PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 43. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 421
Perjanjian Linggarjati adalah salah satu upaya diplomasi Indonesia. Salah satu poin penting yang disepakati Belanda dalam perjanjian ini adalah pengakuan secara de facto wilayah Republik Indonesia yang meliputi...
A
Jawa, Bali, dan Madura
B
Sumatera, Jawa, dan Kalimantan
C
Jawa, Sumatera, dan Madura
D
Seluruh wilayah bekas Hindia Belanda
E
Jawa dan Madura saja

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 422
Kampanye Pemilu 2019 sempat diwarnai penyebaran berita bohong (hoaks). Sebagai warga negara dengan literasi digital tinggi, upaya paling tepat menghentikannya adalah ...
A
Membuat konten informasi tandingan
B
Membiarkan berita bohong tersimpan di HP
C
Mempermalukan penyebar berita bohong di depan umum
D
Menghentikan penyebaran berita bohong mulai dari diri sendiri
E
Mengkritisi pemerintah agar memperketat medsos

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 423
Penerapan kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) bertujuan memberikan kemandirian kepada daerah. Namun, fenomena ini kerap memunculkan "Raja-raja kecil" atau peraturan daerah yang bertentangan dengan kebijakan nasional, yang berpotensi mengganggu integrasi bangsa. Langkah strategis apa yang harus diambil pemerintah pusat untuk menyelaraskan otonomi tanpa mematikan kreativitas daerah?
A
Menarik kembali seluruh kewenangan daerah ke pusat (Resentralisasi) demi stabilitas keamanan.
B
Menerbitkan regulasi payung dan pedoman umum (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) agar kebijakan daerah tetap segaris dengan visi nasional.
C
Memberikan kebebasan mutlak kepada daerah untuk membuat aturan apapun tanpa campur tangan pusat.
D
Menghapus sistem pemerintahan daerah dan menggantinya dengan sistem penunjukan langsung dari pusat.
E
Menyerahkan urusan vital seperti pertahanan dan kebijakan moneter sepenuhnya kepada daerah agar mandiri.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 424
Pemilihan Umum pertama di Indonesia yang terlaksana pada tahun 1955 bertujuan untuk memilih anggota lembaga negara, yaitu...
A
DPR dan MPR
B
DPR dan Konstituante
C
Presiden dan Wakil Presiden
D
Konstituante dan DPD
E
DPRD dan Kepala Daerah

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 425
Perubahan bunyi sila pertama pada Piagam Jakarta menjadi 'Ketuhanan Yang Maha Esa' merupakan hasil kompromi demi persatuan nasional. Tokoh Islam yang memiliki peran besar dalam memberikan pandangan sehingga tercapai kesepakatan tersebut adalah...
A
KH. Hasyim Asy'ari
B
H.O.S. Cokroaminoto
C
Ki Bagus Hadikusumo
D
H. Agus Salim
E
KH. Ahmad Dahlan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 426
Peristiwa bersejarah yang secara resmi menandai berakhirnya kekuasaan rezim Orde Baru pada tahun 1998 adalah...
A
Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya
B
Pengadilan terhadap keluarga Cendana
C
Lepasnya wilayah Timor Timur dari NKRI
D
Diangkatnya B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden
E
Pendudukan gedung DPR/MPR oleh mahasiswa

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 427
Tokoh bangsa yang mengemban jabatan ganda sebagai Wakil Ketua BPUPKI sekaligus memimpin kantor tata usaha atau sekretariat badan tersebut adalah...
A
Raden Pandji Soeroso
B
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
C
Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo
D
Moh. Hatta
E
Moh. Yamin

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 428
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan beberapa kali sidang setelah proklamasi. Sidang ketiga yang membahas pembentukan Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat dilaksanakan pada...
A
19 Agustus 1945
B
21 Agustus 1945
C
24 Agustus 1945
D
22 Agustus 1945
E
26 Agustus 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 429
Siapakah tokoh yang menjadi delegasi negara Pakistan dalam Konferensi Panca Negara di Bogor pada 28 Desember 1954?
A
Jawaharlal Nehru
B
Mohammad Ali Bogra
C
U Nu
D
P.M. Ceylon
E
Sir John Kotelawala

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 430
Dalam sidang BPUPKI, istilah 'Pancasila' tidak muncul secara tiba-tiba. Siapakah tokoh yang pertama kali memperkenalkan nama tersebut atas saran seorang ahli bahasa untuk menamai lima dasar negara?
A
Mohammad Yamin
B
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
C
Ir. Soekarno
D
Soepomo
E
Drs. Moh. Hatta

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.