Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 43. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 421
Link Soal
Di tengah arus globalisasi yang kuat, muncul berbagai isu terkait identitas nasional, mulai dari penetrasi budaya asing hingga tantangan ideologi transnasional. Bagaimana sikap nasionalisme Pancasila yang ideal seharusnya diimplementasikan untuk menjaga integritas bangsa dan kedaulatan budaya, tanpa mengorbankan semangat adaptasi dan kemajuan?
A
Menguatkan filter terhadap segala bentuk budaya asing yang masuk serta membatasi interaksi dengan dunia luar agar identitas asli tidak terkontaminasi.
B
Mendorong internalisasi nilai-nilai luhur Pancasila sebagai filter dan landasan adaptasi budaya asing, sambil secara aktif mempromosikan kekayaan budaya lokal di kancah global.
C
Memberikan kebebasan penuh pada masyarakat untuk memilih dan mengadopsi budaya apa pun, dengan keyakinan bahwa identitas nasional akan tetap kuat secara alamiah.
D
Memprioritaskan penguatan ekonomi dan teknologi, dengan asumsi bahwa kekuatan materi akan secara otomatis memperkuat identitas dan kedaulatan bangsa.
E
Menyeragamkan seluruh bentuk kebudayaan lokal menjadi satu kebudayaan nasional tunggal agar tidak terjadi perpecahan dan lebih mudah menghadapi tantangan global.
NO. 422
Link Soal
Dalam kehidupan bermasyarakat, penghormatan terhadap keragaman suku bangsa dapat tercermin dari perilaku positif. Manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan cerminan sikap tersebut?
A
Mengutamakan musyawarah dalam memecahkan masalah bersama
B
Bersaing dengan tetangga untuk memamerkan kekayaan materi
C
Aktif dalam kegiatan tolong-menolong antarwarga
D
Bekerja sama secara harmonis untuk memenuhi kebutuhan hidup
E
Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan golongan
NO. 423
Link Soal
Di Indonesia, terdapat induk organisasi nasional yang menaungi cabang olahraga bowling. Organisasi yang dimaksud adalah...
A
PBI
B
PERBASI
C
PBSI
D
PSSI
E
PORDASI
NO. 424
Link Soal
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional.
Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.
NO. 425
Link Soal
Sebagai respons PBB terhadap Agresi Militer Belanda I, dibentuklah Komisi Tiga Negara (KTN) atau Komisi Jasa Baik pada 25 Agustus 1947. Manakah pasangan yang tepat antara negara anggota KTN dan perwakilannya?
A
Amerika Serikat diwakili oleh Dr. Frank Graham
B
Australia diwakili oleh Paul Van Zeeland
C
Belgia diwakili oleh Richard Kirby
D
Belanda diwakili oleh Dr. Frank Graham
E
Australia diwakili oleh Dr. Frank Graham
NO. 426
Link Soal
Reformasi 1998 menjadi tonggak sejarah baru bagi Indonesia. Peristiwa pengunduran diri Presiden Soeharto yang menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru terjadi pada tanggal...
A
12 Mei 1998
B
19 Mei 1998
C
20 Mei 1998
D
21 Mei 1998
E
22 Mei 1998
NO. 427
Link Soal
Perhatikan organisasi pergerakan berikut: Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij. Meskipun memiliki latar belakang berbeda, Indische Partij dianggap sebagai organisasi yang paling radikal secara politik pada masanya karena...
A
Secara tegas mencantumkan tujuan kemerdekaan Indonesia (Indies los van Holland) dan menolak kerja sama dengan kolonial.
B
Memiliki jumlah anggota terbanyak dari kalangan petani.
C
Dipimpin oleh tokoh-tokoh agama yang kharismatik.
D
Fokus pada pengembangan ekonomi pedagang pribumi.
E
Hanya menerima anggota dari kalangan priyayi Jawa.
NO. 428
Link Soal
Dalam menanamkan patriotisme di sekolah, metode pedagogis apa yang paling berdampak bagi siswa untuk menghayati nilai kebangsaan, bukan sekadar menghafal teori?
A
Menghapuskan mata pelajaran sejarah karena dianggap membosankan
B
Melibatkan siswa secara aktif dalam preservasi budaya lokal dan upacara peringatan nasional
C
Mengarahkan minat siswa sepenuhnya pada kultur pop internasional
D
Membatasi kurikulum hanya pada sains dan teknologi tanpa muatan moral
E
Menekankan pada pencapaian materiil pribadi di atas kepentingan bersama
NO. 429
Link Soal
Berdasarkan hasil kesepakatan dalam Perundingan Linggarjati, pihak Belanda secara de facto hanya mengakui wilayah kedaulatan Republik Indonesia meliputi daerah...
A
Jawa, Madura, dan Bali
B
Sumatera, Jawa, dan Madura
C
Sumatera, Jawa, dan Kalimantan
D
Seluruh wilayah Nusantara kecuali Papua
E
Hanya wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta
NO. 430
Link Soal
Dalam naskah Piagam Jakarta (Jakarta Charter), terdapat kalimat pada sila pertama yang akhirnya diubah demi menjaga persatuan bangsa. Kalimat asli yang dimaksud adalah...
A
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan hukum Islam
B
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
C
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan ibadah agama Islam bagi pemeluknya
D
Ketuhanan dengan kewajiban mengamalkan ajaran Islam bagi pemeluknya
E
Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan hukum-hukum Islam