PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 46. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 451
Pada tanggal 19 Agustus 1945, Sidang PPKI kedua menetapkan pembagian provinsi dan kementerian. Tokoh yang dipercaya menjabat sebagai Menteri Sosial dalam kabinet pertama tersebut adalah...
A
Mr. Johannes Latuharhary
B
Mr. Soepomo
C
Mr. Amir Sjarifuddin
D
Mr. Iwa Koesoemasoemantri
E
Abikoesno Tjokrosoejoso

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 452
Pada tanggal 27 Desember 1949, dilakukan upacara penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada RIS. Tokoh yang menjadi wakil Indonesia dalam upacara di Belanda adalah...
A
Sri Sultan Hamengku Buwono IX
B
Sutan Syahrir
C
Amir Sjarifuddin
D
Drs. Moh. Hatta
E
H. Agus Salim

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 453
Kapan BPUPKI secara resmi menerima dan menyetujui draf yang kemudian ditetapkan sebagai Rancangan Undang-Undang Dasar?
A
1 Juni 1945
B
18 Agustus 1945
C
13 Juli 1945
D
17 Juli 1945
E
14 Juli 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 454
Panitia Sembilan yang dibentuk untuk merumuskan dasar negara Indonesia diketuai oleh tokoh pergerakan nasional, yaitu...
A
Mohammad Hatta
B
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
C
Mohammad Yamin
D
Soekarno
E
A. A. Maramis

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 455
Penyimpangan konstitusional pertama yang terjadi pasca kemerdekaan terhadap UUD 1945 adalah perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Hal ini ditandai dengan keluarnya...
A
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
B
Maklumat Pemerintah 14 November 1945
C
Maklumat Wakil Presiden No. X
D
Perjanjian Linggarjati
E
Konferensi Meja Bundar

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 456
Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kekuatan maritim terbesar di masanya. Faktor utama yang mendukung kejayaan Sriwijaya dalam menguasai jalur pelayaran internasional adalah...
A
Kepemilikan armada laut yang tangguh guna menjamin keamanan perdagangan
B
Kesepakatan dagang eksklusif hanya dengan satu negara
C
Penutupan jalur Selat Malaka bagi kapal asing
D
Fokus pada sektor agraris untuk kebutuhan ekspor
E
Memiliki struktur pemerintahan monarki absolut

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 457
Panitia Sembilan dibentuk untuk merumuskan dasar negara. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang menjadi anggota Panitia Sembilan, KECUALI...
A
H. Agus Salim
B
Mr. Ahmad Subardjo
C
Dr. Radjiman Widyodiningrat
D
K.H. Wachid Hasyim
E
Abikusno Tjokrosujoso

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 458
Prinsip politik luar negeri Indonesia yang berasaskan 'Bebas Aktif' mengandung pengertian bahwa...
A
Indonesia bersikap reaktif dan netral dalam konflik global
B
Indonesia tegas dalam pergaulan global namun tetap memihak salah satu blok
C
Indonesia bebas menjalin hubungan internasional dan turut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia
D
Indonesia tidak memihak blok manapun namun pasif dalam perdamaian dunia
E
Indonesia mengutamakan kepentingan nasional di atas perdamaian dunia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 459
Nasionalisme Indonesia pasca-reformasi menghadapi tantangan kompleks, salah satunya adalah bagaimana menyelaraskan kepentingan globalisasi yang mendorong kemajuan ekonomi dengan pelestarian identitas dan kearifan lokal yang beragam. Apabila seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada situasi di mana sebuah proyek infrastruktur vital nasional yang didanai asing berpotensi menggusur situs adat yang sakral dan merusak ekosistem lokal, sementara proyek tersebut menjanjikan ribuan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi daerah, tindakan yang paling mencerminkan implementasi nasionalisme Pancasila yang utuh adalah...
A
Memprioritaskan keberlanjutan proyek dengan alasan demi kepentingan nasional yang lebih besar, seraya menyediakan kompensasi finansial yang memadai bagi masyarakat adat.
B
Menolak keras proyek tersebut demi menjaga kelestarian situs adat dan lingkungan, meskipun harus mengorbankan potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
C
Mendorong dialog multisektoral untuk mencari solusi inovatif yang memungkinkan proyek berjalan dengan modifikasi, meminimalkan dampak negatif terhadap situs adat dan ekosistem, serta memberdayakan masyarakat lokal melalui partisipasi aktif dan berbagi manfaat.
D
Mengajukan usulan untuk memindahkan lokasi proyek ke daerah lain yang tidak memiliki situs adat, meskipun hal tersebut dapat menunda proyek dan meningkatkan biaya.
E
Bersikap netral dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada mekanisme pasar atau negosiasi antara investor dan masyarakat tanpa campur tangan aktif pemerintah daerah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 460
Perjuangan pembebasan Irian Barat melibatkan diplomasi internasional melalui PBB. Pada tanggal berapakah PBB secara resmi menyerahkan otoritas administrasi Irian Barat kepada pemerintah Indonesia?
A
1 Mei 1963
B
17 Agustus 1962
C
30 September 1962
D
19 Desember 1961
E
1 Oktober 1962

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.