Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 40. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 391
Link Soal
Dalam sejarah perjuangan diplomasi Indonesia, perundingan yang dilakukan di atas kapal perang Amerika Serikat pada tanggal 8 Desember 1947 melibatkan delegasi dari pihak Indonesia. Siapakah yang bertindak sebagai ketua delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut?
A
R. Abdulkadir Widjojoatmodjo
B
Mr. Amir Syarifudin
C
Drs. Mohammad Hatta
D
Ir. Soekarno
E
Sutan Sjahrir
NO. 392
Link Soal
Konflik yang terjadi selama Perang Aceh (1873-1904) menarik perhatian negara-negara besar dunia. Akar konflik yang melibatkan kepentingan asing tersebut terutama berkaitan dengan aspek...
A
Sosial dan Budaya
B
Militer dan Pertahanan
C
Agama dan Kepercayaan
D
Teknologi dan Industri
E
Pendidikan dan Kesehatan
NO. 393
Link Soal
Siapakah tokoh cendekiawan (sarjana) Indonesia pertama yang mempopulerkan penggunaan istilah 'Indonesia' saat sedang menjalani masa pengasingan di Belanda?
A
Ki Hajar Dewantara
B
Drs. Moh Hatta
C
Mr. Ahmad Subarjo
D
Sukiman
E
Ali Sastroamijoyo
NO. 394
Link Soal
Berikut ini yang BUKAN merupakan unsur-unsur pembentuk nasionalisme Indonesia adalah...
A
Kesatuan wilayah
B
Kesatuan nasib
C
Kesamaan ras dan keturunan
D
Kesatuan budaya
E
Kesatuan cita-cita
NO. 395
Link Soal
Salah satu indikator kuatnya nasionalisme seseorang dapat dilihat dari…
A
Frekuensi bepergian ke luar negeri.
B
Keterlibatan aktif dalam organisasi internasional.
C
Keikutsertaan dalam kegiatan upacara bendera dan perayaan nasional.
D
Kemampuan berbahasa asing yang fasih.
E
Kekayaan materi yang dimiliki.
NO. 396
Link Soal
Hasil kerja Panitia Kecil dalam rangkaian sidang BPUPKI menghasilkan dokumen rumusan dasar negara yang kemudian dikenal dengan sebutan 'Piagam Jakarta'. Siapakah tokoh yang memberikan usulan nama dokumen tersebut?
A
Ir. Soekarno
B
Drs. Mohammad Hatta
C
KH. Wahid Hasyim
D
Mr. Ahmad Subardjo
E
Mr. Muhammad Yamin
NO. 397
Link Soal
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional.
Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.
NO. 398
Link Soal
Fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta praktik birokrasi yang lambat dan berbelit-belit masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Praktik-praktik ini secara langsung merugikan negara dan rakyat, menghambat pembangunan, serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Jika nasionalisme diartikan sebagai pengabdian tulus demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat, maka KKN adalah bentuk anti-nasionalisme yang paling merusak. Bagaimana perilaku KKN ini, secara fundamental, merusak fondasi nasionalisme yang seharusnya berlandaskan pada pengabdian dan integritas, serta apa implikasinya terhadap legitimasi negara di mata warganya?
A
Menciptakan jurang kepercayaan yang dalam antara rakyat dan pemerintah, karena perilaku koruptif menunjukkan pengkhianatan terhadap amanah dan kepentingan publik, sehingga melemahkan legitimasi negara.
B
Menyebabkan kerugian finansial negara yang besar, menghambat alokasi dana untuk program-program pembangunan penting yang seharusnya meningkatkan kualitas hidup rakyat.
C
Mendorong budaya permisif di masyarakat di mana individu lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada kepentingan bersama, mengikis etos kerja dan gotong royong.
D
Mempersulit masuknya investasi asing karena iklim usaha yang tidak kondusif dan sarat pungli, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
E
Merusak reputasi Indonesia di mata dunia internasional, yang dapat berdampak pada citra negara dan posisi tawar dalam hubungan diplomatik dan perdagangan.
NO. 399
Link Soal
Kitab Sutasoma yang memuat istilah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ditulis oleh Mpu Tantular pada masa kerajaan...
A
Sriwijaya
B
Singasari
C
Majapahit
D
Mataram Kuno
E
Demak
NO. 400
Link Soal
Dokumen kesepakatan internasional yang secara tidak langsung memperkuat landasan moral Proklamasi Kemerdekaan RI karena mengakui hak setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri adalah...
A
Bill of Rights
B
Atlantic Charter
C
Magna Charta
D
Perjanjian Versailles
E
Persetujuan Wina