Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 53. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 521
Link Soal
Siapakah tokoh yang menjadi delegasi negara Pakistan dalam Konferensi Panca Negara di Bogor pada 28 Desember 1954?
A
Jawaharlal Nehru
B
Mohammad Ali Bogra
C
U Nu
D
P.M. Ceylon
E
Sir John Kotelawala
NO. 522
Link Soal
Berikut ini adalah nilai-nilai Pancasila: 1. Toleransi 2. Kerja sama 3. Musyawarah 4. Patuh 5. Disiplin Manakah nilai-nilai yang paling sesuai dengan karakteristik sila keempat Pancasila?
A
1, 2, dan 3
B
1, 2, dan 4
C
2, 3, dan 4
D
2, 3, dan 5
E
3, 4, dan 5
NO. 523
Link Soal
Pada masa penjajahan Belanda, muncul berbagai organisasi pergerakan nasional. Salah satunya adalah Budi Utomo (1908). Berdasarkan latar belakang berdirinya, kontribusi utama Budi Utomo terhadap perjuangan nasionalisme di Indonesia adalah ...
A
mendorong penggunaan bahasa Belanda sebagai bahasa pendidikan
B
memperjuangkan hak-hak perempuan untuk mendapat pendidikan yang sama
C
menanamkan kesadaran nasional dan memperjuangkan kemajuan pendidikan bagi masyarakat Indonesia
D
menggalang dukungan dari negara-negara Eropa untuk membantu Indonesia merdeka
E
membentuk tentara nasional untuk melawan penjajah Belanda
NO. 524
Link Soal
Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab kebangkrutan dan runtuhnya kongsi dagang VOC, KECUALI...
A
Mewabahnya korupsi di kalangan pegawai VOC
B
Banyaknya biaya perang yang harus dikeluarkan
C
Rendahnya moral dan kecakapan para penguasa VOC
D
Adanya persaingan dagang yang ketat dengan kelompok lain
E
Menumpuknya hutang akibat operasional dan perang
NO. 525
Link Soal
Dalam aksi 'pengamanan' Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang, kelompok pemuda tersebut bergerak di bawah pimpinan...
A
Sutan Sjahrir
B
Sukarni
C
Cudanco Subeno
D
Yusuf Kunto
E
Sayuti Melik
NO. 526
Link Soal
Konsep politik luar negeri Indonesia yang 'Bebas Aktif' pertama kali dicetuskan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. Dalam pidato bersejarahnya, beliau menguraikan posisi Indonesia di tengah konflik Blok Barat dan Blok Timur. Apa judul pidato tersebut?
A
Indonesia Menggugat
B
Mendayung di Antara Dua Karang
C
Di Bawah Bendera Revolusi
D
Jalannya Revolusi Kita
E
Penemuan Kembali Revolusi Kita
NO. 527
Link Soal
Dalam peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada pada 19 September 1945, Presiden Soekarno memilih untuk hanya menyampaikan pidato singkat dan meminta massa segera membubarkan diri dengan tertib. Alasan utama tindakan ini adalah...
A
Presiden Soekarno memiliki agenda pertemuan diplomatik mendesak
B
Mencegah terjadinya bentrokan fisik dengan tentara Jepang yang bersiaga penuh
C
Kondisi kesehatan Presiden Soekarno yang sedang menurun
D
Massa yang hadir melebihi kapasitas lapangan sehingga tidak kondusif
E
Menghormati kesepakatan gencatan senjata dengan Sekutu
NO. 528
Link Soal
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) secara resmi mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara pada tanggal...
A
9 Agustus 1945
B
17 Agustus 1945
C
18 Agustus 1945
D
22 Agustus 1945
E
1 Juni 1945
NO. 529
Link Soal
Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibentuk di Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai respons cepat atas situasi genting nasional yang disebabkan oleh...
A
Pemberontakan G30S/PKI
B
Jatuhnya kabinet parlementer
C
Agresi Militer Belanda I
D
Agresi Militer Belanda II
E
Ultimatum Sekutu di Surabaya
NO. 530
Link Soal
Penerapan kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) bertujuan memberikan kemandirian kepada daerah. Namun, fenomena ini kerap memunculkan "Raja-raja kecil" atau peraturan daerah yang bertentangan dengan kebijakan nasional, yang berpotensi mengganggu integrasi bangsa. Langkah strategis apa yang harus diambil pemerintah pusat untuk menyelaraskan otonomi tanpa mematikan kreativitas daerah?
A
Menarik kembali seluruh kewenangan daerah ke pusat (Resentralisasi) demi stabilitas keamanan.
B
Menerbitkan regulasi payung dan pedoman umum (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) agar kebijakan daerah tetap segaris dengan visi nasional.
C
Memberikan kebebasan mutlak kepada daerah untuk membuat aturan apapun tanpa campur tangan pusat.
D
Menghapus sistem pemerintahan daerah dan menggantinya dengan sistem penunjukan langsung dari pusat.
E
Menyerahkan urusan vital seperti pertahanan dan kebijakan moneter sepenuhnya kepada daerah agar mandiri.