PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 5. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Pada masa Orde Baru, pembangunan nasional dibagi ke dalam tahapan Repelita. Fokus utama yang menjadi sasaran dalam Repelita IV adalah...
A
Sektor pertanian untuk swasembada pangan mutlak.
B
Industri dasar dan kimia untuk menopang pertahanan.
C
Sektor pertanian dan prasarana pengairan.
D
Peningkatan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi.
E
Sektor pertanian menuju industri yang menghasilkan mesin-mesin sendiri (industri berat dan ringan).

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Perjanjian Renville dianggap sangat merugikan Indonesia karena wilayah RI menjadi semakin sempit. Hal ini disebabkan oleh adanya pengakuan terhadap...
A
Garis Demarkasi Van Mook
B
Zona Ekonomi Eksklusif Belanda
C
Negara Sumatera Timur
D
Wilayah Indonesia Timur sebagai negara berdaulat
E
Batas Laut Teritorial

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Gerakan separatis Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang meletus di Bandung pada Januari 1950 dipimpin oleh...
A
Andi Azis
B
S.M. Kartosuwiryo
C
Raymond Westerling
D
Kahar Muzakar
E
Soumokil

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Reunifikasi Jerman pada tahun 1990 membawa tantangan tersendiri bagi wilayah bekas Jerman Timur. Kebijakan ekonomi utama yang diterapkan untuk mengatasi ketertinggalan Jerman Timur saat itu adalah...
A
Nasionalisasi aset swasta
B
Rehabilitasi perekonomian
C
Penutupan investasi asing
D
Penerapan sistem ekonomi terpusat
E
Pembatasan perdagangan bebas

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Di Kabupaten Harapan Jaya, seorang pejabat senior berinisial DR, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), diketahui secara konsisten mengeluarkan kebijakan yang memberikan kelonggaran dan insentif luar biasa hanya kepada investor asing. Kebijakan ini, yang ia klaim sebagai "langkah progresif menuju globalisasi," secara tidak langsung mempersulit perizinan dan akses pasar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, bahkan cenderung memarjinalkan produk-produk asli daerah. Dalam beberapa kesempatan publik, DR juga terlihat secara terang-terangan mengunggulkan produk-produk impor dan gaya hidup luar negeri, sembari meremehkan potensi budaya dan ekonomi lokal. Akibatnya, banyak pelaku UMKM lokal merasa terpinggirkan, dan identitas ekonomi daerah terancam pudar karena dominasi produk asing. Berdasarkan studi kasus di atas, pelanggaran prinsip nasionalisme yang paling relevan dilakukan oleh pejabat DR adalah...
A
Pengabaian terhadap prinsip nasionalisme ekonomi dan pengikisan kebanggaan terhadap produk serta identitas dalam negeri.
B
Kesalahan dalam strategi promosi daerah yang tidak efektif dalam menarik minat wisatawan domestik.
C
Penyalahgunaan wewenang dan potensi tindakan korupsi karena keberpihakan pada pihak tertentu.
D
Upaya inovatif untuk menarik investasi global yang terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat lokal.
E
Pelanggaran terhadap etika birokrasi yang mewajibkan pejabat untuk bersikap netral dalam setiap kebijakan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Siapakah tokoh yang menyempurnakan desain lambang Garuda Pancasila pada tanggal 20 Maret 1950 dengan menambahkan skala ukuran dan tata warna?
A
Ida Ayu Soemantri
B
Iwa Koesoemasumantri
C
Sultan Hamid II
D
Moh. Yamin
E
Ahmad Soebardjo

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Siapakah tokoh yang bertanggung jawab mengubah konsep naskah proklamasi menjadi bentuk ketikan menggunakan mesin ketik milik perwakilan Angkatan Laut Jerman?
A
Sukarni
B
Sayuti Melik
C
Ahmad Soebardjo
D
B.M. Diah
E
Sudiro

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Setelah mendirikan Negara Indonesia Timur, Belanda kembali memproklamasikan negara boneka baru pada 4 Mei 1947 di wilayah Jawa Barat. Negara boneka tersebut dikenal dengan nama...
A
Negara Jawa Timur
B
Negara Pasundan
C
Negara Madura
D
Negara Sumatera Selatan
E
Negara Pasisir

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Kemerdekaan adalah hak segala bangsa" menegaskan bahwa bangsa Indonesia...
A
Fokus hanya pada kemerdekaan bangsanya sendiri, tanpa memedulikan nasib bangsa lain.
B
Memiliki hak untuk mengintervensi urusan internal wilayah bangsa lain yang belum merdeka.
C
Menghargai dan mengakui hak setiap bangsa untuk meraih kemerdekaan dan menentukan nasibnya sendiri.
D
Berkomitmen untuk tidak terlibat dalam konflik atau sengketa internasional apa pun.
E
Memberikan dukungan penuh kepada semua negara dalam setiap situasi tanpa terkecuali.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Setelah kembali dari Rengasdengklok, rombongan Soekarno-Hatta menuju rumah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang untuk menyusun naskah proklamasi. Siapakah perwira Jepang yang menjamin keamanan mereka tersebut?
A
Laksamana Terauchi
B
Jenderal Kumakichi Harada
C
Laksamana Tadashi Maeda
D
Jenderal Hitoshi Imamura
E
Marsekal Hisaichi Terauchi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.