Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 44. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 431
Link Soal
Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi jika isu-isu seperti ketidakadilan sosial dan ekonomi tidak ditangani dengan baik. Bagaimana seharusnya pemerintah mengatasi masalah ini untuk memperkuat persatuan dan nasionalisme di tengah masyarakat?
A
Memusatkan pembangunan hanya di kota-kota besar
B
Memberikan perhatian dan alokasi anggaran yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan di daerah-daerah yang tertinggal
C
Mengabaikan daerah-daerah yang menuntut pemerataan ekonomi
D
Membiarkan masyarakat di daerah tertinggal untuk mengelola sendiri tanpa bantuan pemerintah
E
Menurunkan anggaran daerah agar lebih fokus pada pusat
NO. 432
Link Soal
Dalam konsep Wawasan Nusantara, laut bukan dipandang sebagai pemisah daratan, melainkan sebagai penghubung. Konsep kesatuan wilayah perairan ini dikenal dengan istilah...
A
Archipelago State
B
Continental Shelf
C
Zone Ekonomi Eksklusif
D
Mare Liberum
E
Terra Nullius
NO. 433
Link Soal
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional.
Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.
NO. 434
Link Soal
Kabinet Reformasi Pembangunan di bawah Presiden B.J. Habibie memiliki beberapa fokus utama perbaikan ekonomi. Di bawah ini yang BUKAN merupakan agenda kerja kabinet tersebut adalah...
A
Melakukan likuidasi terhadap bank-bank bermasalah
B
Membangun konstruksi baru perekonomian Indonesia
C
Melakukan pemotongan nilai rupiah (sanering) untuk menstabilkan harga
D
Melaksanakan syarat reformasi ekonomi dari IMF
E
Melakukan proses rekapitulasi perbankan
NO. 435
Link Soal
Mengapa penting bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi?
A
Agar bisa naik jabatan lebih cepat.
B
Untuk memastikan loyalitas pada pimpinan.
C
Sebagai landasan dalam menjalankan tugas pelayanan publik dengan integritas dan profesionalisme.
D
Agar dihormati oleh masyarakat.
E
Karena itu adalah syarat untuk mengikuti diklat.
NO. 436
Link Soal
Terbentuknya negara melalui adanya kelebihan dan dominasi seseorang atas orang lain, pemahaman itu merupakan intisari dari Teori Kekuasaan. Siapakah tokoh yang menganut ajaran ini?
A
J.J. Rousseau
B
Montesquieu
C
John Locke
D
Aristoteles
E
Machiavelli
NO. 437
Link Soal
Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945 berbunyi: "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara." Dalam konteks nasionalisme, pasal ini mengandung makna bahwa ...
A
hanya tentara yang diwajibkan untuk membela negara dalam situasi darurat
B
warga negara diperbolehkan untuk mengabaikan kewajibannya jika tinggal di luar negeri
C
setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mempertahankan kedaulatan negara
D
warga negara diharuskan untuk mengikuti pendidikan militer sejak usia dini
E
warga negara hanya perlu membela negara dalam situasi perang
NO. 438
Link Soal
Lothrop Stoddard mendefinisikan sebuah konsep sebagai keyakinan kolektif dari mayoritas individu yang menyatakan identitas kebangsaan mereka melalui rasa memiliki satu sama lain dalam satu bangsa. Konsep yang dimaksud adalah...
A
Komunisme
B
Nasionalisme
C
Chauvinisme
D
Patriotisme
E
Liberalisme
NO. 439
Link Soal
Dalam sebuah provinsi di Indonesia, muncul wacana peraturan daerah (Perda) yang, meski bertujuan memperkuat identitas lokal, mengadopsi norma-norma yang sangat spesifik dan eksklusif bagi kelompok mayoritas tertentu. Pendekatan ini berpotensi mengekang praktik kebudayaan atau keyakinan minoritas yang telah lama hidup berdampingan di daerah tersebut. Meskipun para pemrakarsa Perda berargumen bahwa ini adalah bentuk otonomi daerah dan manifestasi 'cinta tanah air' di level lokal, banyak pihak khawatir akan implikasi jangka panjangnya terhadap persatuan nasional dan identitas kebangsaan yang lebih luas. Menilai kasus ini, apa prinsip fundamental nasionalisme Indonesia yang paling terancam oleh wacana Perda tersebut, dan mengapa hal itu krusial bagi keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
A
Prinsip Persatuan Indonesia, karena tindakan eksklusif lokal dapat memecah belah bangsa dan mengikis semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang pada akhirnya melemahkan sendi-sendi NKRI.
B
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab Perda tersebut berpotensi memaksakan keyakinan mayoritas dan melanggar hak asasi beragama bagi kelompok minoritas, mengancam kerukunan antarumat beragama.
C
Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena Perda semacam itu dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, mengurangi martabat kemanusiaan mereka dan melanggar keadilan sosial.
D
Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena Perda tersebut mungkin tidak melewati proses musyawarah yang inklusif dan aspiratif bagi seluruh elemen masyarakat.
E
Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena Perda tersebut dapat menciptakan ketimpangan sosial dan hukum bagi warga negara berdasarkan identitas kelompok, menghambat tercapainya kesejahteraan bersama.
NO. 440
Link Soal
Panitia Sembilan dibentuk untuk merumuskan dasar negara. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang menjadi anggota Panitia Sembilan, KECUALI...
A
H. Agus Salim
B
Mr. Ahmad Subardjo
C
Dr. Radjiman Widyodiningrat
D
K.H. Wachid Hasyim
E
Abikusno Tjokrosujoso