Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 43. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 421
Link Soal
Sebagai negara yang besar dan memiliki banyak pulau, Indonesia memiliki tantangan dalam menyebarkan informasi yang merata ke seluruh wilayah. Hal ini penting agar seluruh masyarakat mendapatkan pemahaman yang sama tentang isu-isu nasional. Apa langkah yang paling efektif yang bisa dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa informasi mengenai nasionalisme dan isu-isu kebangsaan bisa menjangkau seluruh masyarakat, termasuk di daerah terpencil?
A
Membangun pusat informasi di kota-kota besar saja
B
Menggunakan teknologi digital seperti radio, televisi, dan internet untuk menjangkau daerah-daerah terpencil
C
Mengirimkan surat kepada setiap rumah tangga mengenai isu-isu kebangsaan
D
Mengadakan seminar kebangsaan hanya di kota besar
E
Menyebarkan informasi hanya melalui media cetak
NO. 422
Link Soal
Untuk meredam gejolak politik menjelang akhir kekuasaannya, Presiden Soekarno melakukan perombakan kabinet pada 21 Februari 1966. Apa nama kabinet hasil reshuffle yang dikenal juga dengan sebutan kabinet 100 menteri tersebut?
A
Kabinet Ampera
B
Kabinet Kerja
C
Kabinet Gotong Royong
D
Kabinet Pembangunan
E
Kabinet Dwikora yang Disempurnakan
NO. 423
Link Soal
Salah satu hambatan utama dalam pembangunan nasional adalah ketimpangan distribusi penduduk yang terpusat di Pulau Jawa. Mengapa kondisi demografi yang tidak merata ini dapat mengancam integritas nasional?
A
Karena menyebabkan Pulau Jawa menjadi terlalu modern dibandingkan daerah lain
B
Menimbulkan kesenjangan ekonomi (disparitas) yang memicu kecemburuan sosial antar-daerah
C
Membuat pemerintah pusat kesulitan berkomunikasi dengan daerah
D
Menghambat masuknya budaya asing ke wilayah terluar
E
Mengurangi hak politik penduduk di luar Jawa
NO. 424
Link Soal
Untuk melepaskan diri dari ketergantungan impor dan membangun kemandirian ekonomi, prioritas pembangunan industri nasional pada tahap awal jangka panjang diarahkan pada...
A
Industri perakitan barang elektronik impor
B
Industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi
C
Industri jasa dan keuangan global
D
Industri ekstraktif yang menjual bahan mentah langsung
E
Industri berat pembuatan senjata militer
NO. 425
Link Soal
Sikap chauvinisme adalah bentuk ekstrem dari nasionalisme yang berbahaya karena…
A
Mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum.
B
Menganggap bangsa sendiri paling unggul dan merendahkan bangsa lain.
C
Menutup diri dari pengaruh budaya asing.
D
Menolak kerja sama dengan negara lain.
E
Mendorong konflik antarwarga negara.
NO. 426
Link Soal
Pembangunan nasional bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga mental. Tujuan akhir dari seluruh kebijakan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada hakikatnya bermuara pada...
A
Kekuatan militer yang disegani dunia
B
Pertumbuhan ekonomi berbasis pasar bebas
C
Kemakmuran rakyat secara adil dan merata
D
Stabilitas politik yang kaku
E
Dominasi budaya nasional atas budaya asing
NO. 427
Link Soal
Sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat melalui pemilihan umum, tugas kepresidenan dibantu oleh sebuah komite. Siapakah yang ditunjuk sebagai ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Pusat tersebut?
A
Mr. Kasman Singodimedjo
B
H.O.S Tjokroaminoto
C
Adam Malik
D
Mr. Ahmad Subardjo
E
H. Agus Salim
NO. 428
Link Soal
Kerja sama ASEAN mencakup berbagai bidang termasuk ekonomi dan pariwisata. Dimanakah lokasi markas Komite Perdagangan dan Pariwisata ASEAN (ASEAN Committee on Trade and Tourism)?
A
Jakarta, Indonesia
B
Singapura
C
Bangkok, Thailand
D
Kuala Lumpur, Malaysia
E
Manila, Filipina
NO. 429
Link Soal
Di bawah ini perjanjian yang timbul dari Perang Dunia I, kecuali ....
A
Perjanjian Versailles
B
Perjanjian St. Germani)
C
Perjanjian Neulily
D
Perjanjian Trianon
E
Perjanjian Postdam
NO. 430
Link Soal
Pada awal kemerdekaan (1945-1949), kondisi keamanan Indonesia yang belum stabil membuat tugas legislatif dialihkan sementara kepada KNIP. Dasar hukum pengalihan kewenangan ini adalah...
A
Maklumat Wakil Presiden No. I
B
Maklumat Wakil Presiden No. II
C
Maklumat Wakil Presiden No. III
D
Maklumat Wakil Presiden No. IX
E
Maklumat Wakil Presiden No. X