Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 42. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 411
Link Soal
Indonesia memiliki ragam senjata tradisional yang unik. Kujang adalah senjata khas yang berasal dari daerah...
A
Sumatera Barat
B
Jawa Barat
C
Kalimantan Barat
D
Sulawesi Selatan
E
Papua
NO. 412
Link Soal
Sebagai respons PBB terhadap Agresi Militer Belanda I, dibentuklah Komisi Tiga Negara (KTN) atau Komisi Jasa Baik pada 25 Agustus 1947. Manakah pasangan yang tepat antara negara anggota KTN dan perwakilannya?
A
Amerika Serikat diwakili oleh Dr. Frank Graham
B
Australia diwakili oleh Paul Van Zeeland
C
Belgia diwakili oleh Richard Kirby
D
Belanda diwakili oleh Dr. Frank Graham
E
Australia diwakili oleh Dr. Frank Graham
NO. 413
Link Soal
Kerja sama ASEAN mencakup berbagai bidang termasuk ekonomi dan pariwisata. Dimanakah lokasi markas Komite Perdagangan dan Pariwisata ASEAN (ASEAN Committee on Trade and Tourism)?
A
Jakarta, Indonesia
B
Singapura
C
Bangkok, Thailand
D
Kuala Lumpur, Malaysia
E
Manila, Filipina
NO. 414
Link Soal
Sidang BPUPKI pertama menjadi wadah bagi para tokoh nasional untuk mengusulkan dasar negara. Tokoh yang menyampaikan rumusan dasar negara dalam sidang tersebut adalah, KECUALI...
A
Mr. Soepomo
B
Mr. Mohammad Yamin
C
Drs. Mohammad Hatta
D
Ir. Soekarno
E
Soepomo, Yamin, dan Soekarno
NO. 415
Link Soal
Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) terjadi di beberapa wilayah Indonesia sebagai bentuk disintegrasi bangsa. Di antara provinsi berikut di Pulau Jawa, manakah yang TIDAK menjadi basis pemberontakan tersebut?
A
Jawa Barat
B
Jawa Tengah
C
Jawa Timur
D
Banten (saat itu bagian Jabar)
E
Aceh (luar Jawa)
NO. 416
Link Soal
Panitia Sembilan yang dibentuk untuk merumuskan dasar negara Indonesia diketuai oleh tokoh pergerakan nasional, yaitu...
A
Mohammad Hatta
B
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
C
Mohammad Yamin
D
Soekarno
E
A. A. Maramis
NO. 417
Link Soal
Penyebaran awal agama Islam di Indonesia terkonsentrasi di kawasan pesisir pulau Sumatra dan Jawa. Faktor utama yang melatarbelakangi hal tersebut adalah...
A
Fasilitas pelabuhan di pesisir yang lebih modern dibandingkan pedalaman
B
Kepadatan penduduk di daerah pantai yang mempermudah dakwah
C
Interaksi aktif melalui jalur perdagangan laut internasional
D
Dukungan penuh dari raja-raja besar di pusat kerajaan Jawa
E
Tingkat pendidikan masyarakat pesisir yang relatif lebih rendah
NO. 418
Link Soal
Penerapan kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) bertujuan memberikan kemandirian kepada daerah. Namun, fenomena ini kerap memunculkan "Raja-raja kecil" atau peraturan daerah yang bertentangan dengan kebijakan nasional, yang berpotensi mengganggu integrasi bangsa. Langkah strategis apa yang harus diambil pemerintah pusat untuk menyelaraskan otonomi tanpa mematikan kreativitas daerah?
A
Menarik kembali seluruh kewenangan daerah ke pusat (Resentralisasi) demi stabilitas keamanan.
B
Menerbitkan regulasi payung dan pedoman umum (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) agar kebijakan daerah tetap segaris dengan visi nasional.
C
Memberikan kebebasan mutlak kepada daerah untuk membuat aturan apapun tanpa campur tangan pusat.
D
Menghapus sistem pemerintahan daerah dan menggantinya dengan sistem penunjukan langsung dari pusat.
E
Menyerahkan urusan vital seperti pertahanan dan kebijakan moneter sepenuhnya kepada daerah agar mandiri.
NO. 419
Link Soal
Struktur kepengurusan BPUPKI terdiri dari anggota aktif dan anggota istimewa. Berapa total jumlah anggota yang tergabung dalam badan tersebut?
A
48 orang
B
67 orang
C
74 orang
D
97 orang
E
37 orang
NO. 420
Link Soal
Pada masa Orde Baru, pembangunan dilakukan secara bertahap melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Jika REPELITA I fokus pada pertanian, maka titik berat REPELITA V adalah mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang dengan fokus pada...
A
Pembangunan sektor pertanian menuju swasembada mutlak
B
Pengembangan industri berat yang menghasilkan mesin-mesin
C
Kekuatan sektor industri yang didukung oleh sektor pertanian yang kuat
D
Industri pariwisata dan ekonomi kreatif
E
Pembangunan infrastruktur maritim secara masif