Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 42. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 411
Link Soal
Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, konflik pribadi kadang digiring menjadi isu SARA. Sikap warga negara yang tepat untuk menghadapi hal ini adalah ...
A
Menanggapi setiap konflik dengan pengamatan yang lebih cermat (teliti)
B
Memberikan respons dengan cepat atas terjadinya setiap konflik
C
Mencari penjelasan dari media massa atas konflik yang terjadi
D
Menyerahkan penyelesaian setiap konflik pada penegak hukum
E
Membiarkan terjadinya konflik sebagai bagian dari dinamika sosial
NO. 412
Link Soal
UUD 1945 pertama kali disahkan sebagai konstitusi negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal...
A
17 Agustus 1945
B
18 Agustus 1945
C
19 Agustus 1945
D
22 Agustus 1945
E
1 Juni 1945
NO. 413
Link Soal
Dalam perjalanan sejarah bangsa, Indonesia pernah berbentuk negara serikat dengan menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (UUD RIS). Konstitusi ini berlaku di Indonesia selama kurun waktu...
A
Kurang lebih 1 tahun
B
Kurang lebih 2 tahun
C
Kurang lebih 3 tahun
D
Kurang lebih 4 tahun
E
Kurang lebih 5 tahun
NO. 414
Link Soal
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional.
Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.
NO. 415
Link Soal
Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) secara resmi didirikan oleh pemerintah militer Jepang pada momen yang bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito, yakni pada...
A
1 April 1945
B
28 Maret 1945
C
1 Maret 1945
D
28 Februari 1945
E
1 Februari 1945
NO. 416
Link Soal
Setelah teks proklamasi selesai dirumuskan, muncul perdebatan mengenai penandatanganan naskah. Siapakah yang mengusulkan agar teks tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia?
A
Sayuti Melik
B
Chairul Saleh
C
Sukarni
D
Ahmad Soebardjo
E
B.M. Diah
NO. 417
Link Soal
Dalam konteks globalisasi dan keberagaman internal Indonesia, muncul wacana untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri secara eksklusif dan membatasi investasi asing guna melindungi industri lokal. Di sisi lain, ada pandangan bahwa keterbukaan terhadap investasi asing dan persaingan global justru dapat memacu inovasi dan efisiensi, serta membawa manfaat ekonomi jangka panjang bagi bangsa. Berdasarkan pemahaman Anda tentang Nasionalisme Pancasila, manakah sikap yang paling tepat untuk menghadapi dilema kebijakan tersebut?
A
Menutup diri sepenuhnya dari investasi asing dan hanya mengandalkan produk dalam negeri untuk semua sektor, demi kemandirian ekonomi mutlak.
B
Membuka seluas-luasnya keran investasi asing tanpa batasan demi percepatan pertumbuhan ekonomi, dengan keyakinan bahwa pasar akan mengatur semuanya.
C
Menerapkan kebijakan proteksionisme selektif yang berlandaskan pada kepentingan nasional jangka panjang, sambil tetap membuka ruang kolaborasi dan persaingan sehat dengan pihak asing untuk kemajuan bangsa.
D
Mengutamakan produk dalam negeri hanya jika kualitasnya setara atau lebih baik dari produk impor, tanpa mempertimbangkan aspek pemberdayaan ekonomi rakyat kecil.
E
Membatasi penggunaan produk dalam negeri hanya untuk sektor strategis militer, sementara sektor lainnya diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar global.
NO. 418
Link Soal
Organisasi Budi Utomo yang berdiri pada 20 Mei 1908 menjadi tonggak awal kebangkitan nasional. Siapakah tokoh yang menjabat sebagai ketua pertama organisasi tersebut?
A
Dr. Wahidin Sudirohusodo
B
dr. Sutomo
C
Ir. Soekarno
D
H. Samanhudi
E
Ali Sastroamijoyo
NO. 419
Link Soal
Dalam naskah Piagam Jakarta (Jakarta Charter), terdapat kalimat pada sila pertama yang akhirnya diubah demi menjaga persatuan bangsa. Kalimat asli yang dimaksud adalah...
A
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan hukum Islam
B
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
C
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan ibadah agama Islam bagi pemeluknya
D
Ketuhanan dengan kewajiban mengamalkan ajaran Islam bagi pemeluknya
E
Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan hukum-hukum Islam
NO. 420
Link Soal
Periode pemerintahan transisi di bawah Presiden B.J. Habibie (21 Mei 1998 - 19 Oktober 1999) diwarnai oleh peristiwa penting, yaitu lepasnya salah satu provinsi dari NKRI melalui referendum. Provinsi tersebut adalah...
A
Irian Jaya
B
Aceh Darussalam
C
Timor Timur
D
Kalimantan Utara
E
Maluku Utara