Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 48. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 471
Link Soal
Manakah di antara pilihan berikut yang BUKAN merupakan tujuan dibentuknya VOC oleh Belanda?
A
Menghindari persaingan tidak sehat antar pedagang Belanda
B
Membentuk pemerintahan tandingan di negara jajahan
C
Memperkuat posisi Belanda dalam persaingan dengan bangsa Eropa lain
D
Membantu keuangan pemerintah Belanda dalam perang melawan Spanyol
E
Memperkuat posisi Belanda dalam persaingan perdagangan di Asia
NO. 472
Link Soal
Di bawah ini perjanjian yang timbul dari Perang Dunia I, kecuali ....
A
Perjanjian Versailles
B
Perjanjian St. Germani)
C
Perjanjian Neulily
D
Perjanjian Trianon
E
Perjanjian Postdam
NO. 473
Link Soal
Rumah adat Jawa (Joglo) memiliki filosofi tata ruang yang unik. Bagian paling depan yang berupa ruangan luas tanpa sekat dan biasa digunakan untuk pertemuan atau acara besar disebut...
A
Pringgitan
B
Dalem Ageng
C
Pendapa
D
Senthong
E
Gandok
NO. 474
Link Soal
ASEAN diawali dengan Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh lima menteri luar negeri negara peserta konferensi, adapun delegasi dari Singapura adalah ....
A
H. Adam Malik
B
Tun Abdul Razak
C
S. Rajaratman
D
Narsisco Ramos
E
Thanat Khoman
NO. 475
Link Soal
Tokoh revolusioner yang dikenal sebagai bapak pendiri Vietnam modern dan pernah menjabat sebagai Presiden Republik Demokratik Vietnam (Vietnam Utara) pada periode 1945–1969 adalah...
A
Ton Duc Thang
B
Ngo Dinh Diem
C
Ho Chi Minh
D
Tran Duc Luong
E
Nguyen Minh Triet
NO. 476
Link Soal
Salah satu poin utama dalam Perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Sultan Hasanuddin dan Kerajaan Gowa-Tallo adalah...
A
VOC mendapatkan hak monopoli perdagangan di wilayah Makassar
B
Pangeran Hasanuddin diberikan hak memonopoli perdagangan di Maluku
C
VOC dilarang mendirikan benteng pertahanan di wilayah Makassar
D
Kerajaan Makassar berhak memperluas wilayah kekuasaan hingga ke Bone
E
Seluruh hutang VOC ditanggung oleh kerajaan-kerajaan di Sulawesi
NO. 477
Link Soal
Transisi dari Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan payung hukum baru, yaitu UUDS 1950. Lembaga manakah yang saat itu melakukan pengesahan terhadap UUDS 1950?
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Konstituante
D
Presiden dan Wakil Presiden
E
Kabinet (Pemerintah) bersama perwakilan negara bagian
NO. 478
Link Soal
Adanya perpaduan antara budaya lokal dengan ajaran Islam, seperti pada arsitektur masjid kuno di Jawa yang memiliki atap tumpang, membuktikan bahwa...
A
Islam di Jawa bersifat sinkretis sepenuhnya
B
Penyebaran Islam di Jawa memanfaatkan sarana budaya sebagai alat dakwah
C
Budaya Hindu-Buddha lebih kuat daripada ajaran Islam
D
Arsitektur bangunan tidak memiliki kaitan dengan ajaran agama
E
Masyarakat Jawa menolak bentuk asli bangunan masjid
NO. 479
Link Soal
Momentum bersejarah dimulainya Gerakan Non-Blok secara formal ditandai dengan pelaksanaan KTT I yang diselenggarakan di Beograd, Yugoslavia. Kapan pertemuan tersebut berlangsung?
A
1960
B
1962
C
1964
D
1961
E
1963
NO. 480
Link Soal
Seorang Kepala Dinas di sebuah kabupaten, Bapak Rahmat, dalam pidato pembukaan festival seni daerah, secara terang-terangan menyatakan bahwa kesenian tradisional dari etnis minoritas di daerahnya "kurang memiliki nilai jual" dan "sebaiknya diganti dengan hiburan yang lebih modern dan universal". Pernyataan ini menuai protes keras dari komunitas adat dan budayawan, dianggap merendahkan kearifan lokal dan memecah belah persatuan. Video pidato tersebut menjadi viral, memicu amarah publik dan tuntutan agar Bapak Rahmat dicopot dari jabatannya.
Melihat kasus Bapak Rahmat dari perspektif nilai-nilai nasionalisme dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN), tindakan apa yang paling tepat dan berdasar hukum untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukannya?
A
Mengajukan tuntutan hukum pidana atas dasar ujaran kebencian (hate speech) dan diskriminasi sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
B
Memberikan teguran lisan dan tertulis serta mewajibkan Bapak Rahmat untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf kepada publik.
C
Melakukan pemeriksaan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) daerah dan/atau Majelis Kode Etik untuk menjatuhkan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
D
Mengabaikan pernyataan tersebut sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, meskipun tidak etis, dan fokus pada upaya mediasi antarpihak.
E
Mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengeluarkan mosi tidak percaya dan meminta Gubernur untuk mencopot Bapak Rahmat dari jabatannya.