Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 43. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 421
Link Soal
Salah satu tonggak sejarah persatuan Indonesia adalah Kongres Pemuda II pada tahun 1928. Keputusan paling monumental yang dihasilkan dari kongres tersebut adalah...
A
Diikrarkannya Sumpah Pemuda
B
Pembentukan organisasi Budi Utomo
C
Penetapan lagu kebangsaan Indonesia Raya
D
Perumusan naskah Proklamasi
E
Penyusunan dasar negara Pancasila
NO. 422
Link Soal
Restorasi Meiji merupakan titik balik Jepang menjadi negara modern. Kaisar Jepang yang memimpin pembukaan isolasi negara tersebut adalah...
A
Kaisar Hirohito
B
Kaisar Akihito
C
Kaisar Matsuhito (Meiji)
D
Kaisar Yoshihito
E
Shogun Tokugawa
NO. 423
Link Soal
Sebagai janji kemerdekaan, pemerintah militer Jepang membentuk sebuah badan penyelidik pada tanggal 1 Maret 1945 yang dikenal dengan...
A
Budi Utomo
B
Dokuritsu Junbi Inkai
C
Dokuritsu Junbi Cosakai
D
PETA
E
Keibodan
NO. 424
Link Soal
Indonesia memiliki keragaman seni tari yang kaya. Salah satunya adalah Tari Maengket yang merupakan identitas budaya dari daerah...
A
Bali
B
Belitung
C
Nusa Tenggara Barat
D
Jawa Timur
E
Sulawesi Utara
NO. 425
Link Soal
Agar bangsa Indonesia dapat mencapai tingkat kemandirian yang merata dan komprehensif, maka faktor utama yang harus dimiliki oleh setiap elemen bangsa adalah...
A
Adanya keberagaman budaya
B
Toleransi yang kuat antar umat beragama
C
Semangat kekeluargaan di segala lini masyarakat
D
Etos kerja keras pada setiap individu Indonesia
E
Budaya gotong royong yang tinggi
NO. 426
Link Soal
Pemerintah daerah 'X' mengeluarkan kebijakan yang secara eksklusif memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk semua posisi strategis di sektor industri baru, dengan alasan 'melindungi kepentingan putra daerah'. Kebijakan ini menimbulkan potensi protes dari warga negara Indonesia di luar daerah 'X' yang merasa haknya untuk bekerja di mana saja di wilayah NKRI terbatasi, serta berpotensi menghambat investasi dan pemerataan ekonomi nasional.
Apabila ditinjau dari perspektif nasionalisme Pancasila, tindakan pemerintah daerah 'X' tersebut paling utama bertentangan dengan prinsip apa dan mengapa?
A
Sila kedua Pancasila, karena kebijakan tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia warga negara Indonesia yang bukan 'putra daerah'.
B
Sila ketiga Pancasila, karena mengedepankan primordialisme lokal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa serta mengabaikan identitas keindonesiaan.
C
Sila keempat Pancasila, karena keputusan tersebut tidak mencerminkan musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di tingkat nasional.
D
Sila kelima Pancasila, karena menciptakan ketidakadilan ekonomi dan kesempatan kerja yang tidak merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
E
Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, karena tidak mendukung perwujudan kemerdekaan yang berdaulat dalam bingkai negara kesatuan.
NO. 427
Link Soal
Seorang penulis asal Belanda mengkritik praktik tanam paksa di Indonesia melalui karya sastra legendaris berjudul 'Max Havelaar'. Penulis yang menggunakan nama samaran Multatuli tersebut adalah...
A
Ernest Douwes Dekker (Danudirja Setiabudi)
B
Conrad Theodor van Deventer
C
Eduard Douwes Dekker
D
Johannes van den Bosch
E
Herman Willem Daendels
NO. 428
Link Soal
Proses penyebaran Islam di Indonesia dilakukan melalui berbagai saluran. Berikut yang BUKAN merupakan saluran islamisasi di Indonesia adalah...
A
Pendidikan melalui pondok pesantren
B
Perkawinan antara pedagang Islam dengan penduduk lokal
C
Kesenian seperti pertunjukan wayang
D
Pemberitaan secara masif melalui media massa modern
E
Dakwah melalui tasawuf
NO. 429
Link Soal
Panitia Sembilan memiliki komposisi anggota yang merepresentasikan dua kelompok ideologi besar. Siapakah tokoh berikut yang TIDAK termasuk dalam kelompok Nasionalis?
A
Mohammad Hatta
B
A.A. Maramis
C
Muhammad Yamin
D
Abikusno Tjokrosuyoso
E
Ahmad Soebardjo
NO. 430
Link Soal
Pemilihan Umum pertama di Indonesia yang terlaksana pada tahun 1955 bertujuan untuk memilih anggota lembaga negara, yaitu...
A
DPR dan MPR
B
DPR dan Konstituante
C
Presiden dan Wakil Presiden
D
Konstituante dan DPD
E
DPRD dan Kepala Daerah