PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 46. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 451
Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Faktor utama yang menyebabkan kemunduran kerajaan ini pada abad ke-15 adalah...
A
Kalah dalam persaingan dagang dengan Malaka
B
Wafatnya raja yang karismatik
C
Konflik internal perebutan takhta
D
Serangan militer dari Kerajaan Aceh
E
Serangan dari bangsa Portugis

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 452
Komodo (Varanus komodoensis) merupakan fauna endemik Indonesia yang dilindungi secara internasional. Habitat asli hewan ini berada di Provinsi...
A
Nusa Tenggara Timur
B
Nusa Tenggara Barat
C
Bali
D
Maluku
E
Sulawesi Selatan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 453
Seorang Kepala Dinas di sebuah kabupaten, Bapak Rahmat, dalam pidato pembukaan festival seni daerah, secara terang-terangan menyatakan bahwa kesenian tradisional dari etnis minoritas di daerahnya "kurang memiliki nilai jual" dan "sebaiknya diganti dengan hiburan yang lebih modern dan universal". Pernyataan ini menuai protes keras dari komunitas adat dan budayawan, dianggap merendahkan kearifan lokal dan memecah belah persatuan. Video pidato tersebut menjadi viral, memicu amarah publik dan tuntutan agar Bapak Rahmat dicopot dari jabatannya. Melihat kasus Bapak Rahmat dari perspektif nilai-nilai nasionalisme dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN), tindakan apa yang paling tepat dan berdasar hukum untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukannya?
A
Mengajukan tuntutan hukum pidana atas dasar ujaran kebencian (hate speech) dan diskriminasi sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
B
Memberikan teguran lisan dan tertulis serta mewajibkan Bapak Rahmat untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf kepada publik.
C
Melakukan pemeriksaan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) daerah dan/atau Majelis Kode Etik untuk menjatuhkan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
D
Mengabaikan pernyataan tersebut sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, meskipun tidak etis, dan fokus pada upaya mediasi antarpihak.
E
Mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengeluarkan mosi tidak percaya dan meminta Gubernur untuk mencopot Bapak Rahmat dari jabatannya.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 454
Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik kian tergerus oleh istilah asing (jakselian). Sebagai tokoh publik, langkah persuasif apa yang tepat untuk mengembalikan kebanggaan berbahasa nasional?
A
Menerapkan sanksi sosial bagi pencampur bahasa
B
Memberikan insentif atau panggung apresiasi bagi kreator yang berbahasa Indonesia dengan baik
C
Menghapus mata pelajaran bahasa Inggris dari sekolah
D
Membatasi akses internet untuk mengurangi paparan bahasa asing
E
Mewajibkan penggunaan bahasa baku kaku dalam pergaulan santai

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 455
Berdasarkan sejarah pasca Proklamasi, salah satu bentuk perjuangan nasionalisme yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan adalah ...
A
menyerah kepada Belanda demi tercapainya perdamaian
B
mengandalkan bantuan negara-negara Asia Tenggara untuk perlawanan
C
melakukan perlawanan militer melalui perang fisik dan perjuangan diplomasi
D
menyerahkan sebagian wilayah Indonesia untuk mendapatkan pengakuan internasional
E
membentuk pemerintahan sementara yang dipimpin oleh perwakilan Belanda

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 456
Dalam dinamika politik global, interaksi antarnegara adalah hal yang mutlak. Ketika sebuah kerja sama terjalin secara eksklusif dan hanya melibatkan dua negara saja untuk mencapai tujuan bersama, bentuk kerja sama tersebut dikenal dengan istilah...
A
Kerja sama Regional
B
Kerja sama Multilateral
C
Kerja sama Bilateral
D
Kerja sama Internasional
E
Kerja sama Monolateral

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 457
Menjelang Proklamasi, golongan muda mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi. Siapakah utusan yang ditunjuk untuk menyampaikan hasil rapat tersebut kepada Soekarno-Hatta?
A
Sukarni dan Yusuf Kunto
B
Wikana dan Darwis
C
Dr. Muwardi dan Wikana
D
Darwis dan Sukarni
E
Chairul Saleh dan Dr. Muwardi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 458
Apa tujuan utama dari diadakannya Kongres Wina (1814-1815) yang dipimpin oleh negarawan Austria, Klemens Wenzel von Metternich?
A
Mengatur penyerahan kembali Hindia Belanda
B
Memperoleh daerah Lombardia dan Venesia
C
Membuka sungai-sungai untuk perdagangan
D
Menghapus perbudakan di Inggris
E
Menentukan kembali peta politik di Eropa

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 459
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional. Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 460
Dalam sejarah perumusan konstitusi, Panitia Kecil memiliki tanggung jawab utama untuk...
A
Menyusun teks proklamasi kemerdekaan
B
Membantu tugas Panitia Sembilan dalam melobi pihak Jepang
C
Merancang draf undang-undang dasar dengan merujuk pada hasil sidang BPUPKI dan Panitia Hukum
D
Mengesahkan UUD 1945 dalam sidang pleno
E
Menunjuk Presiden dan Wakil Presiden sementara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.