PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 46. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 451
Bukti arkeologis tertua yang menandai masuknya pengaruh agama Hindu dan dimulainya masa sejarah (mengenal tulisan) di Indonesia adalah ditemukannya prasasti di Kerajaan...
A
Sriwijaya
B
Majapahit
C
Tarumanegara
D
Kutai
E
Mataram Kuno

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 452
Sejarah reformasi 1998 mencatat berbagai peristiwa kelam, salah satunya bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan yang mengakibatkan korban jiwa. Peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di area Jembatan Semanggi dikenal dengan sebutan...
A
Tragedi Trisakti
B
Tragedi Semanggi I
C
Peristiwa Malari
D
Peristiwa Tanjung Priok
E
Tragedi Gejayan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 453
Pada Pemilihan Umum pertama tahun 1955, Partai Komunis Indonesia (PKI) berhasil muncul sebagai salah satu dari empat partai besar. Faktor penyebab berkembangnya pengaruh ideologi tersebut pada masa itu dikaitkan dengan...
A
Adanya sentralisasi kekuasaan
B
Keberhasilan program ekonomi kerakyatan
C
Dukungan penuh dari militer
D
Stabilitas politik yang sangat kuat
E
Penerapan sistem demokrasi liberal murni

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 454
Dalam sebuah provinsi di Indonesia, muncul wacana peraturan daerah (Perda) yang, meski bertujuan memperkuat identitas lokal, mengadopsi norma-norma yang sangat spesifik dan eksklusif bagi kelompok mayoritas tertentu. Pendekatan ini berpotensi mengekang praktik kebudayaan atau keyakinan minoritas yang telah lama hidup berdampingan di daerah tersebut. Meskipun para pemrakarsa Perda berargumen bahwa ini adalah bentuk otonomi daerah dan manifestasi 'cinta tanah air' di level lokal, banyak pihak khawatir akan implikasi jangka panjangnya terhadap persatuan nasional dan identitas kebangsaan yang lebih luas. Menilai kasus ini, apa prinsip fundamental nasionalisme Indonesia yang paling terancam oleh wacana Perda tersebut, dan mengapa hal itu krusial bagi keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
A
Prinsip Persatuan Indonesia, karena tindakan eksklusif lokal dapat memecah belah bangsa dan mengikis semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang pada akhirnya melemahkan sendi-sendi NKRI.
B
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab Perda tersebut berpotensi memaksakan keyakinan mayoritas dan melanggar hak asasi beragama bagi kelompok minoritas, mengancam kerukunan antarumat beragama.
C
Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena Perda semacam itu dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, mengurangi martabat kemanusiaan mereka dan melanggar keadilan sosial.
D
Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena Perda tersebut mungkin tidak melewati proses musyawarah yang inklusif dan aspiratif bagi seluruh elemen masyarakat.
E
Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena Perda tersebut dapat menciptakan ketimpangan sosial dan hukum bagi warga negara berdasarkan identitas kelompok, menghambat tercapainya kesejahteraan bersama.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 455
Fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta praktik birokrasi yang lambat dan berbelit-belit masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Praktik-praktik ini secara langsung merugikan negara dan rakyat, menghambat pembangunan, serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Jika nasionalisme diartikan sebagai pengabdian tulus demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat, maka KKN adalah bentuk anti-nasionalisme yang paling merusak. Bagaimana perilaku KKN ini, secara fundamental, merusak fondasi nasionalisme yang seharusnya berlandaskan pada pengabdian dan integritas, serta apa implikasinya terhadap legitimasi negara di mata warganya?
A
Menciptakan jurang kepercayaan yang dalam antara rakyat dan pemerintah, karena perilaku koruptif menunjukkan pengkhianatan terhadap amanah dan kepentingan publik, sehingga melemahkan legitimasi negara.
B
Menyebabkan kerugian finansial negara yang besar, menghambat alokasi dana untuk program-program pembangunan penting yang seharusnya meningkatkan kualitas hidup rakyat.
C
Mendorong budaya permisif di masyarakat di mana individu lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada kepentingan bersama, mengikis etos kerja dan gotong royong.
D
Mempersulit masuknya investasi asing karena iklim usaha yang tidak kondusif dan sarat pungli, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
E
Merusak reputasi Indonesia di mata dunia internasional, yang dapat berdampak pada citra negara dan posisi tawar dalam hubungan diplomatik dan perdagangan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 456
Seorang ilmuwan asal Perancis bernama George Coedes menjadi sosok penting dalam sejarah Nusantara karena jasanya merekonstruksi keberadaan kerajaan maritim besar di Palembang yang sempat terlupakan. Nama kerajaan yang dimaksud adalah...
A
Kerajaan Kutai
B
Kerajaan Tarumanegara
C
Kerajaan Majapahit
D
Kerajaan Sriwijaya
E
Kerajaan Banten

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 457
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan tonggak sejarah kembalinya Indonesia ke UUD 1945. Salah satu poin utama dari isi dekrit tersebut adalah...
A
Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI)
B
Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup
C
Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950
D
Pembentukan kabinet Dwikora
E
Pelaksanaan pemilihan umum yang dipercepat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 458
Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Berikut ini yang merupakan contoh konkret pelaksanaan prinsip tersebut adalah...
A
Mengirimkan pasukan perdamaian (Kontingen Garuda) ke wilayah konflik
B
Memihak pada salah satu blok kekuatan dunia demi keamanan
C
Bergabung dalam pakta pertahanan militer negara adidaya
D
Membentuk aliansi ekonomi yang tertutup dan eksklusif
E
Menolak kerja sama dengan negara yang berbeda ideologi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 459
Tindakan pihak Belanda yang secara langsung memicu kemarahan Pangeran Diponegoro hingga pecahnya perang adalah...
A
Pembangunan jalan yang melewati tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro secara sepihak
B
Pemberhentian sepihak Pangeran Diponegoro dari struktur pemerintahan kesultanan
C
Pengiriman pasukan untuk membantu Belanda melawan kaum Padri
D
Langkah politik Belanda mengangkat kembali Sultan Sepuh
E
Penerapan strategi benteng stelsel di wilayah Yogyakarta

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 460
Pada masa awal kemerdekaan, sebelum terbentuknya lembaga legislatif daerah, tugas mengatur rumah tangga daerah dijalankan oleh suatu badan yang disebut ...
A
Komite Nasional Indonesia Daerah
B
Komite Nasional Indonesia Merdeka
C
Komite Nasional Perbantuan Daerah
D
Komite Daerah
E
Komite Daerah Perbantuan Nasional

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.