PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 45. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 441
Agresi Militer Belanda I pada 21 Juli 1947 tidak hanya bertujuan untuk menyerang pertahanan militer Indonesia, tetapi juga memiliki motif ekonomi strategis. Sasaran utama Belanda dalam agresi ini yang membuktikan motif tersebut adalah...
A
Penguasaan terhadap istana negara dan simbol pemerintahan di Yogyakarta.
B
Penangkapan para pemimpin negara untuk membubarkan kabinet.
C
Penguasaan daerah perkebunan di Sumatera dan pelabuhan-pelabuhan di Jawa.
D
Pemutusan hubungan diplomasi Indonesia dengan negara-negara Arab.
E
Pembentukan negara boneka di seluruh wilayah pulau Jawa.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 442
Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Toronto, salah satu poin penting yang disepakati oleh Indonesia bersama negara anggota lainnya adalah...
A
Komitmen menuntaskan pemulihan ekonomi global
B
Percepatan agenda perdagangan bebas total
C
Target pengurangan emisi gas rumah kaca drastis
D
Pemberian dana hibah bagi seluruh negara miskin
E
Bantuan ekonomi khusus hanya untuk negara G20 berkembang

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 443
Wilayah yang tidak dikelola oleh rakyat asli setempat melainkan oleh bangsa lain yang menjajah, di mana seluruh kebijakan ditentukan oleh penjajah, dikenal dengan istilah...
A
Dominion
B
Mandat
C
Koloni
D
Trustee
E
Protektorat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 444
Organisasi Budi Utomo yang berdiri pada 20 Mei 1908 menjadi tonggak awal kebangkitan nasional. Siapakah tokoh yang menjabat sebagai ketua pertama organisasi tersebut?
A
Dr. Wahidin Sudirohusodo
B
dr. Sutomo
C
Ir. Soekarno
D
H. Samanhudi
E
Ali Sastroamijoyo

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 445
Organisasi regional ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) secara resmi dibentuk melalui Deklarasi Bangkok pada...
A
18 Agustus 1945
B
8 Agustus 1967
C
20 Mei 1908
D
1 Juni 1945
E
24 Oktober 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 446
Kebijakan 'Sanering' atau pemotongan nilai uang (Gunting Syafrudin) pada tahun 1950 dilakukan saat jabatan Menteri Keuangan dipegang oleh...
A
Ali Sastroamidjojo
B
Sumitro Djojohadikusumo
C
Syafrudin Prawiranegara
D
Iskaq Tjokrohadisurjo
E
Juanda Kartawidjaja

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 447
Ketika posisi Jepang mulai terdesak oleh Sekutu dalam Perang Dunia II, Perdana Menteri Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia pada 7 September 1944. Apa motif politik di balik janji tersebut?
A
Jepang ingin memberikan hadiah tulus kepada rakyat Indonesia
B
Agar rakyat Indonesia bersedia membantu Jepang menghadapi tentara Sekutu
C
Karena Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu
D
Desakan dari pemimpin nasionalis Indonesia yang memberontak
E
Perintah langsung dari Kaisar Hirohito untuk memerdekakan semua jajahan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 448
Pemerintah daerah "X" mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang menekankan penggunaan bahasa daerah dan promosi budaya lokal secara eksklusif dalam setiap kegiatan resmi serta kurikulum pendidikan. Ranperda ini bahkan mengusulkan pembatasan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik tertentu dengan alasan untuk melestarikan identitas lokal yang terancam punah. Namun, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran sebagian masyarakat terkait potensi disintegrasi dan melemahnya semangat persatuan bangsa. Bagaimana seharusnya pemerintah pusat menyikapi inisiatif kebijakan pemerintah daerah "X" tersebut dalam kerangka nilai-nilai Pancasila dan prinsip nasionalisme Indonesia?
A
Mendukung penuh Ranperda tersebut sebagai bentuk otonomi daerah dan keberagaman budaya yang merupakan kekayaan bangsa.
B
Menolak tegas Ranperda tersebut karena dianggap mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta mengabaikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
C
Melakukan dialog dengan pemerintah daerah "X" untuk mencari titik temu yang dapat mengakomodasi pelestarian budaya lokal tanpa mengorbankan persatuan nasional dan kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.
D
Menginstruksikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengembangkan kurikulum nasional yang lebih inklusif terhadap budaya lokal di seluruh Indonesia.
E
Membiarkan Ranperda tersebut disahkan, namun meminta masyarakat untuk tetap menjunjung tinggi Bahasa Indonesia dan simbol negara lainnya secara sukarela.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 449
Kebijakan pendidikan nasional memperkenalkan mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah-sekolah bertujuan untuk ...
A
mengajarkan pemahaman global kepada siswa
B
menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan sejak dini
C
membentuk siswa menjadi tentara cadangan nasional
D
melatih siswa untuk mempelajari bahasa asing lebih dalam
E
memperkenalkan siswa dengan sejarah negara lain

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 450
Salah satu hambatan utama dalam pembangunan nasional adalah ketimpangan distribusi penduduk yang terpusat di Pulau Jawa. Mengapa kondisi demografi yang tidak merata ini dapat mengancam integritas nasional?
A
Karena menyebabkan Pulau Jawa menjadi terlalu modern dibandingkan daerah lain
B
Menimbulkan kesenjangan ekonomi (disparitas) yang memicu kecemburuan sosial antar-daerah
C
Membuat pemerintah pusat kesulitan berkomunikasi dengan daerah
D
Menghambat masuknya budaya asing ke wilayah terluar
E
Mengurangi hak politik penduduk di luar Jawa

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.