarah maritim Indonesia, Kerajaan Sriwijaya dianggap sebagai Kerajaan Nusantara pertama karena armada lautnya yang sangat kuat. Faktor utama yang mendorong Sriwijaya membangun kekuatan maritim tersebut adalah...
A
Keinginan untuk menguasai jalur perdagangan dan memperluas wilayah kekuasaan
B
Ancaman serangan dari Kerajaan Majapahit
C
Kebutuhan untuk mencari rempah-rempah di pulau lain
D
Persaingan dengan kerajaan maritim di India
E
Perintah dari Kekaisaran Tiongkok
NO. 36
Link Soal
Faktor paling fundamental yang menjadi penguat rasa nasionalisme di Indonesia, mengingat keberagaman yang ada, adalah ....
A
Adanya persamaan bahasa daerah di seluruh kepulauan.
B
Kesamaan budaya dan tradisi yang seragam antar wilayah.
C
Pengalaman panjang sejarah perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
D
Kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah di setiap daerah.
E
Sistem pemerintahan yang sangat sentralistik dan otoriter.
NO. 37
Link Soal
Dalam sejarah pergerakan nasional, terdapat organisasi yang dianggap sebagai pelopor partai politik modern pertama di Indonesia karena secara tegas mencantumkan tujuan mencapai kemerdekaan. Organisasi manakah yang dimaksud?
A
Budi Utomo
B
Sarekat Islam
C
Partai Nasional Indonesia
D
Indische Partij
E
Perhimpunan Indonesia
NO. 38
Link Soal
Perang Dunia I merupakan peristiwa besar yang mengubah peta politik dunia. Kapankah secara resmi konflik global ini berakhir?
A
1914
B
1916
C
1918
D
1921
E
1924
NO. 39
Link Soal
Kerja sama ASEAN mencakup berbagai bidang termasuk ekonomi dan pariwisata. Dimanakah lokasi markas Komite Perdagangan dan Pariwisata ASEAN (ASEAN Committee on Trade and Tourism)?
A
Jakarta, Indonesia
B
Singapura
C
Bangkok, Thailand
D
Kuala Lumpur, Malaysia
E
Manila, Filipina
NO. 40
Link Soal
Dalam sebuah provinsi di Indonesia, muncul wacana peraturan daerah (Perda) yang, meski bertujuan memperkuat identitas lokal, mengadopsi norma-norma yang sangat spesifik dan eksklusif bagi kelompok mayoritas tertentu. Pendekatan ini berpotensi mengekang praktik kebudayaan atau keyakinan minoritas yang telah lama hidup berdampingan di daerah tersebut. Meskipun para pemrakarsa Perda berargumen bahwa ini adalah bentuk otonomi daerah dan manifestasi 'cinta tanah air' di level lokal, banyak pihak khawatir akan implikasi jangka panjangnya terhadap persatuan nasional dan identitas kebangsaan yang lebih luas. Menilai kasus ini, apa prinsip fundamental nasionalisme Indonesia yang paling terancam oleh wacana Perda tersebut, dan mengapa hal itu krusial bagi keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
A
Prinsip Persatuan Indonesia, karena tindakan eksklusif lokal dapat memecah belah bangsa dan mengikis semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang pada akhirnya melemahkan sendi-sendi NKRI.
B
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab Perda tersebut berpotensi memaksakan keyakinan mayoritas dan melanggar hak asasi beragama bagi kelompok minoritas, mengancam kerukunan antarumat beragama.
C
Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena Perda semacam itu dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, mengurangi martabat kemanusiaan mereka dan melanggar keadilan sosial.
D
Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena Perda tersebut mungkin tidak melewati proses musyawarah yang inklusif dan aspiratif bagi seluruh elemen masyarakat.
E
Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena Perda tersebut dapat menciptakan ketimpangan sosial dan hukum bagi warga negara berdasarkan identitas kelompok, menghambat tercapainya kesejahteraan bersama.