PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 47. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 461
Sumpah Pemuda 1928 memiliki makna strategis bagi perjuangan kemerdekaan. Sebelum 1928, perjuangan bersifat kedaerahan. Setelah Sumpah Pemuda, pola perjuangan berubah menjadi...
A
Perjuangan fisik bersenjata secara gerilya
B
Perjuangan bersifat nasional dan mengutamakan persatuan
C
Kooperatif sepenuhnya dengan pemerintah Belanda
D
Fokus pada perjuangan agama semata
E
Meminta bantuan militer dari negara tetangga

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 462
Paham nasionalisme di Indonesia tidak bersifat chauvinisme, yang berarti...
A
Bangsa Indonesia menutup diri dari pengaruh bangsa lain
B
Mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain
C
Menerima segala bentuk penjajahan asalkan menguntungkan
D
Menjunjung tinggi kemanusiaan dan menghormati bangsa lain
E
Hanya fokus pada pembangunan fisik negara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 463
Gen Z cenderung lebih mengonsumsi konten global. Sebagai penggerak pemuda, bagaimana cara Anda melakukan "Nasionalisme Digital" agar relevan dengan selera zaman?
A
Memblokir akses terhadap platform hiburan asing
B
Mengkreasikan konten budaya lokal dengan kemasan modern di platform digital
C
Melakukan kampanye hitam terhadap budaya luar
D
Menjauhkan isu kebudayaan dari ruang digital
E
Melarang penggunaan gawai bagi anggota organisasi pemuda

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 464
Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, konflik pribadi kadang digiring menjadi isu SARA. Sikap warga negara yang tepat untuk menghadapi hal ini adalah ...
A
Menanggapi setiap konflik dengan pengamatan yang lebih cermat (teliti)
B
Memberikan respons dengan cepat atas terjadinya setiap konflik
C
Mencari penjelasan dari media massa atas konflik yang terjadi
D
Menyerahkan penyelesaian setiap konflik pada penegak hukum
E
Membiarkan terjadinya konflik sebagai bagian dari dinamika sosial

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 465
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional. Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 466
Salah satu tonggak sejarah pergerakan nasional adalah lahirnya Sumpah Pemuda. Peristiwa bersejarah ini terjadi pada tanggal...
A
20 Mei 1908
B
1 Juni 1945
C
17 Agustus 1945
D
28 Oktober 1928
E
27 Desember 1949

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 467
Pada masa Demokrasi Terpimpin, arah politik dalam negeri Indonesia mengalami pergeseran ideologis yang kuat. Salah satu ciri utamanya adalah upaya menyatukan tiga kekuatan besar ideologi di Indonesia, yang dikenal dengan konsep...
A
Pancasila Sakti
B
Manipol USDEK
C
Nasakom
D
Berdikari
E
Nefo dan Oldefo

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 468
Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) terjadi di beberapa wilayah Indonesia sebagai bentuk disintegrasi bangsa. Di antara provinsi berikut di Pulau Jawa, manakah yang TIDAK menjadi basis pemberontakan tersebut?
A
Jawa Barat
B
Jawa Tengah
C
Jawa Timur
D
Banten (saat itu bagian Jabar)
E
Aceh (luar Jawa)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 469
Dalam sebuah provinsi di Indonesia, muncul wacana peraturan daerah (Perda) yang, meski bertujuan memperkuat identitas lokal, mengadopsi norma-norma yang sangat spesifik dan eksklusif bagi kelompok mayoritas tertentu. Pendekatan ini berpotensi mengekang praktik kebudayaan atau keyakinan minoritas yang telah lama hidup berdampingan di daerah tersebut. Meskipun para pemrakarsa Perda berargumen bahwa ini adalah bentuk otonomi daerah dan manifestasi 'cinta tanah air' di level lokal, banyak pihak khawatir akan implikasi jangka panjangnya terhadap persatuan nasional dan identitas kebangsaan yang lebih luas. Menilai kasus ini, apa prinsip fundamental nasionalisme Indonesia yang paling terancam oleh wacana Perda tersebut, dan mengapa hal itu krusial bagi keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
A
Prinsip Persatuan Indonesia, karena tindakan eksklusif lokal dapat memecah belah bangsa dan mengikis semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang pada akhirnya melemahkan sendi-sendi NKRI.
B
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab Perda tersebut berpotensi memaksakan keyakinan mayoritas dan melanggar hak asasi beragama bagi kelompok minoritas, mengancam kerukunan antarumat beragama.
C
Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena Perda semacam itu dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, mengurangi martabat kemanusiaan mereka dan melanggar keadilan sosial.
D
Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena Perda tersebut mungkin tidak melewati proses musyawarah yang inklusif dan aspiratif bagi seluruh elemen masyarakat.
E
Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena Perda tersebut dapat menciptakan ketimpangan sosial dan hukum bagi warga negara berdasarkan identitas kelompok, menghambat tercapainya kesejahteraan bersama.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 470
Dalam pembabakan sejarah kebudayaan masyarakat awal di Indonesia, periode yang identik dengan sebutan 'zaman batu muda' dikenal dengan istilah...
A
Megalithikum
B
Paleolithikum
C
Neolithikum
D
Mesolithikum
E
Zaman Logam

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.