Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme
Halaman 53. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 521
Link Soal
Wujud nasionalisme dalam bidang teknologi dapat tercermin dari upaya penelitian dan pengembangan yang menghasilkan produk sesuai kebutuhan nasional. Salah satu contoh penerapan nasionalisme di sektor ini adalah...
A
Mengimpor seluruh kebutuhan teknologi dari negara lain.
B
Mengembangkan dan memasarkan produk teknologi buatan dalam negeri secara global.
C
Menolak inovasi teknologi lokal yang berlandaskan riset ilmiah.
D
Menggunakan perangkat teknologi asing secara eksklusif dalam sistem pendidikan.
E
Menghindari penggunaan teknologi untuk mencegah perubahan sosial.
NO. 522
Link Soal
Gerakan Reformasi 1998 yang dimotori oleh mahasiswa dipicu oleh akumulasi kekecewaan terhadap Orde Baru. Faktor fundamental yang mendorong mahasiswa menuntut perubahan adalah keinginan untuk...
A
Mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain
B
Mewujudkan tatanan demokrasi yang sesungguhnya dan berkeadilan
C
Membubarkan angkatan bersenjata
D
Menjadikan Indonesia negara serikat
E
Menghapus seluruh utang luar negeri secara sepihak
NO. 523
Link Soal
Menjelang kemerdekaan Indonesia, terjadi pergantian kepemimpinan di Jepang. Pada 17 Juli 1944, Perdana Menteri Hideki Tojo digantikan oleh...
A
Letnan Jenderal Kumakichi Harada
B
Jenderal Itagaki
C
Mayor Jenderal Yamamoto
D
Jenderal Kuniaki Koiso
E
Letnan Jenderal Nagano
NO. 524
Link Soal
Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag menjadi tonggak penting pengakuan kedaulatan Indonesia. Salah satu hasil krusial dari perjanjian ini adalah...
A
Belanda mengakui kemerdekaan RI secara de facto atas Jawa dan Sumatera
B
Pembentukan Uni Indonesia-Belanda yang diketuai Presiden Indonesia
C
Pengakuan kedaulatan penuh dan tanpa syarat kepada Republik Indonesia Serikat (RIS)
D
Penarikan seluruh tentara sekutu dari wilayah Indonesia
E
Penyerahan Irian Barat kepada Indonesia saat itu juga
NO. 525
Link Soal
Di Indonesia, terdapat induk organisasi nasional yang menaungi cabang olahraga bowling. Organisasi yang dimaksud adalah...
A
PBI
B
PERBASI
C
PBSI
D
PSSI
E
PORDASI
NO. 526
Link Soal
Di era otonomi daerah dan globalisasi, sebuah pemerintah kabupaten sedang merancang Peraturan Daerah (Perda) yang secara tegas membatasi masuknya produk dan investasi dari luar wilayah kabupaten, bahkan dari provinsi lain di Indonesia, dengan alasan untuk melindungi perekonomian lokal dan identitas budaya setempat. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpegang teguh pada nilai nasionalisme dan persatuan bangsa, bagaimana Anda seharusnya menyikapi rancangan Perda tersebut?
A
Mendukung penuh rancangan Perda tersebut sebagai bentuk konkret implementasi kedaulatan daerah dan keberpihakan terhadap ekonomi lokal.
B
Menolak secara mutlak Perda tersebut karena setiap pembatasan antar-wilayah di Indonesia akan merusak integrasi ekonomi nasional dan mengikis semangat persatuan.
C
Mengusulkan kajian mendalam terhadap Perda tersebut dengan melibatkan pakar hukum tata negara dan ekonomi nasional untuk memastikan bahwa Perda tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, serta mencari solusi yang harmonis antara kepentingan lokal dan nasional.
D
Membiarkan Perda tersebut karena merupakan kewenangan otonomi daerah, tanpa perlu intervensi dari ASN yang bukan bagian dari pemerintah daerah tersebut.
E
Mengadvokasi agar Perda tersebut dijadikan contoh bagi daerah lain untuk memperkuat identitas dan ekonomi lokal masing-masing, sebagai wujud keberagaman Indonesia.
NO. 527
Link Soal
Indonesia menghadapi dilema antara menjaga identitas nasional yang kokoh dan mengakomodasi tuntutan otonomi daerah yang semakin kuat, terutama dalam isu pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian budaya lokal. Dalam konteks ini, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada situasi di mana aspirasi masyarakat lokal terhadap pemanfaatan sumber daya alam tertentu bertentangan dengan kebijakan nasional yang dianggap lebih mengutamakan kepentingan industri besar.
Sebagai ASN yang menjunjung tinggi nilai nasionalisme Pancasila, tindakan paling tepat yang seharusnya diambil adalah:
A
Mengutamakan pemenuhan aspirasi masyarakat lokal sepenuhnya karena ASN bertugas melayani rakyat di daerah tersebut.
B
Mematuhi kebijakan nasional secara mutlak dan mengabaikan tuntutan masyarakat lokal demi menjaga stabilitas dan kesatuan bangsa.
C
Menganalisis kebijakan nasional dan aspirasi lokal secara komprehensif, kemudian mengusulkan formulasi kebijakan yang mengintegrasikan kedua kepentingan dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan.
D
Menjadi mediator pasif antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal, tanpa memberikan rekomendasi konkrit, agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.
E
Mendorong masyarakat lokal untuk menolak kebijakan pusat secara damai, jika kebijakan tersebut dinilai merugikan kearifan lokal.
NO. 528
Link Soal
Dinamika politik kolonial yang diterapkan Belanda di tanah air pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh faktor...
A
Dominasi modal swasta asing di wilayah jajahan
B
Kondisi ekonomi serta perpolitikan di negeri Belanda
C
Kebijakan otoriter Gubernur Jenderal
D
Gerakan perlawanan rakyat di berbagai daerah
E
Kemenangan mutlak kaum konservatif di parlemen
NO. 529
Link Soal
Untuk mendapatkan simpati dan dukungan rakyat Indonesia saat posisi militer mereka terdesak di Perang Pasifik, Jepang mendirikan organisasi yang dikenal dengan nama Dokuritsu Junbi Cosakai. Dalam istilah Indonesia, organisasi ini disebut sebagai...
A
Panitia Sembilan
B
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
C
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan
D
Tiga Serangkai
E
Panitia Delapan
NO. 530
Link Soal
Penyebaran awal agama Islam di Indonesia terkonsentrasi di kawasan pesisir pulau Sumatra dan Jawa. Faktor utama yang melatarbelakangi hal tersebut adalah...
A
Fasilitas pelabuhan di pesisir yang lebih modern dibandingkan pedalaman
B
Kepadatan penduduk di daerah pantai yang mempermudah dakwah
C
Interaksi aktif melalui jalur perdagangan laut internasional
D
Dukungan penuh dari raja-raja besar di pusat kerajaan Jawa
E
Tingkat pendidikan masyarakat pesisir yang relatif lebih rendah