PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Nasionalisme

Halaman 53. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 521
Untuk meredam gejolak politik menjelang akhir kekuasaannya, Presiden Soekarno melakukan perombakan kabinet pada 21 Februari 1966. Apa nama kabinet hasil reshuffle yang dikenal juga dengan sebutan kabinet 100 menteri tersebut?
A
Kabinet Ampera
B
Kabinet Kerja
C
Kabinet Gotong Royong
D
Kabinet Pembangunan
E
Kabinet Dwikora yang Disempurnakan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 522
Kapan BPUPKI secara resmi menerima dan menyetujui draf yang kemudian ditetapkan sebagai Rancangan Undang-Undang Dasar?
A
1 Juni 1945
B
18 Agustus 1945
C
13 Juli 1945
D
17 Juli 1945
E
14 Juli 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 523
Tokoh "Tiga Serangkai" pendiri Indische Partij terdiri dari E.F.E. Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan...
A
H.O.S. Tjokroaminoto
B
Dr. Sutomo
C
Dr. Tjipto Mangunkusumo
D
Ki Hajar Dewantara
E
Haji Samanhudi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 524
Kemenangan mutlak Golongan Karya (Golkar) pada Pemilihan Umum tahun 1997 memiliki makna politik yaitu...
A
Adanya keinginan rakyat untuk mengganti sistem kabinet menjadi parlementer
B
Munculnya kekuatan oposisi baru yang menyaingi pemerintah
C
Runtuhnya dominasi partai politik Islam dalam pemilu
D
Terganggunya stabilitas nasional akibat persaingan partai
E
Adanya legitimasi dan dukungan kembali bagi Soeharto untuk menjabat presiden

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 525
Siapakah tokoh yang memimpin Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai?
A
Mohammad Yamin
B
Ahmad Soebardjo
C
Dr. Radjiman Wideodiningrat
D
Mr. Soepomo
E
Ir. Soekarno

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 526
Salah satu faktor yang mempercepat diterimanya ajaran Islam oleh masyarakat Nusantara yang sebelumnya menganut Hindu-Buddha adalah...
A
Sering terjadinya perang antara mubaligh dengan kerajaan lokal
B
Tidak adanya sistem kasta atau pelapisan sosial dalam ajaran Islam
C
Adanya paksaan dari pedagang-pedagang Arab
D
Runtuhnya pengaruh ekonomi pedagang Hindu
E
Dukungan penuh dari penjajah Portugis

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 527
Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan etnis. Tantangan geografis dan demografis ini rentan memicu perpecahan. Kebijakan pemerintah manakah yang paling efektif untuk merawat persatuan di tengah keragaman tersebut?
A
Mewajibkan penyatuan budaya dengan menghapus budaya-budaya minoritas.
B
Memfasilitasi program pertukaran budaya lintas daerah dan dialog antarsuku untuk menumbuhkan pemahaman inklusif.
C
Melakukan segregasi (pemisahan) wilayah tempat tinggal berdasarkan suku agar tidak terjadi gesekan.
D
Menyerahkan pengelolaan pulau-pulau terluar kepada pihak swasta asing.
E
Membatasi mobilitas penduduk antar-pulau untuk menjaga kemurnian demografi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 528
Pemerintah Daerah "Bumi Makmur" menerapkan kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi di lingkungannya untuk membeli dan menggunakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asli daerah tersebut. Kebijakan ini, yang juga mencakup pengadaan barang dan jasa, dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat identitas daerah. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan praktik proteksionisme internal dan menghambat persaingan sehat antar-produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan semangat persatuan ekonomi nasional. Bagaimana seharusnya kebijakan "Gerakan Bangga Produk Lokal" diinterpretasikan dan diimplementasikan agar selaras dengan esensi Nasionalisme Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi?
A
Kebijakan ini sudah tepat sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi daerah dan bentuk konkrit dukungan terhadap UMKM lokal, sehingga tidak perlu diubah substansinya.
B
Kebijakan harus dibatalkan sepenuhnya karena secara langsung bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan dapat memicu fragmentasi ekonomi, mengancam persatuan nasional.
C
Kebijakan perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk UMKM lokal sehingga mampu bersaing di pasar nasional, tanpa membatasi peluang produk dari daerah lain.
D
Kebijakan ini adalah hak otonomi daerah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah pusat selama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
E
Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan produk lokal namun dengan memberikan porsi atau kuota tertentu bagi produk UMKM dari provinsi lain sebagai bentuk toleransi ekonomi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 529
Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga merenggut nyawa perwira di Yogyakarta yakni Kolonel Katamso dan Letkol Sugiyono. Fakta ini menunjukkan bahwa ancaman disintegrasi bangsa saat itu...
A
Hanya bersifat lokal dan spontanitas dari prajurit bawah.
B
Merupakan gerakan yang terstruktur dan menargetkan komando kewilayahan.
C
Disebabkan oleh kecemburuan sosial antar daerah.
D
Hanya menyasar para jenderal yang berada di pusat pemerintahan.
E
Merupakan dampak dari kegagalan otonomi daerah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 530
Dalam sejarah kuno, bangsa India memberikan julukan 'Dwipantara' kepada wilayah Indonesia. Makna dari istilah tersebut adalah...
A
Negara Padi
B
Pulau Seberang
C
Negara Emas
D
Kepulauan Selatan
E
Wilayah Perantara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.