PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 44. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 431
Berdasarkan catatan sejarah politik bangsa, hingga tahun 2023, Indonesia tercatat telah menyelenggarakan pesta demokrasi (Pemilihan Umum) sebanyak ...
A
10 kali
B
11 kali
C
9 kali
D
4 kali
E
6 kali

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 432
Dalam sejarah diplomasi mempertahankan kemerdekaan, Indonesia pernah terikat dalam perjanjian yang menyebabkan wilayah Republik Indonesia menjadi sangat sempit dan terkepung oleh wilayah pendudukan Belanda. Perjanjian yang dimaksud adalah...
A
Perjanjian Linggarjati
B
Konferensi Meja Bundar
C
Perjanjian Roem-Royen
D
Perjanjian Renville
E
Konferensi Malino

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 433
Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), sikap nasionalisme yang paling tepat ditunjukkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah...
A
Mengutamakan kepentingan partai politik yang berkuasa.
B
Bekerja secara profesional, berintegritas, dan melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan.
C
Berusaha mencari keuntungan pribadi dari jabatan yang diemban.
D
Menolak kebijakan pemerintah yang dianggap tidak menguntungkan daerah asal.
E
Aktif dalam kampanye politik untuk calon tertentu.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 434
Manakah di antara peristiwa berikut yang merupakan catatan sejarah penting di Indonesia pada tahun 1999?
A
Terpisahnya Timor Timur dari kedaulatan Indonesia melalui referendum
B
Proses kembalinya Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
C
Tragedi tewasnya mahasiswa Trisakti akibat kerusuhan massa
D
Integrasi wilayah Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi
E
Transisi pemerintahan dari sistem Demokrasi Parlementer ke Orde Baru

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 435
Pada masa Orde Baru, pembangunan nasional dibagi ke dalam tahapan Repelita. Fokus utama yang menjadi sasaran dalam Repelita IV adalah...
A
Sektor pertanian untuk swasembada pangan mutlak.
B
Industri dasar dan kimia untuk menopang pertahanan.
C
Sektor pertanian dan prasarana pengairan.
D
Peningkatan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi.
E
Sektor pertanian menuju industri yang menghasilkan mesin-mesin sendiri (industri berat dan ringan).

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 436
Pelaksanaan sidang kedua PPKI yang membahas pembagian wilayah dan pembentukan kementerian dilakukan pada...
A
18 Agustus 1945
B
19 Agustus 1945
C
20 Agustus 1945
D
21 Agustus 1945
E
22 Agustus 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 437
Reunifikasi Jerman pada tahun 1990 membawa tantangan tersendiri bagi wilayah bekas Jerman Timur. Kebijakan ekonomi utama yang diterapkan untuk mengatasi ketertinggalan Jerman Timur saat itu adalah...
A
Nasionalisasi aset swasta
B
Rehabilitasi perekonomian
C
Penutupan investasi asing
D
Penerapan sistem ekonomi terpusat
E
Pembatasan perdagangan bebas

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 438
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional. Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 439
Tokoh revolusioner yang dikenal sebagai bapak pendiri Vietnam modern dan pernah menjabat sebagai Presiden Republik Demokratik Vietnam (Vietnam Utara) pada periode 1945–1969 adalah...
A
Ton Duc Thang
B
Ngo Dinh Diem
C
Ho Chi Minh
D
Tran Duc Luong
E
Nguyen Minh Triet

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 440
Perjanjian Renville (1948) dianggap sangat merugikan Indonesia karena wilayah Republik Indonesia menjadi semakin sempit. Wilayah yang diakui Belanda saat itu hanya meliputi...
A
Jawa, Sumatera, dan Madura
B
Yogyakarta, Surakarta, dan Malang
C
Yogyakarta, sebagian Jawa Tengah, dan Sumatera
D
Seluruh wilayah bekas Hindia Belanda kecuali Irian Barat
E
Jawa Barat dan Jawa Timur

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.