PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 46. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 451
Kebijakan 'Sanering' atau pemotongan nilai uang (Gunting Syafrudin) pada tahun 1950 dilakukan saat jabatan Menteri Keuangan dipegang oleh...
A
Ali Sastroamidjojo
B
Sumitro Djojohadikusumo
C
Syafrudin Prawiranegara
D
Iskaq Tjokrohadisurjo
E
Juanda Kartawidjaja

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 452
Menjelang berakhirnya Perang Dunia II, strategi Sekutu di Eropa melibatkan pembagian wilayah kekuasaan yang kemudian berdampak pada...
A
Penguasaan penuh Rusia atas seluruh wilayah Perancis
B
Pembagian Jerman menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur
C
Pendudukan Inggris atas wilayah Polandia secara penuh
D
Amerika Serikat menguasai seluruh wilayah Jerman tanpa sisa
E
Penggabungan wilayah Jerman dengan Polandia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 453
Disparitas pendidikan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) menghambat pemerataan semangat kebangsaan. Solusi kebijakan yang paling strategis untuk mengatasi hal ini adalah ...
A
Pembangunan fisik sekolah besar-besaran hanya di pulau Jawa
B
Ekspansi infrastruktur digital untuk mendukung akses e-learning di pelosok
C
Sentralisasi materi pendidikan kebudayaan di kota besar
D
Distribusi buku fisik setahun sekali tanpa pendampingan
E
Menunggu urbanisasi alami masyarakat desa ke kota

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 454
Setelah kembali dari Rengasdengklok, rombongan Soekarno-Hatta menuju rumah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang untuk menyusun naskah proklamasi. Siapakah perwira Jepang yang menjamin keamanan mereka tersebut?
A
Laksamana Terauchi
B
Jenderal Kumakichi Harada
C
Laksamana Tadashi Maeda
D
Jenderal Hitoshi Imamura
E
Marsekal Hisaichi Terauchi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 455
Di era digital, informasi tentang isu-isu nasional dan kebijakan pemerintah dapat diakses dengan mudah. Namun, tidak semua informasi yang beredar dapat dipercaya. Sebagai seorang warga negara yang bertanggung jawab, bagaimana cara yang paling bijak untuk menangani informasi yang Anda terima tentang isu-isu nasional?
A
Menyebarkan informasi apa pun yang diperoleh tanpa memeriksa kebenarannya
B
Mengecek fakta dari sumber resmi sebelum menyebarkan informasi dan berhati-hati terhadap hoaks
C
Hanya menerima informasi dari satu sumber saja tanpa mempertimbangkan pandangan lain
D
Mengandalkan informasi dari media sosial tanpa memverifikasi kebenarannya
E
Menghindari semua jenis berita tentang isu-isu nasional

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 456
Untuk mendapatkan simpati dan dukungan rakyat Indonesia saat posisi militer mereka terdesak di Perang Pasifik, Jepang mendirikan organisasi yang dikenal dengan nama Dokuritsu Junbi Cosakai. Dalam istilah Indonesia, organisasi ini disebut sebagai...
A
Panitia Sembilan
B
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
C
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan
D
Tiga Serangkai
E
Panitia Delapan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 457
Benturan Kepentingan dalam Pencegahan Korupsi: Bapak Rudi menjabat sebagai Kepala Divisi Pengadaan di Kementerian X dan merupakan salah satu anggota kunci dalam Panitia Pengadaan proyek infrastruktur senilai triliunan rupiah. Istri Bapak Rudi, Ibu Wati, adalah pemilik sekaligus direktur utama PT Adimulia Jaya, sebuah perusahaan kontraktor yang memiliki kualifikasi untuk mengikuti tender proyek tersebut dan berencana untuk mengajukan penawaran. Situasi ini menimbulkan potensi benturan kepentingan yang serius. Berdasarkan prinsip-prinsip integritas dan pencegahan korupsi, tindakan paling tepat yang seharusnya diambil oleh Bapak Rudi adalah...
A
Mengundurkan diri dari seluruh proses Panitia Pengadaan proyek tersebut untuk menjamin objektivitas dan menghindari segala potensi benturan kepentingan serta menjaga kepercayaan publik.
B
Melaporkan potensi benturan kepentingan ini kepada atasan dan meminta agar ia tidak dilibatkan dalam rapat atau keputusan spesifik yang terkait langsung dengan PT Adimulia Jaya.
C
Tetap melanjutkan tugasnya di Panitia Pengadaan, namun dengan transparansi penuh kepada semua anggota panitia mengenai hubungan kekerabatannya, dan memastikan semua keputusan diambil secara kolektif.
D
Mendorong istrinya agar PT Adimulia Jaya menunda keikutsertaan dalam tender tersebut hingga Bapak Rudi tidak lagi menjabat di Panitia Pengadaan yang bersangkutan.
E
Mengabaikan potensi benturan kepentingan karena yakin mampu bertindak profesional dan objektif sesuai kode etik ASN, serta meminta anggota panitia lain untuk memantau dirinya.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 458
Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara resmi didirikan sebagai upaya menjaga eksistensi pemerintahan RI pada tanggal...
A
8 Desember 1947
B
19 Desember 1947
C
22 Desember 1947
D
19 Desember 1948
E
22 Desember 1948

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 459
Dalam sejarah perumusan dasar negara, Panitia Sembilan memiliki peran krusial. Siapakah tokoh yang dipercaya menjabat sebagai ketua dalam kepanitiaan tersebut?
A
Drs. Moh. Hatta
B
Mr. Ahmad Soebarjo
C
Ir. Soekarno
D
Mr. Moh. Yamin
E
KH. Wahid Hasyim

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 460
Apa yang dimaksud dengan 'Nasionalisme Religius' dalam konteks kebangsaan Indonesia?
A
Semangat kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai moral dan ketuhanan
B
Negara yang mewajibkan hukum agama tertentu
C
Sikap fanatik terhadap negara yang berlebihan
D
Pemisahan urusan agama dari urusan negara secara total
E
Mengutamakan agama di atas kepentingan nasional

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.