Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 50. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 491
Link Soal
Sayuti Melik dipercaya untuk mengetik naskah proklamasi. Saat mengetik, ia melakukan beberapa perubahan redaksional, salah satunya adalah...
A
Mengubah kata 'Tempoh' menjadi 'Tempo'
B
Mengubah kata 'Djakarta, 17-8-05' menjadi 'Jakarta, 17 Agustus 1945'
C
Menghapus kata 'Wakil-wakil bangsa Indonesia'
D
Menambahkan kalimat 'Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan'
E
Mengubah penulisan tahun Jepang menjadi tahun Masehi
NO. 492
Link Soal
Salah satu peristiwa ketatanegaraan krusial pasca-proklamasi yang dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah...
A
Pembubaran BPUPKI
B
Pembentukan tentara keamanan rakyat
C
Pengesahan UUD 1945
D
Pemilihan anggota legislatif
E
Penetapan ibu kota negara
NO. 493
Link Soal
Di Kabupaten Harapan Jaya, seorang pejabat senior berinisial DR, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), diketahui secara konsisten mengeluarkan kebijakan yang memberikan kelonggaran dan insentif luar biasa hanya kepada investor asing. Kebijakan ini, yang ia klaim sebagai "langkah progresif menuju globalisasi," secara tidak langsung mempersulit perizinan dan akses pasar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, bahkan cenderung memarjinalkan produk-produk asli daerah. Dalam beberapa kesempatan publik, DR juga terlihat secara terang-terangan mengunggulkan produk-produk impor dan gaya hidup luar negeri, sembari meremehkan potensi budaya dan ekonomi lokal. Akibatnya, banyak pelaku UMKM lokal merasa terpinggirkan, dan identitas ekonomi daerah terancam pudar karena dominasi produk asing. Berdasarkan studi kasus di atas, pelanggaran prinsip nasionalisme yang paling relevan dilakukan oleh pejabat DR adalah...
A
Pengabaian terhadap prinsip nasionalisme ekonomi dan pengikisan kebanggaan terhadap produk serta identitas dalam negeri.
B
Kesalahan dalam strategi promosi daerah yang tidak efektif dalam menarik minat wisatawan domestik.
C
Penyalahgunaan wewenang dan potensi tindakan korupsi karena keberpihakan pada pihak tertentu.
D
Upaya inovatif untuk menarik investasi global yang terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat lokal.
E
Pelanggaran terhadap etika birokrasi yang mewajibkan pejabat untuk bersikap netral dalam setiap kebijakan.
NO. 494
Link Soal
Negara yang semula merupakan wilayah jajahan dari pihak yang kalah pada Perang Dunia I, lalu diletakkan di bawah perlindungan negara pemenang dengan pengawasan Liga Bangsa-Bangsa, disebut...
A
Negara Protektorat
B
Negara Koloni
C
Negara Mandat
D
Negara Trustee
E
Negara Dominion
NO. 495
Link Soal
Negara yang temasuk dalam blok fasis dalam Perang Dunia II adalah ....
A
Inggris
B
Perancis
C
Austria
D
Polandia
E
Belgia
NO. 496
Link Soal
Setelah Proklamasi, Indonesia terus melengkapi struktur negaranya. Pembentukan Badan Penolong Korban Perang (BPKP) atau yang dikenal dengan Badan Keamanan Rakyat (BKR) merupakan hasil dari keputusan sidang lembaga apa?
A
Sidang BPUPKI pertama
B
Sidang PPKI pertama
C
Sidang BPUPKI kedua
D
Sidang PPKI kedua
E
Sidang PPKI ketiga
NO. 497
Link Soal
Dalam sejarah kepemimpinan nasional di Indonesia, tokoh yang mendampingi Presiden sebagai Wakil Presiden pada masa bakti 1993 - 1998 adalah...
A
Sudharmono
B
Tri Sutrisno
C
Umar Wirahadikusuma
D
Hamzah Haz
E
Sri Sultan Hamengkubuwono IX
NO. 498
Link Soal
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) secara resmi mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara pada tanggal...
A
9 Agustus 1945
B
17 Agustus 1945
C
18 Agustus 1945
D
22 Agustus 1945
E
1 Juni 1945
NO. 499
Link Soal
Siapakah tokoh Patih Kerajaan Majapahit yang sangat melegenda karena komitmennya menyatukan Nusantara melalui Sumpah Palapa?
A
Hayam Wuruk
B
Raden Wijaya
C
Gajah Mada
D
Ken Arok
E
Tunggul Ametung
NO. 500
Link Soal
Partai Nasional Indonesia (PNI) memiliki strategi perjuangan yang tegas menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Strategi dan asas perjuangan ini dikenal dengan istilah...
A
Koperasi dan Marhaenisme
B
Radikalisme dan Liberalisme
C
Non-koperasi dan Marhaenisme
D
Bawah tanah dan Gerilya
E
Diplomasi dan Negosiasi