PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 50. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 491
Siapakah di antara tokoh berikut yang TIDAK pernah menjabat sebagai Raja di Kerajaan Singasari?
A
Tohjaya
B
Ken Arok
C
Raden Wijaya
D
Ranggawuni
E
Anusapati

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 492
Periode pemerintahan transisi di bawah Presiden B.J. Habibie (21 Mei 1998 - 19 Oktober 1999) diwarnai oleh peristiwa penting, yaitu lepasnya salah satu provinsi dari NKRI melalui referendum. Provinsi tersebut adalah...
A
Irian Jaya
B
Aceh Darussalam
C
Timor Timur
D
Kalimantan Utara
E
Maluku Utara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 493
Dalam perencanaan pembangunan nasional dikenal istilah PJP (Pembangunan Jangka Panjang). Berapakah rentang waktu yang ditetapkan untuk satu periode PJP?
A
5 Tahun
B
10 Tahun
C
15 Tahun
D
20 Tahun
E
25 Tahun

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 494
Siapakah tokoh yang menjadi delegasi negara Pakistan dalam Konferensi Panca Negara di Bogor pada 28 Desember 1954?
A
Jawaharlal Nehru
B
Mohammad Ali Bogra
C
U Nu
D
P.M. Ceylon
E
Sir John Kotelawala

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 495
Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan etnis. Tantangan geografis dan demografis ini rentan memicu perpecahan. Kebijakan pemerintah manakah yang paling efektif untuk merawat persatuan di tengah keragaman tersebut?
A
Mewajibkan penyatuan budaya dengan menghapus budaya-budaya minoritas.
B
Memfasilitasi program pertukaran budaya lintas daerah dan dialog antarsuku untuk menumbuhkan pemahaman inklusif.
C
Melakukan segregasi (pemisahan) wilayah tempat tinggal berdasarkan suku agar tidak terjadi gesekan.
D
Menyerahkan pengelolaan pulau-pulau terluar kepada pihak swasta asing.
E
Membatasi mobilitas penduduk antar-pulau untuk menjaga kemurnian demografi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 496
Generasi Z saat ini lebih akrab dengan budaya pop global (seperti K-Pop atau Hollywood) dibandingkan budaya lokal. Sebagai pendidik yang berjiwa nasionalis, pendekatan pedagogis apa yang paling efektif untuk menanamkan cinta budaya lokal tanpa terkesan anti-perubahan?
A
Memblokir akses internet dan media sosial di lingkungan sekolah secara total.
B
Mengintegrasikan konten kearifan lokal ke dalam materi pembelajaran dengan metode kekinian dan relevan bagi siswa.
C
Mewajibkan siswa menggunakan pakaian adat lengkap setiap hari selama kegiatan belajar.
D
Menghapus mata pelajaran bahasa asing dan menggantinya dengan bahasa daerah sepenuhnya.
E
Melarang siswa mendengarkan musik atau menonton film luar negeri.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 497
Gedung Pancasila yang bersejarah dulunya dikenal sebagai Gedung Chuo Sangi In pada masa Jepang. Namun, pada masa kolonial Belanda, gedung ini difungsikan sebagai...
A
Gedung Permusyawaratan
B
Gedung Volksraad (Dewan Perwakilan Rakyat)
C
Kantor Berita
D
Gedung Perintis Kemerdekaan
E
Pusat Pemuda Rakyat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 498
Sejarah mencatat pembagian wilayah Kerajaan Mataram menjadi dua otoritas kekuasaan, yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Peristiwa ini terjadi akibat disepakatinya...
A
Perjanjian Bongaya
B
Perjanjian Salatiga
C
Perjanjian Gianti
D
Perjanjian Jepara
E
Perjanjian Linggarjati

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 499
Bangsa Indonesia memiliki karakteristik kebersamaan budaya, etnis, agama, adat istiadat, dan bahasa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Perilaku yang sesuai dengan upaya menjaga kebhinekaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan adalah ...
A
Menggunakan bahasa dari daerah masing-masing
B
Bangga menggunakan pakaian-pakaian adat dari daerahnya
C
Menghormati adat istiadat budaya masyarakat di daerah
D
Menghindari kerja sama dengan orang lain yang berbeda etnis
E
Bersikap sopan terhadap orang lain yang berasal dari daerah yang sama

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 500
Di era otonomi daerah dan globalisasi, sebuah pemerintah kabupaten sedang merancang Peraturan Daerah (Perda) yang secara tegas membatasi masuknya produk dan investasi dari luar wilayah kabupaten, bahkan dari provinsi lain di Indonesia, dengan alasan untuk melindungi perekonomian lokal dan identitas budaya setempat. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpegang teguh pada nilai nasionalisme dan persatuan bangsa, bagaimana Anda seharusnya menyikapi rancangan Perda tersebut?
A
Mendukung penuh rancangan Perda tersebut sebagai bentuk konkret implementasi kedaulatan daerah dan keberpihakan terhadap ekonomi lokal.
B
Menolak secara mutlak Perda tersebut karena setiap pembatasan antar-wilayah di Indonesia akan merusak integrasi ekonomi nasional dan mengikis semangat persatuan.
C
Mengusulkan kajian mendalam terhadap Perda tersebut dengan melibatkan pakar hukum tata negara dan ekonomi nasional untuk memastikan bahwa Perda tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, serta mencari solusi yang harmonis antara kepentingan lokal dan nasional.
D
Membiarkan Perda tersebut karena merupakan kewenangan otonomi daerah, tanpa perlu intervensi dari ASN yang bukan bagian dari pemerintah daerah tersebut.
E
Mengadvokasi agar Perda tersebut dijadikan contoh bagi daerah lain untuk memperkuat identitas dan ekonomi lokal masing-masing, sebagai wujud keberagaman Indonesia.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.