PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 52. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 511
Pada peristiwa Rengasdengklok tanggal 16 Agustus 1945, Sukarno dan Hatta diamankan oleh kelompok pemuda dan tentara PETA ke sebuah lokasi dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Di manakah lokasi tersebut?
A
Markas Jepang di Jakarta
B
Istana Dalat, Vietnam
C
Rengasdengklok
D
Rumah Laksamana Maeda
E
Kediaman Soekarno di Pegangsaan Timur

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 512
Munculnya kesadaran persatuan dalam Sumpah Pemuda dipelopori oleh berbagai organisasi kepemudaan. Organisasi mana saja yang menjadi pencetus utama dalam pergerakan ini?
A
Budi Utomo dan Serikat Islam
B
Jong Java dan Muhammadiyah
C
Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Pemuda Indonesia
D
Jong Celebes dan Partai Komunis Indonesia
E
Jong Islamiten Bond dan Kaum Betawi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 513
Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag menghasilkan kesepakatan yang cukup berat, salah satunya kewajiban Indonesia melunasi hutang Belanda sejak 1942. Alasan utama delegasi Indonesia yang dipimpin Moh. Hatta menerima syarat tersebut adalah...
A
Sebagai bentuk kompensasi atas kerusakan perang yang disebabkan oleh pejuang Indonesia
B
Strategi diplomatik guna mempercepat pengakuan kedaulatan Indonesia secara penuh dan formal
C
Adanya ancaman Belanda untuk melakukan agresi militer ketiga jika syarat ditolak
D
Indonesia merasa memiliki tanggung jawab moral atas pinjaman pembangunan masa kolonial
E
Kurangnya pengalaman delegasi Indonesia dalam melakukan negosiasi ekonomi internasional

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 514
Pemerintah daerah 'X' mengeluarkan kebijakan yang secara eksklusif memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk semua posisi strategis di sektor industri baru, dengan alasan 'melindungi kepentingan putra daerah'. Kebijakan ini menimbulkan potensi protes dari warga negara Indonesia di luar daerah 'X' yang merasa haknya untuk bekerja di mana saja di wilayah NKRI terbatasi, serta berpotensi menghambat investasi dan pemerataan ekonomi nasional. Apabila ditinjau dari perspektif nasionalisme Pancasila, tindakan pemerintah daerah 'X' tersebut paling utama bertentangan dengan prinsip apa dan mengapa?
A
Sila kedua Pancasila, karena kebijakan tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia warga negara Indonesia yang bukan 'putra daerah'.
B
Sila ketiga Pancasila, karena mengedepankan primordialisme lokal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa serta mengabaikan identitas keindonesiaan.
C
Sila keempat Pancasila, karena keputusan tersebut tidak mencerminkan musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di tingkat nasional.
D
Sila kelima Pancasila, karena menciptakan ketidakadilan ekonomi dan kesempatan kerja yang tidak merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
E
Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, karena tidak mendukung perwujudan kemerdekaan yang berdaulat dalam bingkai negara kesatuan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 515
Di Kabupaten Harapan Jaya, seorang pejabat senior berinisial DR, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), diketahui secara konsisten mengeluarkan kebijakan yang memberikan kelonggaran dan insentif luar biasa hanya kepada investor asing. Kebijakan ini, yang ia klaim sebagai "langkah progresif menuju globalisasi," secara tidak langsung mempersulit perizinan dan akses pasar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, bahkan cenderung memarjinalkan produk-produk asli daerah. Dalam beberapa kesempatan publik, DR juga terlihat secara terang-terangan mengunggulkan produk-produk impor dan gaya hidup luar negeri, sembari meremehkan potensi budaya dan ekonomi lokal. Akibatnya, banyak pelaku UMKM lokal merasa terpinggirkan, dan identitas ekonomi daerah terancam pudar karena dominasi produk asing. Berdasarkan studi kasus di atas, pelanggaran prinsip nasionalisme yang paling relevan dilakukan oleh pejabat DR adalah...
A
Pengabaian terhadap prinsip nasionalisme ekonomi dan pengikisan kebanggaan terhadap produk serta identitas dalam negeri.
B
Kesalahan dalam strategi promosi daerah yang tidak efektif dalam menarik minat wisatawan domestik.
C
Penyalahgunaan wewenang dan potensi tindakan korupsi karena keberpihakan pada pihak tertentu.
D
Upaya inovatif untuk menarik investasi global yang terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat lokal.
E
Pelanggaran terhadap etika birokrasi yang mewajibkan pejabat untuk bersikap netral dalam setiap kebijakan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 516
Tujuan utama Jepang membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang sebenarnya bagi kepentingan Jepang adalah...
A
Memberikan kemerdekaan tulus kepada Indonesia
B
Mendidik pemimpin Indonesia agar siap merdeka
C
Menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya
D
Membentuk angkatan perang Indonesia
E
Menyerahkan kekuasaan sekutu kepada Indonesia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 517
Pada masa penjajahan, Belanda menerapkan 'Pelayaran Hongi' di wilayah Maluku. Apa tujuan utama dari kebijakan pelayaran yang menggunakan perahu kora-kora bersenjata ini?
A
Melakukan patroli laut untuk mencegah penyelundupan dan menjaga monopoli rempah-rempah
B
Mengangkut rempah-rempah dari petani ke gudang VOC
C
Mengajak raja-raja lokal berwisata laut untuk diplomasi
D
Mengusir pedagang Spanyol dan Portugis dari perairan Maluku
E
Mencari pulau-pulau baru yang belum dihuni

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 518
Berikut ini adalah nama-nama tokoh atau sultan yang pernah memimpin dalam sejarah Kerajaan Ternate dan Tidore, KECUALI ...
A
Pangeran Nuku
B
Zainal Abidin
C
Sultan Baabullah
D
Sultan Agung
E
Sultan Hairun

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 519
Eksistensi Nusantara sebagai tanah air bagi bangsa Indonesia mulai dikenal secara luas melalui sejarah kejayaan dua kerajaan besar, yaitu...
A
Kerajaan Tarumanegara dan Kutai
B
Kerajaan Sunda dan Sriwijaya
C
Kerajaan Majapahit dan Mataram
D
Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit
E
Kerajaan Kutai dan Sunda

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 520
Kepemimpinan BPUPKI bersifat kolektif dengan adanya perwakilan dari pihak Jepang sebagai wakil ketua. Siapakah orang Jepang yang menjabat posisi tersebut?
A
Kabashima Sakae
B
Ichibangase Yosio
C
Toyohiko Masuda
D
Hirohito
E
Oba Sakae

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.