Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 40. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 391
Link Soal
Salah satu ciri nasionalisme Indonesia adalah menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti...
A
Persatuan dalam kebersamaan
B
Berbeda-beda tetapi tetap satu jua
C
Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh
D
Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa
E
Bersama membangun bangsa
NO. 392
Link Soal
Apa faktor utama yang melatarbelakangi pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat pada tahun 1948?
A
Keinginan Belanda untuk membangun pangkalan militer di wilayah Sumatera
B
Belanda menolak mengakui kedaulatan Indonesia meskipun agresi militer telah berakhir
C
Lumpuhnya pemerintahan pusat karena Presiden Soekarno dan Wapres Moh. Hatta ditangkap Belanda saat Agresi Militer II
D
Hasil kesepakatan perundingan Roem-Royen yang mewajibkan pembentukan pemerintahan sementara
E
Keputusan Konferensi Meja Bundar untuk menciptakan negara federal sebelum pengakuan kedaulatan
NO. 393
Link Soal
Tokoh revolusioner yang dikenal sebagai bapak pendiri Vietnam modern dan pernah menjabat sebagai Presiden Republik Demokratik Vietnam (Vietnam Utara) pada periode 1945–1969 adalah...
A
Ton Duc Thang
B
Ngo Dinh Diem
C
Ho Chi Minh
D
Tran Duc Luong
E
Nguyen Minh Triet
NO. 394
Link Soal
Benturan Kepentingan dalam Pencegahan Korupsi: Bapak Rudi menjabat sebagai Kepala Divisi Pengadaan di Kementerian X dan merupakan salah satu anggota kunci dalam Panitia Pengadaan proyek infrastruktur senilai triliunan rupiah. Istri Bapak Rudi, Ibu Wati, adalah pemilik sekaligus direktur utama PT Adimulia Jaya, sebuah perusahaan kontraktor yang memiliki kualifikasi untuk mengikuti tender proyek tersebut dan berencana untuk mengajukan penawaran. Situasi ini menimbulkan potensi benturan kepentingan yang serius.
Berdasarkan prinsip-prinsip integritas dan pencegahan korupsi, tindakan paling tepat yang seharusnya diambil oleh Bapak Rudi adalah...
A
Mengundurkan diri dari seluruh proses Panitia Pengadaan proyek tersebut untuk menjamin objektivitas dan menghindari segala potensi benturan kepentingan serta menjaga kepercayaan publik.
B
Melaporkan potensi benturan kepentingan ini kepada atasan dan meminta agar ia tidak dilibatkan dalam rapat atau keputusan spesifik yang terkait langsung dengan PT Adimulia Jaya.
C
Tetap melanjutkan tugasnya di Panitia Pengadaan, namun dengan transparansi penuh kepada semua anggota panitia mengenai hubungan kekerabatannya, dan memastikan semua keputusan diambil secara kolektif.
D
Mendorong istrinya agar PT Adimulia Jaya menunda keikutsertaan dalam tender tersebut hingga Bapak Rudi tidak lagi menjabat di Panitia Pengadaan yang bersangkutan.
E
Mengabaikan potensi benturan kepentingan karena yakin mampu bertindak profesional dan objektif sesuai kode etik ASN, serta meminta anggota panitia lain untuk memantau dirinya.
NO. 395
Link Soal
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan tonggak sejarah kembalinya Indonesia ke UUD 1945. Salah satu poin utama dari isi dekrit tersebut adalah...
A
Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI)
B
Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup
C
Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950
D
Pembentukan kabinet Dwikora
E
Pelaksanaan pemilihan umum yang dipercepat
NO. 396
Link Soal
Kekecewaan terhadap Perjanjian Renville yang mempersempit wilayah RI menjadi salah satu pemicu proklamasi Negara Islam Indonesia (NII) oleh Kartosuwiryo. Hal ini mengajarkan bahwa ancaman terhadap keutuhan bangsa dapat muncul akibat...
A
Intervensi asing yang memberikan bantuan senjata.
B
Ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan diplomasi pusat yang dianggap merugikan.
C
Kurangnya pendidikan agama di kalangan masyarakat.
D
Lemahnya sistem pertahanan semesta di wilayah Jawa Barat.
E
Adanya keinginan untuk mengganti presiden secara inkonstitusional.
NO. 397
Link Soal
Pemerintah daerah 'X' mengeluarkan kebijakan yang secara eksklusif memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk semua posisi strategis di sektor industri baru, dengan alasan 'melindungi kepentingan putra daerah'. Kebijakan ini menimbulkan potensi protes dari warga negara Indonesia di luar daerah 'X' yang merasa haknya untuk bekerja di mana saja di wilayah NKRI terbatasi, serta berpotensi menghambat investasi dan pemerataan ekonomi nasional.
Apabila ditinjau dari perspektif nasionalisme Pancasila, tindakan pemerintah daerah 'X' tersebut paling utama bertentangan dengan prinsip apa dan mengapa?
A
Sila kedua Pancasila, karena kebijakan tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia warga negara Indonesia yang bukan 'putra daerah'.
B
Sila ketiga Pancasila, karena mengedepankan primordialisme lokal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa serta mengabaikan identitas keindonesiaan.
C
Sila keempat Pancasila, karena keputusan tersebut tidak mencerminkan musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di tingkat nasional.
D
Sila kelima Pancasila, karena menciptakan ketidakadilan ekonomi dan kesempatan kerja yang tidak merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
E
Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, karena tidak mendukung perwujudan kemerdekaan yang berdaulat dalam bingkai negara kesatuan.
NO. 398
Link Soal
Ketegangan perebutan Irian Barat melibatkan intervensi internasional, termasuk usulan dari Ellsworth Bunker. Peristiwa diplomatik yang akhirnya disepakati untuk menyelesaikan sengketa tersebut, yang juga didorong oleh kekhawatiran Amerika Serikat atas bantuan senjata Uni Soviet kepada Indonesia, dikenal sebagai...
A
Konferensi Meja Bundar
B
Perjanjian Renville
C
Perjanjian New York
D
Perjanjian Linggarjati
E
Perjanjian Roem-Royen
NO. 399
Link Soal
Negara yang temasuk dalam blok fasis dalam Perang Dunia II adalah ....
A
Inggris
B
Perancis
C
Austria
D
Polandia
E
Belgia
NO. 400
Link Soal
Wujud nasionalisme dalam sektor ekonomi dapat diimplementasikan melalui tindakan...
A
Bergantung sepenuhnya pada produk impor untuk memenuhi kebutuhan nasional.
B
Menggenjot jumlah investasi dari luar negeri ke sektor-sektor ekonomi vital.
C
Mengembangkan dan memprioritaskan penggunaan produk-produk buatan dalam negeri.
D
Menghapuskan seluruh pungutan pajak bagi perusahaan-perusahaan asing.
E
Terus-menerus mengekspor bahan mentah tanpa melakukan proses pengolahan lebih lanjut.